Wakil Rakyat vs Wakil Partai (2): Mengapa Bung Hatta Membenci Recall

0
229

“My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.”

Manual Luis Quezon Photo: Farm Security Administration/Public Domain

Manual Luis Quezon, presiden kedua Filipina yang juga mantan ketua Senat Filipina, adalah pemilik kutipan terkenal itu. Tapi, tidak mudah menganut kredo seperti itu di lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Sebab, ketika memperjuangkan aspirasi rakyat yang kebetulan berbenturan dengan kebijakan partai, seorang legislator bisa saja terkena recall.

Tak terima dirinya di-recall, Lily Wahid dan Effendi Choirie pun mendatangi Mahkamah Konstitusi. Keduanya, menguji materi pasal-pasal recall di UU Partai Politik dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, pada 11 Maret 2011, MK menolaknya.

Perkara serupa, memang pernah diajukan oleh anggota DPR dari PAN, Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman, pada tahun 2006. Dan, MK menolak permohonan lewat putusan No 008/PUU-IV/2006 Tahun 2006.

Sekadar informasi, Djoko Edhie dipecat dari PAN karena hendak melegalkan perjudian. Sepulang studi banding dari Mesir, dia menyatakan akan mengupayakan legalisasi judi lewat jalur legislasi, dengan mengajukan RUU Perjudian. Sikap ini tidak diterima oleh partai yang didirikan Amien Rais tersebut, dan dianggap pelanggaran AD/ART. Konsekuensinya adalah recall.

Pendapat empat hakim

Tapi, tak seperti putusan MK tahun 2011 yang bulat, putusan MK tahun 2006 disertai dengan pendapat berbeda (dissenting opinion). Dari sembilan hakim konstitusi saat itu, empat di antaranya menyatakan dissenting opinion, yaitu Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Jimly Asshiddiqie, dan Laica Marzuki. Menarik menyimak kembali pendapat berbeda keempat hakim tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bergeser menjadi Dewan Perwakilan Partai.

Mukhtie Fadjar

Mukhtie Fadjar menyatakan recall lazim berlaku di negara-negara yang menganut sistem parlementer, dan tak lazim dalam sistem presidensial. Dia pun menilai legal policy hak recall sangat dipengaruhi kemauan politik pemerintah dan DPR, yang tidak selalu sesuai dengan hakikat kedaulatan rakyat: bahwa anggota DPR adalah wakil rakyat, bukan perwakilan partai.

Recall partai terhadap anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan dengan alasan pelanggaran AD/ART seperti termaktub di UU Parpol, dinilai Mukhtie Fadjar tak menjamin prinsip due process of law yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Karena, bisa bersifat subjektif pimpinan partai politik, dan sulit dikontrol oleh publik.

Photo: Succo/Pixabay

Mukhtie Fadjar menambahkan, sebagai perbandingan, meskipun presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak berarti partai politik yang mengusulkannya boleh atau berhak melakukan recall terhadap mereka setelah terpilih. Hal yang sama berlaku terhadap anggota DPR. Dengan perkataan lain, Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh bergeser menjadi Dewan Perwakilan Partai.

campur tangan partai terhadap lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari konstitusi hARUS dibatasi secara proporsional.

Jimly Asshiddiqie & Maruarar Siahaan

Maruarar Siahaan dan Jimly Asshiddiqie menyatakan seorang anggota DPR memiliki hubungan hukum dengan partai yang merekrut dan mencalonkannya dalam pemilu, rakyat pemilihnya, dan DPR sebagai lembaga negara. Hubungan itu melahirkan hak dan kewajiban yang dilindungi konstitusi dan hukum. Karena itu, keduanya berpendapat kewenangan partai memerlukan kontrol secara hukum.

Sehingga, implikasi campur tangan partai terhadap lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari konstitusi dibatasi secara proporsional. Tanpa jaminan demikian, ancaman recall dapat membuat wakil rakyat ragu-ragu mengungkap kebenaran dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, sehinga menempatkan diri hanya mengabdi pada garis partai yang dikendalikan elite partai.

Founding fathers tak menggagas recall

Laica Marzuki mengingatkan founding fathers Republik ini tidak menggagas hak recall (recall recht) dalam rapat-rapat BPUPKI/PPKI saat menyusun konstitusi, menjelang Indonesia merdeka. Hak recall pun dinilai Laica cenderung membuat partai menjadi dominan terhadap anggotanya di legislatif. Sehingga, anggota DPR menjadi lebih mementingkan kepentingan partainya ketimbang aspirasi konstituen. Parlemen pun akhirnya dikendalikan elite-elite di luar DPR.

“Anggota DPR seyogianya tak dapat di-recall oleh partai politik yang mencalonkannya, mengingat anggota dewan dipilih berdasarkan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka,” kata Laica.

Ahli hukum tata negara, Harun Alrasid –yang dihadirkan dalam persidangan– juga mengutip Bung Hatta yang pernah mengkritik hak recall, dan meminta DPR mencabutnya. Hatta, kata Harun, juga menyesalkan para ahli hukum diam saja saat recall diproses di DPR.

Bung Hatta menyesalkan para ahli hukum diam saja saat recall diproses di DPR.

Harun Alrasid

Saat persidangan tersebut, ada empat ahli yang dihadirkan Djoko Edhie. Yaitu, Harun Alrasid, Arbi Sanit, Mahfud MD, dan Denny Indrayana, serta seorang saksi, Sri Bintang Pamungkas.

Arbi Sanit memaparkan hak recall sangat terkait dengan sistem kekuasaan otoritarianisme atau rezim otoriter. Dalam sistem politik demokrasi konstitusional, kekuasaan partai me-recall anggota parlemen dari fraksinya tidak ditemukan.

Mahfud MD –politikus PKB yang saat menjabat Ketua MK memutus perkara Lily dan Choirie– menyatakan UUD 1945 tidak menyebutkan jenis-jenis ukuran apa yang menjadi alasan recall. Karena sifatnya terbuka, maka dia berpendapat MK hanya dapat memutus apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan perintah UUD 1945.

Recall melalui petisi pemilih

Adapun Denny Indrayana, menyatakan mekanisme recall yang paling tepat adalah melalui petisi oleh pemilih. Dia menilai recall di luar rakyat harus dihindari, karena akan menumbuhkan sistem keterwakilan yang tidak jelas. Jika yang melakukan recall adalah partai, maka dibangun loyalitas kepada partai dan bukan kepada rakyat.

Lebih lanjut Denny menyatakan, berdasarkan konsep constitutional importance dan constitutional morality, dominasi partai dalam sistem recall semakin wajib ditolak. Karena, akan menghadirkan konfigurasi politik yang cenderung corrupt.

Mekanisme recall yang paling tepat adalah melalui petisi oleh pemilih.

Denny Indrayana

Alhasil, recall memang diperlukan untuk mendisiplinkan legislator, dan mengeluarkan legislator yang terlibat kasus korupsi dan asusila, atau menjadi kutu loncat dengan berpindah-pindah partai. UU No 27/2007 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), telah memerinci sembilan poin penyebab recall.

Namun, selain recall karena alasan melakukan pelanggaran, UU itu tetap masih memberi cek kosong kepada pimpinan partai. Terutama pada Pasal 213 huruf e yang menyatakan anggota DPR di-recall bila “diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.”

Dan, berdasarkan UU No 2/2011 tentang Perubahan atas UU No 2/2008 tentang Partai Politik, salah satu syarat pemberhentian anggota partai politik adalah karena melanggar AD/ART. Padahal, AD/ART setiap partai jelas berbeda-beda, dan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing partai atau kepentingan pimpinan partai. Padahal, ketika anggota partai diberhentikan, otomatis dia di-recall dari DPR. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here