Tren Sistem Pemilu: Menuju Sistem Hybrid?

0
295

Ada dua sistem pemilu paling popular dan dianut sebagian besar negara demokrasi di dunia. Yaitu, sistem proporsional daftar (list proportional representation) dari keluarga sistem proporsional, dan first past the post (FPTP) dari keluarga sistem mayoritas/pluralitas. Namun, semakin banyak pula yang menempuh jalan ketiga.

Photo: Hans/Pixabay

Andrew Reynolds –dalam Electoral System Choices and Consequences; A Brief Overview— menyatakan semakin kuat kecenderungan negara-negara mengarah kepada sistem campuran (mixed, hybrid). Tujuannya, untuk mengambil kelebihan-kelebihan dari dua keluarga besar sistem pemilu —sistem proporsional dan mayoritas/pluralitas— dan menutupi kekurangan masing-masing.

Indonesia, telah berikhtiar memadukan kelebihan kedua sistem itu. Bahkan, menurut buku Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta Tahun 1955-1999, ikhtiar itu telah dilakukan sejak Pemilu 1971. Meski, terbatas hanya pada penetapan jatah kursi yang dipilih di setiap daerah pemilihan: minimal satu daerah tingkat II di setiap provinsi, mempunyai satu wakil di DPR.

Ikhtiar itu berlanjut pada Pemilu 2004 dan 2009. Tapi, perpaduan kedua sistem tersebut memang masih tambal sulam. Alhasil, kerumitan-kerumitanlah yang justru muncul. Bahkan, mengacu pada 10 kriteria pemilu yang disepakati secara internasional, sistem proporsional terbuka yang diterapkan Indoensia dinilai masih bermasalah.

Adam Schmidt —dalam Indonesia’s 2009 Election; Performance Challenges and Negative Precedent— menyatakan dari 10 kriteria keberlangsungan pemilu, hanya empat kriteria yang bisa dipenuhi Indonesia. Yaitu, kebebasan berekspresi partai politik, peliputan media yang berimbang mengenai peserta pemilu, pelaksanaan pemungutan suara dengan damai, dan proses penyelesaian konflik berjalan dengan baik.

Mengapa enam kriteria keberlangsungan pemilu lainnya tidak terlaksana atau terpenuhi? Salah satu penyebabnya, sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia terlalu rumit. Bahkan, Cetro menyebutnya sebagai salah satu sistem yang paling rumit di dunia (the most complex election system in the world)

Berdasarkan evaluasi Cetro atas pelaksanaan Pemilu 2009, ada lima masalah yang berakar dari sistem pemilu. Yaitu, surat suara memuat terlalu banyak calon anggota legislatif, yaitu 150-550 caleg per surat suara; penghitungan suara yang lambat dan sulit; banyaknya masalah dalam penentuan perolehan kursi; banyaknya masalah dalam penetapan calon terpilih; dan banyaknya sengketa hasil pemilu yang berakhir di Mahkamah Konstitusi, yang mencapai 700 kasus.

Lantas, apa solusinya? “Sistem [proporsional terbuka] ini mendesak untuk diganti,” kata Hadar, kepada penulis.

Apakah kembali ke sistem proporsional tertutup seperti sebelumnya? Hadar menampik gagasan itu. “Proporsional tertutup itu sudah old fashion (jadul –Red),” tandasnya.

Dalam penyusunan undang-undang pemilu yang akan dipakai untuk Pemilu 2014, Cetro mengusulkan sistem MMP sebagai penggantinya. Cetro mengelompokkan MMP dalam barisan sistem proporsional, dan menyebut MMP sebagai “sistem proporsional campuran”.

Proporsional tertutup itu sudah old fashion (jadul).

Hadar Nafis Gumay

Memang ada sejumlah kemiripan antara sistem proporsional terbuka dengan MMP maupun sistem paralel. Yaitu sama-sama memadukan elemen mayoritas/pluralitas dengan proporsional. Meski demikian, jejak kedua sistem tersebut dalam sistem MMP lebih mudah dilacak, sedangkan dalam sistem proporsional terbuka lebih njlimet.

MMP biasanya langsung memadukan dua varian sistem paling popular, yaitu sistem proporsional tertutup (list PR) dengan first past the post (FPTP) —atau di Indonesia kerap disebut sistem distrik.

Perpaduan inilah yang —menurut data ACE Electoral Knowledge— diterapkan di sembilan negara yang menganut MMP. Yaitu, Albania, Bolivia, Jerman, Hungaria, Italia, Lesotho, Meksiko, Selandia Baru, dan Venezuela.

Baik MMP maupun sistem paralel, dibuat untuk memadukan kelebihan kelebihan sistem proporsional dengan kelebihan-kelebihan sistem mayoritas/pluralitas. Saat dioperasikan, kedua sistem itu tetap bekerja sesuai metodenya masing-masing.

Perbedaan MMP dengan sistem paralel adalah pada hubungan hasilnya. Jika hasil sistem proporsional dan mayoritas/pluralitas tidak saling bergantung dan berhubungan, maka sistem itu disebut sistem paralel. Tapi, jika hasil sistem proporsional dan mayoritas/pluralitas berhubungan dalam penentuan kursi, maka dinamakan sistem MMP.

Meski demikian, sistem MMP yang diusulkan Cetro ketika itu, tidak persis sama dengan MMP yang diterapkan di berbagai negara. Dalam usulannya, Cetro melakukan sejumlah modifikasi, menyesuaikan dengan konteks Indonesia. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here