Tiga Generasi Watchdog Pemilu (3): Namfrel, Panwaslak, dan KIPP

0
202

Munculnya kegiatan pemantauan pemilu, berjalin kelindan dengan tiga gelombang demokratisasi yang melanda permukaan bumi.

Kendati pemantau pemilu bermula dari Eropa, namun Filipina mencatatkan sejarah tersendiri. Di negeri jiran inilah, untuk pertama kalinya lahir pemantau pemilu domestik, pada pertengahan 1980-an. Organisasi pemantau pemilu yang terkenal di sana adalah National Citizen’s Movement for Free Election (Namfrel).

Papan pengumuman penghitungan parallel Namfrel. Photo: Namfrel.com.ph

Menurut Novotny, pemantau pemilu domestik baru hadir di Eropa Tengah dan Eropa Timur pada dekade 1990-an. “Organisasi-organisasi internasional kian mengakui perlunya peran utama pemantau domestik nonpartisan bagi pengembangan demokrasi di sebuah negara,” tulisnya.

Lebih awal dibanding kehadiran pemantau pemilu domestik, adalah lahirnya pemantau-pemantau pemilu tingkat lokal di Amerika Latin. Novotny mencatat, pemantau-pemantau lokal ini mulai bermunculan pada tahun 1980-an, atau permulaan generasi kedua pemantau pemilu.

Saat dunia ramai membentuk pemantau pemilu, Indonesia membentuk panwaslak.

Lantas, di mana posisi Indonesia di tengah booming pemantau pemilu? Saat lembaga pemantau pemilu mulai marak berdiri di berbagai negara, di Indonesia sejak tahun 1980-an hingga medio 1990-an, tidak ada lembaga pemantau yang berdiri. Tapi, ada lembaga yang serupa tapi tak sama yang berdiri, yaitu Panitia Pengawasan Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu.

Berdirinya Panwaslak merupakan respons pemerintah terhadap maraknya protes atas kecurangan pemilu. Terutama, yang disampaikan PPP, PDI, dan sejumlah tokoh bangsa. Lembaga ini mulai bekerja melakukan pengawasan, sejak Pemilu 1982. Tapi, lembaga ini hanya menjadi alat melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan rezim berkuasa saat itu.

Pembentukan KIPP

Gagasan membentuk lembaga pemantau pemilu di Indonesia, muncul menjelang Pemilu 1997, pemilu terakhir di era Orde Baru. Sejumlah kekuatan civil society di Indonesia berembuk membidani lembaga pemantau yang kemudian diberi nama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

KIPP dideklarasikan di Kafe Venesia, Taman Ismail Marzuki, pada 15 Maret 1996. Goenawan Mohamad, mantan pemimpin redaksi Majalah Tempo, menjadi ketua presidium. Dia didampingi Mulyana W Kusumah, Direktur Eksekutif YLBHI, sebagai sekretaris jenderal.

KIPP didukung sejumlah tokoh yang duduk di Dewan Pertimbangan Nasional KIPP, seperti Nurcholish Madjid, Ali Sadikin, dan Adnan Buyung Nasution.

Ada kemiripan motif pendirian KIPP dengan Namfrel. Namfrel didirikan untuk memantau pemilu di Filipina, yang merupakan sumber legitimasi kekuasaan bagi Ferdinand Marcos. KIPP, didirikan juga untuk mendelegitimasi pemilu, yang merupakan sumber kekuasaan Soeharto.

Tapi, KIPP tak diizinkan memantau Pemilu 1997 secara resmi. Para pejabat Orde Baru saat itu, menyatakan pemantau pemilu —yang dalam beberapa kesempatan diistilahkan sebagai pengawas pemilu independen— tak diperlukan, karena telah ada Panwaslak yang beranggotakan unsur kontestan pemilu. Pemilu 1997, merupakan saat Golkar meraih suara tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu 74,51 persen.

Barulah pada Pemilu 1999, KIPP secara resmi diizinkan melakukan pemantauan pemilu. Tapi, saat itu, KIPP tak sendiri. Sebab, reformasi juga menghadirkan booming lembaga pemantau. Saat itu, tercatat ada 103 lembaga pemantau dari dalam dan luar negeri. Sebanyak 66 di antaranya adalah lembaga pemantau pemilu dalam negeri.

Tapi, karena Pemilu 1999 di luar dugaan sukses luar biasa, maka Indonesia dipandang tak lagi memerlukan pemantauan pemilu dalam negeri seperti Pemilu 1999. Apa lagi, fokus lembaga PBB seperti UNDP —yang merupakan pemasok dana terbesar— juga telah beralih dari pemantauan pemilu ke asistensi pemilu. Maka, bulan madu pemantau pemilu pun berlangsung singkat. 

KIPP tak diizinkan memantau pemilu dengan dalih sudah ada panwaslak.

Pada dua pemilu terakhir, lembaga maupun relawan yang memantau pemilu, terus menyusut, bahkan secara drastis, karena seretnya dana. Tapi, lembaga-lembaga pemantau asing, yang sejak Pemilu 1999 melakukan pemantauan, tetap melakukan pemantauan. Meski demikian, assessment pemantau pemilu dalam negeri dan luar negeri terhadap pemilu di Indonesia, kian lama kian berbeda.

Pada dua pemilu terakhir, LSM-LSM asing selalu memberi opini positif terhadap pemilu di Indonesia. Adapun pemantau dalam negeri, menilai pemilu Indonesia masih banyak masalah. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here