Tiga Generasi Watchdog Pemilu (2): Era Booming Pemantau

0
277

Munculnya kegiatan pemantauan pemilu, berjalin kelindan dengan tiga gelombang demokratisasi yang melanda permukaan bumi.

Peter Novotny, dari International Forum for Democratic Studies, lebih detail membagi tiga generasi pemantauan pemilu. Dalam presentasinya di forum National Endowment for Democracy, awal 2010 lalu, Peter mengklaim generasi pertama pemantau pemilu muncul pada era 1960-an hingga 1980-an. Pada periode ini, konsepsi pemantauan masih bersifat ad hoc. Kehadiran pemantau pun masih simbolik belaka.

Photo: Mohamed Hassan/Pixabay

Generasi kedua muncul pada 1980-an hingga 1990-an. “Ini adalah era booming pemantau pemilu,” demikian tulis Peter Novotny, dalam presentasinya yang bertajuk The Backlash Against Election Monitors: How the Profession Can Respond.

Pada generasi ketiga, sebut Novotny, pemantauan pemilu semakin mapan. Berbagai aturan main dibuat. Prinsip-prinsip dan kode etik pemantau pemilu internasional bahkan dideklarasikan di PBB pada Oktober 2005 lalu. “Ini adalah sebuah landmark bagi pemantauan pemilu.”

Prinsip dan kode etik tersebut, di-endorse oleh sejumlah lembaga yang selama ini terlibat dalam pemantauan pemilu internasional seperti National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), Asian Network for Free Election (Anfrel), Carter Center, Komisi Eropa, Uni Afrika, Inter-Parliamentary Union (IPU), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), International Foundation for Electoral System (IFES), dan lain-lain.

Tiga fase pemantauan

Photo: EU Election Observation Mission Sierra Leone 2018

Aturan main pemantauan semakin detail dan komprehensif setelah disepakatinya pegangan untuk pemantau internasional dan domestik, pada pertemuan di Venesia, Italia, Desember 2009 lalu. Area pemantauan pemilu dinyatakan meliputi tiga fase.

Pertama, fase sebelum pemilu, yang antara lain meliputi pemantauan atas pembuatan dan perubahan undang-undang pemilu; pendaftaran pemilih, partai politik, dan kandidat; pemantauan atas dana kampanye; proses kampanye; dan lain-lain.

Kedua, fase pemilihan. Meliputi pemungutan suara, sejak pembukaan hingga penutupan TPS-TPS; Memantau pemberian suara yang dilakukan kelompok-kelompok khusus seperti militer, narapidana, kalangan difabel; dan lain-lain.

Ketiga, fase pascapemilihan. Memverifikasi dan mengomentari hasil pemilu, yaitu kandidat, partai politik, entitas, koalisi, yang telah terpilih. Area penilaiannya antara lain proses penghitungan suara, proses tabulasi, penyebaran dan publikasi hasil sementara, komplain atas berbagai prosedur, hingga publikasi hasil final pemilu.

Adapun aktor kunci dalam pemantauan pemilu, adalah pemantau internasional independen; pemantau domestik independen; pemantau yang terafiliasi dengan partai (pemantau partisan). Pemantau partisan melakukan pemantauan untuk ‘mengamankan’ kepentingan kandidat dan partainya dalam pemilu.

Kehadiran pemantau pemilu, memang tidaklah secara langsung dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Pemantau hanya mencatat dan melaporkan pelanggaran itu. Meski demikian, legitimasi sebuah pemilu, juga bergantung penilaian dari pemantau pemilu.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here