Tiga Gelombang Demokrasi dan Arus Balik di Dunia Islam

0
1747

Samuel Huntington dalam The Third Wave; Democratization in the Late Twentienth Century (1991) melacak adanya tiga gelombang demokratisasi yang pernah melanda permukaan bumi. Bagaimana dengan gelombang keempat? Benarkah Arab Spring adalah the fourth wave?

Gelombang pertama terjadi pada 1828-1926, dipicu oleh revolusi industri di Inggris, revolusi Prancis, dan revolusi di Amerika Serikat. Dalam gelombang berdurasi 100 tahun ini, Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa barat menjadi negara-negara demokratis. Gelombang ini pun mulai memengaruhi kawasan selatan dan timur Eropa ke arah demokrasi.

Samuel Philips Huntington. Photo: Photo Peter Lauth/World Economic Forum/CC -SA 2.0

Huntington mencatat kenaikan jumlah negara demokratis pada periode ini mencapai 45 percentage point dengan 29 negara demokratis.

Arus balik terjadi pada 1922-1942. Great Depression pada tahun 1930-an, bangkitnya komunisme, nazisme, dan rezim-rezim fasis lainnya seperti Mussolini di Italia merupakan sebagian penyebabnya. Akibatnya, negara-negara di Eropa timur dan selatan kembali ke otoritarianisme. Jumlah negara demokratis pun berkurang hingga tinggal selusin.

Tapi, kemudian muncul gelombang kedua demokratisasi. Durasinya lebih pendek, yaitu 20 tahun pada 1943-1962. Pemicunya adalah kemenangan sekutu atas Jerman, Italia, dan Jepang, serta terjadinya proses dekolonisasi. Sebanyak 39 negara demokrasi baru mencuat di permukaan bumi. Pada demokrasi gelombang kedua ini pula, perempuan mendapatkan hak pilih di Eropa dan Amerika. Sebelumnya, hak pilih hanya diberikan kepada laki-laki.

Tapi, periode ini pun disertai pula oleh kemunduran pada 1958-1975 akibat perang dingin dan terjadinya sejumlah kudeta militer. Seperti arus balik sebelumnya, negara-negara demokratis juga rontok satu per satu.

Periode demokrasi paling dramatis

Gelombang ketiga terjadi pada 1974, diawali Revolusi Bunga di Portugal. Revolusi yang digerakkan militer beraliran kiri pada 25 April 1974, ini, berhasil menumbangkan diktator Portugal, Marcelo Caetano dan memunculkan rezim demokratis di negara itu.

Kendati durasi gelombang ketiga ini hanya seperempat dibanding gelombang pertama, perubahannya merupakan yang paling dramatis.

Setelah kejadian ini, sekitar 30 negara di dunia mengalami pergantian rezim, dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Sebab, dari Portugal, gelombang ini menjalar ke Yunani, Spanyol, menumbangkan rezim militer dan otoriter di kedua negara tersebut. Dari Eropa, gelombang ini menyeberangi Samudera Atlantik, menuju Amerika Latin, menumbangkan pemimpin militer di Ekuador, Peru, dan Bolivia. Selanjutnya, berembus ke Asia dengan mundurnya pemerintahan militer Turki dan tumbangnya Marcos di Filipina.

Pada tahun 1980-an, gelombang ketiga ini pun seperti akan berhenti. Tapi, perkembangan tak terduga terjadi: Perang dingin berakhir. Maka, yang terjadi selanjutnya sebuah akselerasi dengan bertumbangannya rezim-rezim di bekas negara Uni Soviet dan Eropa Timur. Selanjutnya, ke Afrika dan Asia—termasuk yang melanda Indonesia.

Gelombang ketiga ini membuat dunia memasuki periode demokrasi paling dramatis. Sampai dengan tahun 1990, jumlah negara demokratis naik 20 percentage point. Tapi, melanjutkan Huntington, Seymour Martin Lipset dan Jason M Lakin, dalam The Democratic Century, menyatakan bahwa gelombang tersebut terus berlangsung hingga tahun 2000 sehingga durasinya mencapai 25 tahun. Tumbangnya Soeharto termasuk dalam gelombang ketiga itu, yang antara lain dicatat Anders Uhlin dalam Oposisi Berserak; Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia.

Kendati durasi gelombang ketiga ini hanya seperempat dibanding durasi gelombang pertama, perubahannya merupakan yang paling dramatis. Lipset dan Lakin mencatat, negara demokratis di dunia naik 35 percentage point sehingga dibandingkan 25 persen negara demokratis pada awal gelombang ketiga, keduanya memperkirakan jumlah negara demokratis pada tahun 2000 akan mencapai 60 persen.

Fakta itu kemudian memang ditunjukkan oleh hasil survei Freedom House pada 2001-2002. Dari 192 negara yang disurvei, sebanyak 85 negara (44 persen) telah masuk kategori bebas, 59 negara (31 persen) separuh bebas—yaitu negara yang menerapkan demokrasi dengan sejumlah kelemahan—dan tinggal 48 negara (25 persen) yang merupakan negara tidak bebas. Separuh populasi warga dunia pun hidup di alam demokrasi.

Respons dunia Islam

Tapi, menarik dicatat di sini, negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim—kecuali Turki dan belakangan Indonesia— ternyata memberi respons paling sedikit terhadap gelombang demokrasi itu. Negara-negara Muslim bekas pecahan Uni Soviet tetap saja menjadi rezim otoriter seperti Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Padahal, negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya berhasil menjadi negara demokratis. Tak heran, jika dalam laporannya pada tahun 2001 lalu, Freedom House menyimpulkan bahwa negara non-Muslim mempunyai kemungkinan tiga kali lebih besar untuk menjadi demokratis dibanding negara-negara Muslim.

Nasser dan Khadafi, Januari 1969. Photo: Public domain.

Demokrasi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara sebenarnya juga sempat akan bersemi bersama gelombang kedua demokratisasi. Tapi, proses itu diinterupsi oleh serangkaian kudeta militer. Buntutnya, kawasan itu pun kemudian dipimpin oleh militer, yang sampai awal 2011 lalu, antara lain masih terlihat pada sosok Husni Mubarak dan Muamar Qadafi.

Maka, ketika suksesi di negara-negara lain telah berlangsung damai karena demokrasi dan demokratisasi meniscayakan suksesi tak berdarah (from bullet to ballot), negara-negara Timur Tengah selalu dirundung kudeta. Yang berganti-ganti hanya kepemimpinan diktator militer dan diktator partai tunggal yang menganut ideologi sosialisme. Tak ada ruang bagi demokrasi.

Kudeta militer di kawasan tersebut dimulai di Mesir, ketika Letkol Gamal Abdul Nasser dan perwira bebas menggulingkan Raja Faruk pada tahun 1952. Jenderal Moh Naquib menjadi presiden pada tahun 1953, tapi kemudian kembali digulingkan oleh Nasser pada 1954. Selanjutnya, Nasser menjadi presiden.

Efek domino kudeta Nasser

Dari Mesir, efek domino kudeta ini menyeberang ke Irak ketika Brigade ke-19 yang dipimpin Brigadir Abdul Karim Qasim dan Kolonel Abdul Salam Arif —yang terinspirasi Nasser— menggulingkan Monarki Hashimite pada 14 Juli 1958. Pada Februari 1963, Partai Ba’ath mengambil alih kekuasaan, dipimpin Ahmaed Hasan al-Bakr, dan Kolonel Abdul Salam Arif, yang kemudian menjadi perdana menteri dan presiden.

Sembilan bulan kemudian, Abdul Salam Muhammad Arif memimpin kudeta terhadap pemerintahan Partai Ba’ath. Tapi, Partai Ba’ath kembali merebut kekuasaan pada 17 Juli 1968, dan Hasan al-Bakr menjadi presiden, dilanjutkan Saddam Hussein.

Photo: Angelo Rosa/Pixabay

Dari Irak, wabah kudeta menyeberang ke Suriah. Partai Ba’ath di Suriah mengambil alih kekuasaan pada 17 April 1963. Dan, setelah serangkaian penggulingan dan kudeta, pada 13 November 1970, Menteri Pertahanan Hafiz alAsad, berhasil melakukan kudeta militer tidak berdarah, dan menjadi pemimpin negara itu, yang kini dilanjutkan anaknya, Bashar al-Asad.

Selanjutnya, kudeta terjadi di Sudan, pada 25 Mei 1969, dipimpin oleh Kolonel Gaafar Nimeiry, yang kemudian menjadi perdana menteri. Rezim baru ini menghapuskan parlemen, serta membubarkan semua partai politik.

Masih terinspirasi oleh Nasser, Letkol Muammar Abu Minyar al-Qadafi, yang saat itu masih berusia 28 tahun, memimpin grup kecil militer, mengkudeta Raja Idris pada 1 September 1969. Dipimpin Dewan Komando Revolusi, monarki digantikan dengan Republik Arab Libya.

Kudeta juga terjadi di Aljazair. Pada 19 Juli 1965, militer Aljazair menggulingkan Ahmed Ben Bella —presiden pertama di negara itu yang dipilih lewat pemilu— dan menaikkan Menteri Pertahanan Houari Boumedienne sebagai kepala negara. Dominasi militer itu berlangsung terus di Aljazair sampai hari ini.

Arab spring: the fourth wave?

Gelombang keempat demokratisasi (the fourth wave) sempat diduga akan muncul bersama Arab Spring. Betapa tidak, gelombang tersebut telah merobohkan rezim-rezim diktator yang telah berurat berakar di sana. Sebagian pengamat politik internasional menduga gelombang keempat ini akan menyapu yang tersisa. Jika berhasil di Arab, gelombang itu diprediksi akan berlanjut ke Rusia, Cina, dan negara-negara lain.

Autokrat yang tumbang bersama Arab Spring adalah Presiden Tunisia, Zine Al Abidin Ben Ali, yang berkuasa selama 23 tahun, disusul Presiden Mesir, Husni Mubarak yang berkuasa 32 tahun.

Gelombang itu lalu mengarah ke barat menghantam Presiden Libya, Muammar Khadafi, yang telah menjadi orang nomor satu negeri itu selama 42 tahun. Selanjutnya, berbalik lagi ke timur, melengserkan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, yang telah 33 tahun bertahta.

Demonstran di Tahrir Square. Photo: Jonathan Rashad/CC 2.0

Dan, tepat seperti diperkirakan, keterbukaan demokrasi (democratic opening) itu kemudian menghasilkan sirkulasi. Lewat pemilu-pemilu yang digelar secara demokratis, kekuatan Islam tampil ke panggung kekuasaan. Mulai dari Maroko, Tunisia, hingga Mesir.

Namun, kemudian terjadi sabotase. Kekuatan antidemokrasi tampil mengambil alih kekuasaan lewat kudeta. Mesir adalah yang paling tragis, karena presiden yang terpilih secara demokratis, digulingkan. Padahal, keberhasilan demokrasi di negara Arab terbesar tersebut, semula diharapkan akan memberi efek domino bagi kawasan.

Kini, di Mesir, seiring hilangnya demokrasi, peran politik Islam pun menyurut. Arus balik yang terjadi di Mesir, membuat prediksi gelombang keempat demokratisasi pun kian ditanggapi pesimistis. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here