Teknologi Amrik, Skala Dusun

0
217

Teknologi e-voting yang diterapkan di Jembrana mirip dengan yang diterapkan di sejumlah negara bagian di Amerika.

Sejarah telah mencatat Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai pioner penerapan e-voting di Indonesia. Saat lembaga-lembaga lain, termasuk DPR, masih bingung menghadapi teknologi tersebut, Jembrana tanpa ragu menerapkannya dalam pemilihan kepala dusun (pilkadus), dan berhasil. Jembrana pula yang memecah kebuntuan regulasi untuk menerapkannya dalam skala yang lebih besar.

E-voting di Jembrana bermula dari penerapan sistem kependudukan online berbasis Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Teknologi kependudukan yang melahirkan KTP ber-chip alias e-KTP, itu, menginspirasi Bupati Jembrana, I Gede Winasa, untuk melakukan pemilihan dengan teknologi e-voting, seperti pemilihan yang diterapkan di Amerika Serikat.

Teknologi e-voting yang diterapkan di Jembrana ini, memang mirip dengan yang diterapkan di sejumlah negara bagian di Amerika. Yaitu teknologi Direct Recording Electronic (DRE), menggunakan layar sentuh (touch screen). E-voting mulai diterapkan pada April 2009. Hingga Mei 2011, sudah sekitar 70-an kepala dusun yang dipilih dengan cara canggih ini.

Teknologi ini, diklaim Kabupaten Jembrana, telah mengefisienkan waktu dan biaya. Kekisruhan daftar pemilih tetap (DPT), seperti yang terjadi dalam Pemilu 2009, pun bisa dihindari di Jembrana. Sebab, setiap pemilih telah menggunakan e-KTP alias kartu Radio Frequency Identification (RFID), yang menjadi identitas tunggal bagi setiap penduduk.

Proses pemilihan dengan e-voting, menurut paparan di situs milik Pemerintah Kabupaten Jembrana, dimulai dengan verifikasi pemilih, untuk memastikan yang bersangkutan terdaftar. Caranya, dengan memasukkan kartu ke dalam card reader. Selanjutnya, pemilih menggunakan hak pilihnya (lihat bagan Alur E-voting Jembrana).

Karena berhasil di tingkat dusun, skala pemilihan dengan e-voting pun kemudian hendak diperbesar. Yaitu, dengan menerapkannya pada pemilihan kepala daerah (pilkada). Kebetulan, pertengahan 2010, digelar pilkada Jembrana. Masalahnya, regulasi tak memungkinkan. Pasal 88 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya memberi ruang bagi teknik pencoblosan.

Maka, UU tersebut pun kemudian di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pemohonnya adalah Gede Winasa dan 20 kepala dusun. Dan, 30 Maret 2010, lewat putusan nomor 147/PUU-VII/2009, lampu hijau pun menyala. Tapi, MK memberi syarat: e-voting diterapkan jika mampu memenuhi syarat kumulatif, yaitu, tidak melangggar asas luber dan jurdil, serta siap dari sisi teknologi, pembiayaan, SDM, perangkat lunak, serta masyarakat.

Untuk menghadapi pilkada, perangkat e-voting di Jembrana telah dimodifikasi lebih lanjut, sehingga semakin lengkap. Yaitu, dengan adanya fasilitas struk bagi pemilih. Ini merupakan teknologi tambahan, yang biasa disebut dengan istilah voter verifiable paper audit trail (VVPAT). Adanya struk yang dikumpulkan di kotak suara itu, selain menjadi bukti bagi pemilih, juga berguna untuk penghitungan ulang suara secara manual, jika terjadi masalah pada mesin e-voting, atau terjadi sengketa.

Namun, Jembrana urung menggelar e-voting di pilkada, kendati MK sudah buka pintu. Penyebabnya, antara lain karena belum memenuhi syarat kumulatif MK. Sebab, ada 260 TPS yang direncanakan didirikan pada perhelatan demokrasi lokal itu. Namun, perangkat yang tersedia hanya sekitar 21 unit. Alhasil, pilkada tetap menggunakan cara kuno yang di muka bumi hanya dipertahankan oleh Indonesia dan Kamerun: mencobos! ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here