Tarik Tambang Tafsir Pilkada (5): Mendarat Mulus di Pangkuan Rezim Pemilu

0
212

Sejak selesainya amandemen konstitusi sampai hari ini, masih terjadi tarik-menarik tafsir “kepala daerah dipilih secara demokratis” yang ada di Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apakah pilkada pemilu, atau bukan pemilu?

Sebagian pakar berpendapat, karena pasal itu berada di Bab IV tentang Pemerintahan Daerah, maka pilkada tidak masuk rezim pemilu, melainkan rezim pemerintahan daerah. Sehingga, kepala daerah tidak perlu dipilih langsung. Sebab, pemilu diatur di Bab VIIB. Tapi, pendapat ini dibantah sebagian pakar lainnya, yang menilai dikotomi tersebut tidak tepat. Sebab, di Pasal 18 Ayat (3) nyatanya juga ada sebutan pemilu. Selain itu, soal pemilu juga diatur di Pasal 6A yang berada di bawah Bab III tentang Kekuasaan Negara.

Selain di tingkat wacana, tarik-tambang juga terjadi di lapangan. Pada mulanya, pilkada diterapkan secara langsung. Beberapa tahun kemudian, sebutannya bahkan
dikukuhkan sebagai pemilukada, lewat UU Penyelenggara Pemilu. Tapi, belakangan kembali berubah menjadi pilkada. Mahkamah Konstitusi pun sempat pula melepas kewenangan menangani sengketa pilkada, sebab dianggap merupakan tambahan kewenangan yang tak ada dalam konstitusi. Dan, perkembangan yang terjadi selanjutnya, lebih surut lagi, karena pilkada hendak dikembalikan ke DPRD. Hal itu sempat digolkan dalam RUU Pilkada, sebelum dibelokkan kembali oleh Presiden SBY di akhir masa pemerintahannya, dengan menerbitkan perppu. Berikut pasang surut tafsir dipilih secara demokratis selama 15 tahun terakhir:

Rabu, 26 Februari 2020

Photo: Succo/Pixabay

Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/ 2019. Dalam
pertimbangan poin 3.15, Mahkamah memaparkan panjang lebar original intent pemilu serentak saat amandemen konstitusi.

Mahkamah menyatakan, “Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan.”

Mahkamah memaparkan dalam perdebatan saat itu bahkan muncul tujuh varian pemilu serentak, yang juga melibatkan pilkada, yaitu:

TUJUH VARIAN PEMILU SERENTAK DALAM ORIGINAL INTENT

  1. Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia.
  2. Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  3. Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal.
  4. Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur dan bupati/walikota.
  5. Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang.
  6. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian Pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  7. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda dengan pemilihan Umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif (Presiden-Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya) dipilih langsung oleh rakyat.

Karena itu, dalam putusan tersebut, MK menyampaikan enam model pemilu serentak yang konstitusional. Dari keenam model tersebut, lima disebut secara eksplisit. Dan, dari lima yang disebut eksplisit tersebut, empat di antaranya berkaitan dengan pilkada. Dikotomi diakhiri, dan sebuah jalan baru yang solutif pun terbuka (Soal ini dibahas lebih lanjut dalam topik pemilu serentak).

Habis…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here