Tarik Tambang Tafsir Pilkada (4): Demokrasi Genting, Perppu Bicara, Pilkada Serentak

0
370

Sejak selesainya amandemen konstitusi sampai hari ini, masih terjadi tarik-menarik tafsir “kepala daerah dipilih secara demokratis” yang ada di Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apakah pilkada pemilu, atau bukan pemilu?

Sebagian pakar berpendapat, karena pasal itu berada di Bab IV tentang Pemerintahan Daerah, maka pilkada tidak masuk rezim pemilu, melainkan rezim pemerintahan daerah. Sehingga, kepala daerah tidak perlu dipilih langsung. Sebab, pemilu diatur di Bab VIIB. Tapi, pendapat ini dibantah sebagian pakar lainnya, yang menilai dikotomi tersebut tidak tepat. Sebab, di Pasal 18 Ayat (3) nyatanya juga ada sebutan pemilu. Selain itu, soal pemilu juga diatur di Pasal 6A yang berada di bawah Bab III tentang Kekuasaan Negara.

Selain di tingkat wacana, tarik-tambang juga terjadi di lapangan. Pada mulanya, pilkada diterapkan secara langsung. Beberapa tahun kemudian, sebutannya bahkan
dikukuhkan sebagai pemilukada, lewat UU Penyelenggara Pemilu. Tapi, belakangan kembali berubah menjadi pilkada. Mahkamah Konstitusi pun sempat pula melepas kewenangan menangani sengketa pilkada, sebab dianggap merupakan tambahan kewenangan yang tak ada dalam konstitusi. Dan, perkembangan yang terjadi selanjutnya, lebih surut lagi, karena pilkada hendak dikembalikan ke DPRD. Hal itu sempat digolkan dalam RUU Pilkada, sebelum dibelokkan kembali oleh Presiden SBY di akhir masa pemerintahannya, dengan menerbitkan perppu. Berikut pasang surut tafsir dipilih secara demokratis selama 15 tahun terakhir:

30 SEPTEMBER 2014

  • Presiden SBY mengesahkan RUU Pilkada, menjadi UU Nomor 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tapi undang-undang ini tak langsung diundangkan.
Photo: Pinterastudio/Pixabay

2 OKTOBER 2014

  • UU Nomor 22/2014 resmi diundangkan, dan masuk dalam Lembaran Negara Nomor 243.
  • Presiden SBY menerbitkan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang isinya membatalkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam UU Nomor 22/2014.

20 JANUARI 2015

  • DPR mengesahkan Perppu No 1/2014 menjadi undang-undang –yang kemudian menjadi UU No 1/2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Menjadi UU.
  • Selain melempangkan jalan digelarnya pilkada langsung, UU No 1/2015 juga berhasil membuat pengaturan pilkada serentak, yang gelombang pertamanya dijadwalkan akhir 2015.
  • Sengketa hasil pilkada pun tetap dibebankan kepada MK.

18 MARET 2015

  • Pemerintah mengesahkan UU Nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1/2015. Melalui UU ini, dilakukan revisi terbatas terhadap UU Nomor 1/2015.

9 DESEMBER 2015.

  • Pilkada serentak gelombang pertama diselenggarakan, diikuti 269 daerah, terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota.

1 JULI 2016

Photo: Tumisu/Pixabay
  • Pemerintah mengesahkan UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1/2015.

15 FEBRUARI 2017

  • Pilkada serentak gelombang kedua diselenggarakan, diikuti 101 daerah, terdiri atas tujuh provinsi, 18 kabupaten, dan 76 kota.

27 JUNI 2018

  • Pilkada serentak gelombang ketiga diselenggarakan, diikuti 171 daerah, terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

6 NOVEMBER 2019

  • Mendagri Tito Karnavian menyampaikan wacana untuk mengembalikan pilkada ke DPRD, karena menilai pilkada langsung mengandung banyak mudharat. Ongkos kontestasi yang mahal, dinilainya memicu korupsi, sehingga banyak kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. ■

Bersambung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here