Tarik Tambang Tafsir Pilkada (3): Pemilukada Hilang, Pemilihan oleh DPRD Terbilang

0
394

Sejak selesainya amandemen konstitusi sampai hari ini, masih terjadi tarik-menarik tafsir “kepala daerah dipilih secara demokratis” yang ada di Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apakah pilkada pemilu, atau bukan pemilu?

Sebagian pakar berpendapat, karena pasal itu berada di Bab IV tentang Pemerintahan Daerah, maka pilkada tidak masuk rezim pemilu, melainkan rezim pemerintahan daerah. Sehingga, kepala daerah tidak perlu dipilih langsung. Sebab, pemilu diatur di Bab VIIB. Tapi, pendapat ini dibantah sebagian pakar lainnya, yang menilai dikotomi tersebut tidak tepat. Sebab, di Pasal 18 Ayat (3) nyatanya juga ada sebutan pemilu. Selain itu, soal pemilu juga diatur di Pasal 6A yang berada di bawah Bab III tentang Kekuasaan Negara.

Selain di tingkat wacana, tarik-tambang juga terjadi di lapangan. Pada mulanya, pilkada diterapkan secara langsung. Beberapa tahun kemudian, sebutannya bahkan
dikukuhkan sebagai pemilukada, lewat UU Penyelenggara Pemilu. Tapi, belakangan kembali berubah menjadi pilkada. Mahkamah Konstitusi pun sempat pula melepas kewenangan menangani sengketa pilkada, sebab dianggap merupakan tambahan kewenangan yang tak ada dalam konstitusi. Dan, perkembangan yang terjadi selanjutnya, lebih surut lagi, karena pilkada hendak dikembalikan ke DPRD. Hal itu sempat digolkan dalam RUU Pilkada, sebelum dibelokkan kembali oleh Presiden SBY di akhir masa pemerintahannya, dengan menerbitkan perppu. Berikut pasang surut tafsir dipilih secara demokratis selama 15 tahun terakhir:

20 JULI 2011

  • UU No 8/2011 tentang Perubahan UU No 24/2003 tentang MK disahkan. Namun, tidak ada penambahan frasa kewenangan MK dalam mengadili perkara sengketa pemilukada.
Photo: JK_HGZ/Pixabay

16 OKTOBER 2011

  • UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu disahkan. Dalam UU baru ini, istilah pemilu maupun pemilukada hilang, diganti dengan istilah “pemilihan” saja.

2011

  • Perubahan UU No 32/2004 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. UU tersebut dipecah menjadi tiga, yaitu RUU Pemda, RUU Pilkada, RUU Desa. Lewat RUU Pilkada, pemerintah mengajukan gubernur dipilih DPRD, dan bupati/walikota dipilih langsung.
  • RUU Pilkada mulai dibahas pemerintah dan DPR pada Juni 2012.

Mei 2014

  • MK melepaskan kewenangan menangani sengketa pilkada melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, tentang uji materi UU No 28/2008 dan UU No 48/2009. Putusan ini diiringi dissenting opinion dua hakim konstitusi, Arif Hidayat dan Anwar Usman.
  • Arif Hidayat menyatakan, “Sejak 2008 hingga 2014, MK telah memutus PHPU-kada sebanyak 689 perkara. Sebanyak itu pulalah Mahkamah secara konsisten menyatakan dalam putusannya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU-kada. Adalah sungguh sebuah kenaifan jikalau dalam perkara a quo Mahkamah justru menyatakan bahwa Pasal 236C UU No 12/2008 serta Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No 48/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Padahal, di sisi lain, Mahkamah telah beratus kali menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili PHPU Kada.”
  • Sejak itu, tidak pernah jelas kepada lembaga mana sengketa pilkada diberikan. Yang pasti, sampai sekarang, MK tetap satu-satunya pemutus sengketa pilkada.

23 JANUARI 2014

  • Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemilu serentak yang diajukan oleh Effendi Ghazali. Dalam putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, MK mengabulkan pemilu serentak (presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota) alias pemilu lima kotak, tapi digelar pada 2019.
  • Putusan ini membuat buyar rencana menggelar pemilu serentak dalam format nasional-lokal.

2 SEPTEMBER 2014

Photo: Peggy_Marco/Pixabay
  • Dalam pembahasan RUU Pilkada, pemerintah yang semula menghendaki pilkada kembali ke DPRD (pada posisi saat itu menghendaki gubernur dipilih langsung dan bupati/walikota dipilih DPRD), akhirnya menyerah pada sikap keukeuh sebagian besar fraksi-fraksi di DPR yang tetap ingin pilkada langsung.
  • Tapi, saat pemerintah ingin pilkada langsung, juga terjadi perubahan sikap drastis fraksi-fraksi, khususnya yang dalam pilpres tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Fraksi-fraksi yang semula getol mendukung pilkada langsung, berbalik menginginkan gubernur, bupati, dan walikota dipilih DPRD. Alasanya, dipilih DPRD pun sah dan konstitusional, sesuai Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

26 SEPTEMBER 2014

  • RUU Pilkada disahkan dalam rapat paripurna DPR melalui proses pemungutan suara (voting). Hasilnya, 226 anggota DPR menghendaki pilkada tak langsung melalui DPRD, dan hanya 135 orang yang menginginkan pilkada langsung. Voting hanya diikuti 361 anggota DPR, karena sebagian fraksi melakukan walk out.
  • Tapi, setelah RUU Pilkada tersebut disetujui rapat paripurna, perdebatan pilkada langsung versus tak langsung semakin panas. ■

Bersambung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here