Tarik Tambang Tafsir Pilkada (2): Dari Pilkada ke Pemilukada

0
452

Sejak selesainya amandemen konstitusi sampai hari ini, masih terjadi tarik-menarik tafsir “kepala daerah dipilih secara demokratis” yang ada di Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apakah pilkada pemilu, atau bukan pemilu?

Sebagian pakar berpendapat, karena pasal itu berada di Bab IV tentang Pemerintahan Daerah, maka pilkada tidak masuk rezim pemilu, melainkan rezim pemerintahan daerah. Sehingga, kepala daerah tidak perlu dipilih langsung. Sebab, pemilu diatur di Bab VIIB. Tapi, pendapat ini dibantah sebagian pakar lainnya, yang menilai dikotomi tersebut tidak tepat. Sebab, di Pasal 18 Ayat (3) nyatanya juga ada sebutan pemilu. Selain itu, soal pemilu juga diatur di Pasal 6A yang berada di bawah Bab III tentang Kekuasaan Negara.

Selain di tingkat wacana, tarik-tambang juga terjadi di lapangan. Pada mulanya, pilkada diterapkan secara langsung. Beberapa tahun kemudian, sebutannya bahkan
dikukuhkan sebagai pemilukada, lewat UU Penyelenggara Pemilu. Tapi, belakangan kembali berubah menjadi pilkada. Mahkamah Konstitusi pun sempat pula melepas kewenangan menangani sengketa pilkada, sebab dianggap merupakan tambahan kewenangan yang tak ada dalam konstitusi. Dan, perkembangan yang terjadi selanjutnya, lebih surut lagi, karena pilkada hendak dikembalikan ke DPRD. Hal itu sempat digolkan dalam RUU Pilkada, sebelum dibelokkan kembali oleh Presiden SBY di akhir masa pemerintahannya, dengan menerbitkan perppu. Berikut pasang surut tafsir dipilih secara demokratis selama 15 tahun terakhir:

19 APRIL 2007

  • Pilkada langsung masuk dalam pengertian pemilu, yang dikukuhkan oleh UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang disahkan pada 19 April 2007. Pasal 1 angka 4 UU itu secara eksplisit menyatakan: “Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung…..”
  • Dari UU tersebutlah kemudian mencuat istilah pemilukada, yang merupakan akronim dari “pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.”
  • Konsekuensinya, sengketa pemilukada beralih kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi.

28 APRIL 2008

  • Disahkan UU No 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32/2004, untuk mengalihkan sengketa pemilukada dari MA ke MK. Peralihan kewenangan itu diatur di Pasal 236C: “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
  • Perubahan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatnya MoU pada 2008 tentang pelimpahan penanganan penyelesaian sengketa pemilukada dari MA kepada MK.
  • MK mulai menangani sengketa pemilukada sejak 2008.

29 OKTOBER 2009

  • Disahkan UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menambahkan kewenangan bagi MK dalam menyelesaikan sengketa pemilukada. Pasal 29 Ayat (1) huruf e menyatakan: “kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”
  • Penjelasan pasal tersebut menyatakan: “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here