Tarik Tambang Tafsir Pilkada (1): Secara Materiil Pemilu, Secara Formil Bukan

0
454

Sejak selesainya amandemen konstitusi sampai hari ini, masih terjadi tarik-menarik tafsir “kepala daerah dipilih secara demokratis” yang ada di Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apakah pilkada pemilu, atau bukan pemilu?

Photo: Myrfa/Pixabay

Sebagian pakar berpendapat, karena pasal itu berada di Bab IV tentang Pemerintahan Daerah, maka pilkada tidak masuk rezim pemilu, melainkan rezim pemerintahan daerah. Sehingga, kepala daerah tidak perlu dipilih langsung. Sebab, pemilu diatur di Bab VIIB. Tapi, pendapat ini dibantah sebagian pakar lainnya, yang menilai dikotomi tersebut tidak tepat. Sebab, di Pasal 18 Ayat (3) nyatanya juga ada sebutan pemilu. Selain itu, soal pemilu juga diatur di Pasal 6A yang berada di bawah Bab III tentang Kekuasaan Negara.

Selain di tingkat wacana, tarik-tambang juga terjadi di lapangan. Pada mulanya, pilkada diterapkan secara langsung. Beberapa tahun kemudian, sebutannya bahkan
dikukuhkan sebagai pemilukada, lewat UU Penyelenggara Pemilu. Tapi, belakangan kembali berubah menjadi pilkada. Mahkamah Konstitusi pun sempat pula melepas kewenangan menangani sengketa pilkada, sebab dianggap merupakan tambahan kewenangan yang tak ada dalam konstitusi. Dan, perkembangan yang terjadi selanjutnya, lebih surut lagi, karena pilkada hendak dikembalikan ke DPRD. Hal itu sempat digolkan dalam RUU Pilkada, sebelum dibelokkan kembali oleh Presiden SBY di akhir masa pemerintahannya, dengan menerbitkan perppu. Berikut pasang surut tafsir dipilih secara demokratis selama 15 tahun terakhir:

15 OKTOBER 2004

  • Presiden Megawati Soekarnoputri mendatangani Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung, seperti tertulis di Pasal 56 Ayat (1): “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

pilkada ini sama persis dengan pilpres. Baik dari pencalonan sampai sistem pemilihannya.

  • Argumen menggelar pilkada secara langsung itu, sebagaimana tertulis di Penjelasan Umum UU No 32/2004, adalah karena UU Susduk tidak memberikan tugas dan wewenang kepada DPRD untuk memilih kepala daerah, sehingga ‘pemilihan secara demokratis’ dimaknai sebagai pemilihan langsung.
  • Penerapan pilkada ini sama persis dengan penerapan pilpres, yaitu calon diajukan partai/gabungan partai, diajukan satu paket, dan menggunakan sistem run off alias dipilih di putaran kedua jika tak ada yang mencapai suara mayoritas. Meski demikian, suara mayoritas yang harus diraih kepala daerah hanya cukup 25 persen, tak harus 50 persen+1 seperti halnya pilpres. Meski demikian, pilkada langsung itu selangkah lebih maju dibanding pilpres, karena sudah mengatur calon independen maju sebagai kandidat.
  • Pasal 233 Ayat (1) UU tersebut menyatakan pilkada langsung mulai digelar Juni 2005.

11 FEBRUARI 2005

  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mengatur tata cara pilkada secara langsung.
  • Penjelasan Umum PP itu menyatakan: “Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui pemungutan suara.”
Photo: Skeeze/Pixabay

22 MARET 2005

  • Mahkamah Konstitusi memutuskan uji materi UU No 32/2004. Dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, adalah kewenangan (opened legal policy) pembuat UU untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Dan karena pembuat UU telah menjabarkannya sebagai pilkada langsung, Mahkamah menyatakan konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) dan diselenggarakan oleh lembaga independen.

pilkada langsung adalah pemilu secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi
  • Terhadap pendapat apakah pilkada langsung termasuk kategori pemilu yang secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E konstitusi. Namun demikian, Mahkamah menyatakan pilkada langsung adalah pemilu secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945. Karena itu dalam menyelenggaraannya dapat berbeda dengan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E konstitusi, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilu yang berlaku.

JUNI 2005

  • Pilkada langsung pertama digelar. Saat itu, sengketa pilkada ditangani oleh Mahkamah Agung dan jajarannya. Penanganan sengketa pilkada di MA dan Pengadilan Tinggi yang menciptakan sejumlah kekisruhan, belakangan mencuatkan wacana agar sengketa pilkada ditangani Mahkamah Konstitusi. ■

Bersambung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here