Soekarno, Soeharto, dan Partai Politik (3): Dwitunggal Retak, Era Penguburan Partai Menjelang

0
299

Sistem kepartaian seperti apa yang seharusnya dianut Indonesia? Berapa jumlah partai yang sebaiknya berdiri di Indonesia? Sejak Indonesia merdeka, soal ini menjadi perdebatan di kalangan founding fathers bangsa ini. Dan, persoalan tersebut, belum selesai diperdebatkan sampai saat ini. Berikut dinamika partai dan sistem kepartaian di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga pengujung Orde Baru:

Dwitunggal Soekarno-Hatta. Photo frame: Pixabay

Setelah Pemilu 1955, partai-partai menghadapi ‘musim gugur’. Pertama, karena terjadi seleksi alamiah. Partai-partai gurem yang tak jelas power base-nya, mulai menghilang dari peredaran. Terjadinya pemberontakan di sejumlah daerah, tulis Poerwantana, membuat tokoh-tokoh politik tidak sempat terpikir membentuk partai baru, meski larangan untuk itu tidak ada.

Kedua, mulai muncul seruan mengubur partai politik, setahun setelah pemilu. Tak tanggung-tanggung, seruan ini disampaikan Presiden Soekarno. Soekarno mengecam keluarnya Maklumat 3 November 1945, pada peringatan Sumpah Pemuda, Oktober 1956. “Keputusan pemerintah itu (Maklumat 3 November) merupakan salah satu kesalahan paling besar yang pernah dibuat,” demikian pidato Soekarno, seperti ditulis Deliar Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional.

Demokrasi terpimpin

Dalam pidatonya itu, Soekarno telah menyampaikan gagasan demokrasi terpimpin. Soekarno juga berkata bahwa ia akan sangat gembira bila para pemimpin partai berunding dan memutuskan bersama untuk mengubur partai-partai. “Dan, ia gesa pendengarnya untuk melakukan ini ‘sekarang juga’,” tulis Deliar Noer mengutip Abadi dan Duta Masjarakat.

Mengapa Bung Karno mengecam Maklumat yang diteken Bung Hatta? Situasi itu, tulis Deliar Noer, tidak lepas dari mulai retaknya Dwi Tunggal. “Mulai retak setelah penyerahan kedaulatan Desember 1949. Tetapi, kecaman Soekarno terhadap pengumuman itu baru muncul menjelang akhir 1956, ketika Hatta sudah bermaksud mengundurkan diri sebagai wakil presiden.”

Kalau partai-partai dikubur, demokrasi pun otomatis akan terkubur, dan di atas kuburan itu hanya diktator yang memerintah.

Hatta meletakkan jabatan wakil presiden pada 30 Oktober 1956, dua hari setelah pidato Soekarno. Dalam beberapa kesempatan, Hatta menyatakan tujuan demokrasi terpimpin adalah baik, tapi cara-caranya justru menjauhkan dari tujuannya.

Gagasan mengubur partai berpusat pada ide Soekarno soal demokrasi. Dalam wawancara dengan koresponden luar negeri, 16 Januari 1957, Soekarno mengatakan demokrasi barat tidak cocok di Indonesia. Soekarno memang mengecam demokrasi barat sejak sebelum kemerdekaan.

Pada 16 Februari 1957, Soekarno memanggil para pemimpin partai pemerintah di Istana Bogor. Di sana, dia mengusulkan perlunya membentuk sebuah Dewan Nasional yang bertugas memberi nasihat kepada kabinet. Soekarno menyatakan Dewan Nasional tersebut terdiri dari wakil-wakil buruh, petani, intelektual, pengusaha nasional, pendeta protestan dan katolik, ulama Islam, wanita, dan angkatan 45. Dewan ini juga akan terdiri dari wakil-wakil pemuda, daerah, ketiga kepala staf angkatan bersenjata, kepala polisi, jaksa agung, dan beberapa menteri yang penting. “Dan saya sendiri yang akan memimpin Dewan Nasional itu,” kata Presiden.

Pada hari-hari berikutnya, Soekarno menyatakan sistem demokrasi yang digunakan saat itu telah gagal, dan menyarankan agar membentuk kabinet gotong royong, yang kelak diisi semua partai dan atau fraksi yang mempunyai sejumlah anggota tertentu di parlemen, yaitu 10 atau 12. Soekarno juga menegaskan bahwa PKI tetap harus diajak dalam pemerintahan, karena menurutnya tak mungkin mengabaikan suatu golongan yang telah mendapat enam juta suara.

Silang pendapat pun kemudian terjadi. Kalangan partai, menolak mentah-mentah rencana penguburan partai. Moh Natsir dari Masjumi, misalnya, mengatakan selama demokrasi ada, selama itu pula partai partai terus ada, dengan atau tanpa Maklumat 3 November. “Kalau partai-partai dikubur, demokrasi pun otomatis akan terkubur, dan di atas kuburan itu hanya diktator yang memerintah,” demikian Natsir seperti dikutip Deliar Noer.

Pembubaran Masjumi dan PSI

Namun, momentum untuk membubarkan partai-partai itu akhirnya datang juga. Pemberontakan PRRI/Permesta pada 1958/1959, mulai berdampak bagi partai-partai di Indonesia. Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) No 7/1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, pada 31 Desember 1959.

Bung Karno dalam Konvensi Masjumi 1954

Pasal 9 Penpres itu menyatakan presiden —setelah mendengar MA— dapat melarang dan/atau membubarkan partai yang sedang melakukan pemberontakan karena pemimpinpemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan, sedangkan partai itu tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggotanya itu. Pasal inilah yang menjadi dasar pembubaran Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia.

Lewat Penpres ini, Maklumat 3 November 1945 dicabut. Penjelasan Penpres itu menyatakan:

“Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945, yang menganjurkan berdirinya partai-partai dengan tidak terbatas, ternyata tidak berhasil mencapai stabilitet politik. Ketidakstabilan di lapangan politik itu mencapai puncaknya pada waktu Konstituante membicarakan Amanat Presiden tertanggal 22 April 1959, yang menganjurkan untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945. Berhubung dengan keadaan politik seperti diuraikan di atas, yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, pula merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, terpaksalah dikeluarkan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959. Sejak itu telah tibalah waktunya untuk mencabut Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945 tersebut di atas dan untuk mengatur perkembangan partai-partai sebagai alat demokrasi, sehingga ia dapat berlangsung dalam suasana demokrasi terpimpin.”

Sekadar informasi, menurut Deliar Noer, soal pembubaran Masjumi ini belakangan menjadi perdebatan di awal era Orde Baru. Sebagian menyatakan Masjumi dibubarkan pemerintah, yang lain berpendapat Masjumi membubarkan diri. “Yang jelas ia disuruh bubar oleh pemerintah,” tulis Deliar Noer.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here