Soekarno, Soeharto, dan Partai Politik (7): Fusi Partai, Dwipartai Plus, Asas Tunggal

0
264

Sistem kepartaian seperti apa yang seharusnya dianut Indonesia? Berapa jumlah partai yang sebaiknya berdiri di Indonesia? Sejak Indonesia merdeka, soal ini menjadi perdebatan di kalangan founding fathers bangsa ini. Dan, persoalan tersebut, belum selesai diperdebatkan sampai saat ini. Berikut dinamika partai dan sistem kepartaian di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga pengujung Orde Baru:

Setelah situasi cukup tenang dan kondusif, pemilu akhirnya bisa digelar pada tahun 1971. Penyelenggaraan pemilu kedua sejak Indonesia merdeka, ini, diikuti oleh sepuluh kontestan, terdiri atas sembilan partai politik dan Golkar. Pemilu 1971 ini, mundur tiga tahun dari rencana semula.

Berdasarkan Tap MPRS Nomor XI/1966, pemilu seharusnya digelar pada 1968. Rencana tersebut diubah lewat Sidang Istimewa MPR pada 1967 dan Soeharto —yang diangkat oleh MPRS sebagai pejabat presiden menggantikan Soekarno— menetapkan pemilu digelar pada 1971. Saat itu, UU Pemilu dan UU Susduk Legislatif juga sedang dibahas. Pemilu 1971 ini digelar dengan UU No 15/1969 tentang Pemilu.

Ke-10 kontestan tersebut kemudian tergabung dalam empat fraksi di DPR, yaitu Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi Persatuan Pembanguan (NU, Parmusi, PSII, Perti), Fraksi Demokrasi Pembangunan (PNI, Parkindo, Partai Katolik), dan Fraksi ABRI.

Tapi, setelah Pemilu 1971, pemerintah menggulirkan kembali gagasan penyederhanaan partai berdasar Tap MPRS Nomor XXII/MPRS/1966.

Fusi partai: Dwipartai plus Golkar

Pada 5 Januari 1973, empat partai Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kurang dari sepekan, yaitu 11 Januari, lima partai lainnya yaitu PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik, dan Parkindo bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Fusi ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Sehingga, sejak itulah, hanya dikenal tiga organisasi politik sebagai peserta pemilu, yaitu PPP, PDI, dan Golkar.

Sepuluh tahun kemudian, UU No 3/1985 tentang Parpol dan Golkar, mengukuhkan sistem ‘dua partai plus’ alias ‘sistem tiga partai’ itu, berikut keharusan menganut Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas tunggal). Atas dasar UU itu, pada Pemilu 1987, PPP diharuskan menanggalkan lambang Ka’bah, diganti dengan lambang bintang. Kondisi ini bertahan hingga Pemilu 1997.

Kendati sedang berlaku sistem dwipartai plus, di penghujung kekuasaan rezim Orde Baru, satu demi satu partai mulai berani tampil. Ada tiga partai yang muncul, yaitu Partai Masyumi Baru (PMB), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Partai Uni Demokrasi (PUDI).

Soeharto dan Sylvester Stallone. Photo frame: Pixabay.

Partai Masyumi Baru dideklarasikan oleh Ridwan Saidi dkk pada 24 November 1995. Bekas pentolan PPP tersebut menyatakan Masyumi Baru berasas Islam. Enam bulan kemudian, Sri Bintang Pamungkas yang juga bekas politisi PPP, mendeklarasikan PUDI, pada 29 Mei 1996, dengan asas demokrasi religius. Dua bulan berikutnya, 22 Juli 1996, giliran PRD yang dideklarasikan oleh Budiman Sudjatmiko dkk. Partai ini mengusung asas sosial demokrasi dan kerakyatan.

Keberadaan ketiga partai ini tak diakui oleh pemerintah yang berpegang pada UU Parpol dan Golkar. Dan, ketiga partai ini tak menjadi peserta Pemilu 1997. ■

End….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here