Soekarno, Soeharto, dan Partai Politik (6): Masjumi, PDII Usulan Bung Hatta, hingga Parmusi

0
347

Sistem kepartaian seperti apa yang seharusnya dianut Indonesia? Berapa jumlah partai yang sebaiknya berdiri di Indonesia? Sejak Indonesia merdeka, soal ini menjadi perdebatan di kalangan founding fathers bangsa ini. Dan, persoalan tersebut, belum selesai diperdebatkan sampai saat ini. Berikut dinamika partai dan sistem kepartaian di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga pengujung Orde Baru:

Setelah rezim berganti, kehidupan politik berubah. Partai-partai yang dibubarkan di era Orde Lama, direhabilitasi. Tapi, tak semua partai bisa menikmatinya. Murba termasuk yang beruntung. Setahun setelah dibubarkan Bung Karno, partai ini direhabilitasi Soeharto dengan Keputusan Presiden Nomor 223, pada Oktober 1966. Tapi, Soeharto enggan merehabilitasi Masjumi, kendati merehabilitasi tokoh-tokohnya.

Deliar Noer dalam otobiografinya Aku Bagian Ummat, Aku Bagian Bangsa mencatat “…pada akhir 1966 pemerintah mengeluarkan pernyataan yang isinya PKI, Masjumi, PSI, ‘organisasi terlarang lainnya’ dalam satu nafas yang tentu negatif terhadap organisasiorganisasi ini. Juga kata-kata ‘ekstrem kanan’ dan ‘ekstrem kiri’.”

Bung Hatta dan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII)

Di tengah situasi tersebut, gagasan mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), semakin kuat. Salah satu tokoh utamanya adalah Bung Hatta.

Namun, gagasan ini ditentang oleh pemerintah, kendati Hatta telah menemui Soeharto dan berulangkali mengirim surat. Tokoh-tokoh Masjumi seperti Moh Natsir dan Prawoto juga menolak bergabung dengan PDII, karena tetap menghendaki Masjumi berdiri kembali. PDII pun kandas.

Photo: Vane/Pixabay

Saat itu, salah satu alasan formal pemerintah menolak berdirinya kembali Masjumi dan PDII, adalah Tap MPRS Nomor XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan. Tap bertanggal 5 Juli 1966 tersebut mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan penyederhanaan partai.

Tap ini merupakan peninjauan terhadap Penpres No 7/1959, Perpres No 13/1960, dan Keppres No 2/1959. Tap ini berisi satu pasal yang berbunyi “Pemerintah bersama-sama DPR-GR segera membuat Undang-undang mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan menuju pada penyederhanaan.”

Belakangan, yang direstui berdiri oleh pemerintah adalah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Parmusi resmi berdiri pada 20 Februari 1968, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70/1968. Parmusi merupakan gabungan sejumlah ormas Islam, seperti Muhammadiyah, PUI, dan Al Washliyah.

Sembilan partai plus Golkar

Dengan berdirinya Parmusi, jumlah partai pun bertambah menjadi sembilan. Kesembilan partai itulah —dan Golongan Karya yang berdiri pada 20 Oktober 1964— yang menjadi peserta Pemilu 1971.

William Liddle dalam Pemilu-pemilu Orde Baru mencatat saat itu Golkar menjadi partai semu. Namun, justru di sinilah, tulis Liddle, kepentingan intelektual yang menjalankan modernisasi bertemu dengan kekuatan-kekuatan antipartai di Angkatan Darat dan pemerintah.

Di mata banyak perwira AD, sistem banyak partai lama —khususnya partai-partai Islam dan komunis— adalah faktor menentukan dalam politik Indonesia sejak kemerdekaan, yang merintangi dicapainya konsensus tentang sifat dasar dan tujuan negara, serta mendorong konflik di tubuh AD.

“Jika Indonesia hendak tetap menjadi satu bangsa, dan jika ketidakstabilan politik masa lampau hendak diatasi, mau tidak mau partai-partai harus dihapuskan atau dibuat tak berdaya,” tulis Liddle, tentang pandangan tersebut.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here