Soekarno, Soeharto, dan Partai Politik (5): Musim Gugur Berlanjut di Tengah Prahara

0
372

Sistem kepartaian seperti apa yang seharusnya dianut Indonesia? Berapa jumlah partai yang sebaiknya berdiri di Indonesia? Sejak Indonesia merdeka, soal ini menjadi perdebatan di kalangan founding fathers bangsa ini. Dan, persoalan tersebut, belum selesai diperdebatkan sampai saat ini. Berikut dinamika partai dan sistem kepartaian di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga pengujung Orde Baru:

Soekarno dan Soeharto. Photo frame: Pixabay

Pembubaran partai politik terus berlanjut. Pada 5 Juli 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13/1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai. Disebutkan di Perpres itu, partai dapat dibubarkan bila tak dapat menghimpun anggota terdaftar minimal 150 ribu orang. Daftar anggota partai itu mencakup nama, umur, dan pekerjaan.

Hasilnya, hanya delapan partai yang berhasil ‘lulus seleksi’, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII) Arudji Kartawinata —sedangkan PSII Abikusno Tjokrosujoso dibubarkan. Presiden kemudian mengumumkannya dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 128/1961.

Di akhir masa kekuasaan soekarno, hanya tujuh partai yang bertahan.

Tapi, belakangan, ada tambahan dua partai, yaitu Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Islam Perti, yang disusulkan lewat Keppres Nomor 440/1961. Alhasil, pada 1961, hanya 10 partai yang diakui pemerintah.

Empat tahun kemudian, jumlah partai kembali berkurang satu. Partai Murba dibubarkan. Pembubaran partai yang didirikan Tan Malaka, Adam Malik, Chairul Saleh, dan Sukarni, ini, konon atas desakan PKI dan antek-anteknya. Alasannya, Murba merongrong jalannya revolusi dengan cara membantu kegiatan terlarang seperti Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) dan Manifesto Kebudayaan (Manikebu).

Suasana pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Photo: Public Domain.

Dan, yang paling parah, Murba dituduh menerima uang 100 juta dolar AS dari CIA, untuk menggulingkan presiden. Murba dibubarkan September 1965.

Setelah peristiwa G30S/PKI, jumlah partai di Indonesia kembali berkurang. Dua partai rontok, yaitu PKI dan Partindo. PKI dibubarkan, sedangkan Partindo membubarkan diri.

PKI dibubarkan pada 5 Juli 1966 dengan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis me/Marxisme-Leninisme.

Alhasil, di akhir masa kekuasaan Soekarno, hanya tujuh partai yang bertahan. Yaitu: PNI, NU, Partai Katolik, IPKI, PSII Arudji Kartawinata, Parkindo dan Partai Islam Perti.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here