Soekarno, Soeharto, dan Partai Politik (1): Era Satu Partai versus Maklumat Hatta

0
223

Sistem kepartaian seperti apa yang seharusnya dianut Indonesia? Berapa jumlah partai yang sebaiknya berdiri di Indonesia? Sejak Indonesia merdeka, soal ini menjadi perdebatan di kalangan founding fathers bangsa ini. Dan, persoalan tersebut, belum selesai diperdebatkan sampai saat ini. Berikut dinamika partai dan sistem kepartaian di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga pengujung Orde Baru:

Ketika diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia vakum dari partai politik. Semua partai, secara formal telah dibubarkan Jepang. Di tengah situasi itu, founding fathers Republik adu pendapat soal format kepartaian di Indonesia. Bung Karno mengusulkan cukup satu partai saja, semacam partai pelopor, staatspartij, atau partai negara.

Menurut Daniel Dhakidae dalam Partai-partai Politik Indonesia; Ideologi, Strategi, dan Program, partai usulan Bung Karno itu bernama Partai Nasional. Sedangkan, menurut PK Poerwantana dalam Partai Politik di Indonesia —juga sejumlah sumber lainnya— partai itu bernama Partai Nasional Indonesia.

Dhakidae mencatat partai tunggal ini hanya berumur sembilan hari. Partai ini dibubarkan 1 September 1945, karena dianggap berlebihan dan dapat mengganggu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP adalah lembaga legislatif sementara saat itu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) direncanakan dibentuk melalui pemilu yang dijadwalkan Januari 1946, sesuai Ketentuan Tambahan UUD 1945.

Pembubaran partai tunggal ini tak terlepas dari desakan sebagian besar anggota KNIP. Atas usul Badan Pekerja KNIP yang diketuai Sutan Sjahrir, diumumkanlah Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta itu menyatakan:

Maklumat 3 November 1945

  1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
  2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Kepada Kantor Berita PIA yang mewawancarainya, Mohammad Hatta mengatakan usul pengumuman maklumat berasal dari Amir Sjarifudin, menteri penerangan saat itu. Hatta menilai pengumuman itu tidak perlu, karena dalam suatu negara demokrasi, rakyat dapat dengan sendirinya mendirikan partai politik. “Tetapi Amir Sjarifudin mendesak agar pengumuman itu dikeluarkan juga untuk menghilangkan keraguan pada rakyat, karena keputusan untuk mengubah PNI menjadi partai biasa —dan tidak mempertahankannya sebagai partai negara— tidak dikenal di daerah-daerah yang jauh. Usul ini akhirnya diterima kabinet,” kutip Deliar Noer dalam Partai Islam di Pentas Nasional.

Soal mengapa bukan Presiden Soekarno yang menandatangani Maklumat itu, Deliar Noer menulis karena Bung Karno sedang berada di luar kota. “Ketika itu Dwitunggal Soekarno-Hatta masih utuh, dan keputusan yang resmi diambil oleh salah seorang di antaranya senantiasa disokong oleh yang lain,” tulisnya.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here