Skandal Dana Kampanye (2): Presiden yang Diusut, Diadili, dan Dihukum

0
253

Skandal penyimpangan dana kampanye, terjadi pula di berbagai belahan dunia lain. Sebagian berhasil diusut dan diadili. Skandal-skandal itu pula yang memicu sejumlah negara melakukan reformasi aturan main pemilu, dengan menutup lubang-lubang penyimpangan dana kampanye.

Di Korea Selatan, misalnya, skandal dana kampanye, membuat dua mantan presiden negeri ginseng itu diadili dan dipenjara, yaitu, Roh Tae-woo dan Chun Doo-hwan. Roh dipidana karena menerima 650 juta dolar AS dari chaebol (sebutan konglomerat Korea). Sebanyak 274 juta dolar AS dari dana itu, mengalir ke partainya, Partai Keadilan Demokrat. Sementara, Chun Doohwan dipenjara karena menerima 1 miliar dolar AS.

Photo: Mohamed Hassan/Pixabay

Buntut dari kasus ini, banyak hal kemudian berubah. Sejak 1993, hubungan mesra pebisnis besar dengan partai berkuasa berantakan. Undang-Undang Keuangan Partai kemudian diterbitkan, yang mengatur berbagai hal, seperti besar donasi kepada partai, dan subsidi dari negara kepada partai. Hasil dari reformasi itu, pada 2009 lalu, Global Integrity Report mencatat skor dana politik Korea Selatan sebesar 84 atau kuat, mengalahkan negara-negara demokrasi mapan.

Di Jepang, skandal dana kampanye telah membuat sejumlah perdana menteri mundur. Buntutnya, pada awal 1990-an, UU Kontrol Keuangan Partai direvisi. Perusahaan tak lagi dibolehkan memberikan dana langsung kepada caleg, tapi harus melalui partai. Selain itu, sumbangan yang nilainya di atas 500 dolar AS, harus dilaporkan.

Tapi, skandal keuangan masih tetap terjadi. Awal Maret 2011, Menteri Luar Negeri Seiji Maehara mundur karena menerima dana 3.000 dolar AS, dari seorang ibu warga Korea yang telah lama tinggal di Jepang. Dia menduga penyumbang tersebut orang Jepang, namun hukum Jepang tak memberi ampun atas kasus itu. Padahal, dia sempat disebut-sebut sebagai orang yang akan menggantikan Perdana Menteri Naoto Kan.

Photo: Courtesy Youtube

Pertengahan 2010 lalu, Perdana Menteri Yukio Hatoyama juga mengundurkan diri. Salah satu pemicunya adalah sumbangan dana kampanye sebesar 1 miliar yen dari Ny Yasuko Hatoyama ke Partai Demokratik Jepang (DJP). Ny Yasuko adalah cucu pendiri perusahaan ban Bridgestone. Adapun Ny Yasuko tak lain adalah ibu Yukio Hatoyama.

Sebelumnya, Shinzo Abe dari Partai Liberal Demokrat (LDP), juga mundur dari jabatan perdana menteri pada tahun 2007. Kubu Abe diduga menerima dana untuk keperluan kampanye dari berbagai sumber tak halal. Dan sejumlah menteri yang menerima dana —dengan atau tanpa sepengetahuan Abe— kemudian mundur, sebelum Abe mundur.

Tapi, terungkapnya kasus-kasus tersebut, justru memperlihatkan Jepang cukup transparan dalam masalah dana politik. Setidaknya, dalam laporan yang dirilis Global Integrity Report pada 2008 –atau setahun setelah mundurnya Abe— Jepang masih mendapat skor 74 atau moderat untuk dana politik, mengalahkan skor Rusia dan Prancis.

Skandal dana kampanye, juga terjadi di Prancis, yang antara lain membuat mantan menteri luar negeri Roland Dumas dihukum. Dumas menerima dana illegal untuk kampanyenya dari Elf Aquitane.

Mantan presiden Kosta Rika, Rafael Calderon; hingga mantan presiden Kolombia Ernesto Samper juga dituduh menerima dana kampanye dari kartel narkoba.

Di Italia, koalisi partai berkuasa, yaitu Partai Demokrat Kristen dan Partai Sosialis Italia, dituding menerima dana haram dari mafia, dan sempat menciptakan krisis dalam pemerintahan.

Mereka diusut, diadili, dan dihukum. Adapula yang mundur.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here