Skandal Dana Kampanye (1): Rapor Merah Indonesia di Global Integrity Report

0
178

Merah. Begitulah Global Integrity Report (GIR) mencatat dana politik di Indonesia, teutama karena masalah akuntabilitas dana kampanye pesta demokrasi di negeri ini. Merahnya dana kampanye itu, masih menjadi salah satu yang membebani indeks integritas global Indonesia.

Pada laporan GIR tahun 2009 lalu, secara keseluruhan Indonesia mendapatkan skor 74— dari skala 100— alias masuk kategori moderat. Dari 23 kategori yang dinilai, Indonesia merah pada tiga kategori. Selain dana politik, Indonesia juga merah pada akses kepada informasi dan pengelolaan keuangan (budget process).

Photo: Geralt/Pixabay

Ada hal apa sehingga dana politik mendapat nilai merah? Dalam penjelasannya yang singkat, GIR menyatakan Indonesia masih gagal menjatuhkan sanksi kepada partai dan kandidat yang melanggar batasan dana kampanye. Itulah yang membuat Indonesia mendapatkan skor di bawah 60 dalam hal dana politik, dan diberi tanda merah alias sangat lemah.

Skor Indonesia dalam hal dana politik ini belum beranjak dibanding laporan GIR sebelumnya, yang juga masih mendapat skor di bawah 60. Meski demikian, terlihat ada perbaikan. Pada 2004, skor Indonesia masih 39, sedangkan pada 2009 telah menjadi 48.

Selain Indonesia, yang juga masih mendapat tanda merah dalam pendanaan politik antara lain India, Brasil, Chile, Filipina, dan sejumlah negara lainnya (lihat Skor Dana Politik Berbagai Negara).

Dalam soal dana politik, kelemahan Indonesia dikonfirmasi pula oleh berbagai penelitian lain. Antara lain penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International (TI), dan Political and Economic Risk Consultancy (PERC).

Riset ICW menemukan bahwa laporan dana kampanye yang disampaikan partai politik pada 2009 lalu, belum dapat dikatakan layak. Antara dana yang dilaporkan ke auditor dan dana aktual yang digunakan partai untuk berkampanye, masih terdapat selisih yang cukup ‘mengesankan’ (lihat Dana Kampanye dan Keledai).

Sudah demikian, UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif jug masih memberi ruang besar bagi mengalirnya uang haram untuk mendanai kampanye. Antara lain, karena tidak adanya batasan sumbangan dari partai dan kandidat untuk mendanai kampanye, serta kurang rincinya aturan sumbangan dari pihak lain (per seorangan dan perusahaan/ badan hukum swasta).

Masalah itu masih diperparah kelemahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan. Selain itu, audit dana-dana kampanye pun didesain tidak menukik, alias hanya formal-prosedural belaka. Sehingga, berbagai penyimpangan dana kampanye pun, banyak yang lolos dari jerat.

Banyaknya dana-dana siluman yang menggelontor di partai, merupakan skandal. Tapi, inilah uniknya Indonesia. Skandal-skandal tersebut berhenti menjadi fakta sosiologis belaka. Tak kunjung diusut secara hukum. Padahal, skandal-skandal yang berhubungan dengan dana kampanye itu, diduga juga terefleksi pada berbagai kasus besar di Tanah Air, sejak kasus Bank Bali hingga Bank Century. Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here