Sistem Pemilu Kita: Tertutup, Setengah Terbuka, hingga Terbuka Lebar

0
450

Sistem pemilu di Indonesia bergerak dari rezim nomor urut ke rezim suara terbanyak.

Sudah 12 kali Indonesia menyelenggarakan pemilu, sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2019. Selama selusin pemilu itu, Indonesia tetap menganut sistem proporsional daftar (list proportional representation/list-PR), dari keluarga besar sistem pemilu proporsional (proportional representation/PR). Meski demikian, variannya berbeda-beda. 

Photo: Pjedrzejczyk/Pixabay

Pengalaman terbanyak Indonesia adalah menerapkan varian tertutup dari sistem proporsional daftar. Sistem yang biasa disebut dengan frase sistem proporsional tertutup (closed-list PR), ini, diterapkan selama delapan kali pemilu, sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1999. 

Sepanjang sejarah penerapan sistem proporsional tertutup, cerita miring tentang oligarki partai selalu mengikuti. Sebab, daftar caleg sepenuhnya ditentukan pimpinan partai. Merekalah yang menentukan si A di nomor satu, dan si B di nomor sepatu. Sehingga, di masa lalu muncul istilah ‘kader jenggot’ bagi caleg-caleg yang mengakar ke atas, bukan mengakar ke bawah.

Karena itulah, seiring berhembusnya angin perubahan, sistem proporsional tertutup tersebut kemudian dikoreksi. Dan, riwayat penerapan sistem proporsional tertutup di Indonesia tamat pada Pemilu 2004.

Koreksi sistem pemilu tersebut dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12/2003 tentang Pemilu Legislatif. Pasal 6 Ayat (1) UU itu menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.” 

Open list dengan Nomor Urut

Ada sejumlah ciri penting sistem proporsional terbuka dalam UU Nomor 12/2013 ini. Pertama, pemberian suaranya dengan memilih partai politik dan caleg. Karena itu, selain tanda gambar partai, nama caleg pun masuk dalam surat suara. Konsekuensinya, surat suara menjadi sangat besar.

Kedua, calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang diraih calon anggota legislatif (caleg). Di nomor urut berapa pun sang caleg ditempatkan, jika meraih suara terbanyak, dialah yang berhak mengklaim kursi. Namun, suara terbanyak itu harus memenuhi seratus persen bilangan pembagi pemilih (BPP) atau kuota penuh. Jika tidak, penentuan caleg kembali ke nomor urut. 

Karena adanya faktor nomor urut itulah, sampai saat ini masih jadi perdebatan, apakah Pemilu 2004 lalu menerapkan sistem proporsional terbuka atau tidak? Benar bahwa pemilih tak lagi hanya memilih tanda gambar partai, tapi boleh memilih langsung nama caleg. Namun, faktanya, sebagian besar kandidat terpilih saat itu justru ditentukan dengan nomor urut. Sistem berganti, tapi bak kepala dilepas, ekor ditahan.

Photo: Marc-hatot/Pixabay

Pada Pemilu 2004, dari 550 anggota DPR yang terpilih ke Senayan, 548 di antaranya ditentukan berdasarkan nomor urut, karena tak mencapai 100 persen BPP. Hanya dua orang yang terpilih berdasarkan suara terbanyak alias mencapai 100 persen BPP, yaitu Hidayat Nur Wahid, caleg PKS dari daerah pemilihan DKI Jakarta, dan Saleh Djasit, caleg Golkar dari daerah pemilihan Riau. Itu pun, keduanya berada di nomor urut satu. Sehingga apakah suaranya terbanyak atau tersedikit sekalipun, sama saja hasilnya: keduanya akan tetap terpilih.

Karena fakta ini, sebagian pengamat politik menyebut sistem pemilu pada Pemilu 2004 lalu, sejatinya masih merupakan sistem proporsional tertutup. Sebagian lagi menyebutnya setengah tertutup atau setengah terbuka (lihat Proporsional Terbuka: Apanya yang Terbuka?).

Untuk Pemilu 2009, pembuat undang-undang melakukan modifikasi lanjutan terhadap sistem pemilu. Meski demikian, penentuan calon terpilih di Pasal 214 UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, masih tetap berbelit-belit, dengan nomor urut yang siap menyalip di setiap tikungan.

Calon terpilih memang tak lagi harus meraih 100 persen BPP, tapi diturunkan menjadi 30 persen. Tapi, jika yang meraih 30 persen BPP itu lebih dari satu calon, maka kursi jatuh kepada pemilik nomor urut lebih kecil. Selain itu, jika ada dua calon peraih 30 persen BPP yang suaranya sama persis, kursinya diberikan kepada calon yang punya nomor urut kecil. Hanya peraih suara 100 persen BPP lah yang lolos dari intervensi nomor urut.

Open list tanpa nomor urut

Besarnya intervensi nomor urut dalam penentuan calon terpilih kemudian dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dan, lewat Putusan Nomor 22-24/PUUVI/2008, MK mengedropnya. MK menyatakan penentuan calon dengan nomor urut inkonstitusional, karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat, serta bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Dalam pendapat hukumnya, MK menyatakan, “… merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil….”

Turunnya putusan MK setengah tahun menjelang pemungutan suara 2009,ini, bukan hanya menumpulkan pengaruh nomor urut, tapi juga menghilangkan “birokrasi BPP” dalam penentuan calon terpilih. Pokoknya, siapa yang meraih suara paling banyak, dialah yang terpilih. Apakah mencapai BPP atau tidak, apakah di nomor urut satu atau nomor sepatu.

Karena sepenuhnya ditentukan berdasarkan ranking suara terbanyak itulah, kemudian lahir istilah “rezim suara terbanyak” untuk menyebut sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan pada Pemilu 2009. Dan, “rezim suara terbanyak” itu berlanjut pada dua pemilu berikutnya, yaitu Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here