Sistem Distrik? Cemmana Pula!?

0
851

Cukup banyak salah kaprah terhadap penamaan sistem pemilu di Indonesia, yang tampaknya pantas masuk dalam Kamus Kelirumologi-nya Jaya Suprana. Mulai dari penyebutan sistem distrik, hingga sistem distrik berwakil banyak.

Entah sejak kapan istilah sistem distrik ini muncul ke permukaan. Yang jelas, dia menjadi wacana yang deras di era reformasi, terutama saat paket undang-undang politik dibuat. Sistem distrik menjadi salah satu usulan mengganti sistem proporsional tertutup.

Dalam berbagai kajian sistem pemilu, sistem distrik tidaklah dikenal. Sebab, distrik (district) adalah daerah pemilihan. Dan, daerah pemilihan ada dalam sistem pemilu mana pun. Istilah sistem distrik ini, selalu membingungkan orang-orang yang mempelajari sistem pemilu, terutama para pemula.

Lalu, apa sebenarnya sistem distrik itu? Ada satu clue. Sistem distrik di Indonesia, kerap dikait-kaitkan dengan sistem pemilu di Amerika Serikat. Sering muncul ungkapan “Seharusnya Indonesia menerapkan sistem distrik seperti Amerika.”

Photo: Qimono/Pixabay

Dari situ, tampaknya, yang dimaksud sistem distrik dalam wacana politik di Indonesia, sebenarnya adalah sistem first past the post (FPTP) dari keluarga sistem pemilu pluralitas/mayoritas.  Entah mengapa di Indonesia disebut sistem distrik. Mungkin karena sulit mengucapkan first past the post.

Ungkapan lain yang sering terdengar dalam pembahasan sistem distrik ini, adalah frase “the winners takes all”. Ini adalah istilah khas bagi pemilu-pemilu di Amerika yang menggunakan single member constituency (satu distik/dapil satu wakil). Maknanya, pemenang kursi wakil rakyat di setiap dapil hanya satu orang. Mungkin dari istilah single member constituency itulah asal mula istilah sistem distrik.

Tapi, apa hubungannya dengan the winner takes all? Ya, jelas berhubungan. Karena, ketika satu pemenang itu sudah mendapatkan kursinya, maka semua suara lainnya dihanguskan. Dan, ini sesungguhnya cukup dramatis. 

Entah mengapa di Indonesia disebut sistem distrik. Mungkin karena lidah kita kesulitan mengucapkan “first past the post

Kita ingat, sistem FPTP aka sistem distrik itu, berasa dari keluarga sistem pemilu mayoritas/pluralitas. Istilah “mayoritas/pluralitas ini merupakan indikator penting dalam penentuan calon terpilih. Istilah “mayoritas” maupun “pluralitas” memiliki maknanya masing-masing, yang sesungguhnya membelah dua keluarga besar sistem pemilu mayoritas/plurallitas.

Dikatakan sistem pemilu mayoritas, jika penentuan pemenang dilakukan berdasarkan asas mayoritas, dalam arti pemenangnya harus mencapai suara mayoritas sederhana (simple majority) 50 persen plus satu. Tapi, jika penentuan pemenangnya berdasarkan suara paling banyak an sich, maka dia menggunakan asas pluralitas.

Tentu, anda kemudian akan bertanya, di mana dramatisnya? Dramatisnya, adalah ketika jumlah calegnya banyak, tapi penentuan pemenangnya dilakukan secara pluralitas. Maka, jumlah suara hangusnya pasti akan besar, bisa di atas 50 persen. 

Dan, sistem pluralitas inilah yang dianut Amerika. Tapi, mengapa hasil pemilu di Amerika tak terlihat dramatis? Itu karena Amerika adalah negara yang dikategorikan negara sistem dua partai (dwipartai). Istilah dwipartai ini, tidak merujuk pada jumlah partainya, karena di sana ada lebih dari dua partai. Tapi, karena di Amerika hanya ada dua partai dominan.

Lalu, bagaimana kalau sistem distrik alias FPTP itu diterapkan di Indonesia? Hasilnya insya Allah akan ambyar. Kenapa? Karena, Indonesia menganut sistem multipartai yang tak sederhana. Jika peserta pemilunya sepuluh partai, maka hanya satu partai yang dapat kursi, sembilan lainnya gigit jari.

Meskipun suara sembilan partai itu kalau ditotal berlipat-lipat jumlahnya dibanding suara satu partai pemenang kursi, namun semuanya tak masuk hitungan alias hangus. Inilah makna pemenang mengambil semua alias the winner takes all yang sering dikutip-kutip dengan lantang itu.

Hal serupa tak akan terjadi dalam sistem mayoritas, yang jumlah suara hangusnya pasti di bawah 50 persen. Tapi, tentu saja, kompetisi dengan hitung-hitungan suara mayoritas ini, hanya mensyaratkan ruang kompetisi yang sempit. Maksudnya, hanya feasible jika calegnya hanya dua orang. Kalau lebih, maka mayoritas sederhana bisa tak tercapai, dan penentuan pemenangnya harus ditentukan di ronde berikutnya. Dan, kalau demikian, bukan sistem distrik/FPTP lagi namanya, tapi berubah menjadi two round system (TRS).

Distrik berwakil banyak

Salah kaprah lainnya, adalah pada penyebutan sistem pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Undang-undang pemilu, sejak UU No 12/2003, UU No 10/2008, UU No 8/2012, hingga UU No 7/2017,  menyatakan “pemilihan anggota DPD dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak.”

Istilah “distrik berwakil banyak” ini lagi-lagi membingungkan, karena Anda akan kesulitan menemukannya dalam buku-buku yang mengkaji sistem pemilu, termasuk Electoral System Design: The New International IDEA Handbook. Karena, tidak masuk kategori sistem proporsional, tidak ada di sistem mayoritas/pluralitas, tak ditemukan dalam sistem campuran (mixed), bahkan tak ada dalam sistem lain-lain (others). Lalu, what the hell is this?

Istilah distrik berwakil banyak, dalam kajian kepemiluan, merupakan terjemahan dari multi-member constituency. Dia sesungguhnya bukanlah sesuatu yang asing dalam kajian sistem pemilu. Tapi, dia sebenarnya bukan nama sistem pemilu, melainkan pengkategorian atau pengelompokan sistem pemilu, berdasarkan jumlah caleg/kandidat yang dipilih dari setiap distrik pemilihan. 

Walaupun, sah-sah saja menamainya demikian, karena toh penamaan sistem pemilu yang empat kelompok pun, dilakukan berdasarkan aksentuasi elemen tertentu, misalnya cara penentuan caleg terpilih. Bahkan, seluruh penamaan sistem pemilu yang kita kenal selama ini, tak ada yang dapat menampung seluruh elemen sistem pemilu yang digunakan. Jadi, what is a name?!

Lanjut. Tapi, karena istilah sistem distrik berwakil banyak, mungkin Anda akan mengira pemilihan anggota DPD menggunakan sistem pluralitas/mayoritas. Toh sudah ada semacam qiyas-nya, bahwa sistem distrik di Indonesia, adalah sistem FPTP yang menganut single member constituency (distrik berwakil tunggal), dari rumpun sistem mayoritas/pluralitas. Apalagi, pemilihan senator di Amerika pun menggunakan sistem yang sama. Namun, sesungguhnya, jauh panggang dari api.

Sistem pemilihan anggota DPD alias senator kita, sesungguhnya, menganut sistem Single Non-Transverable Vote (SNTV). Sistem ini, dalam taksonomi sistem pemilu IDEA, merupakan anggota keluarga besar sistem pemilu lain-lain (others).

Tampaknya, sebagaimana FPTP yang disebut sistem distrik, penamaan SNTV sebagai sistem distrik berwakil banyak, disebabkan kesulitan mencari padanannya dalam bahasa Indonesia.

Apa persamaan dan perbedaan SNTV dengan FPTP yang dikenal dengan sistem distrik di Indonesia? Persamaannya, keduanya menganut plurality voting, alias caleg terpilih tak perlu mencapai angka mayoritas sederhana, tapi cukup rangking suara terbanyak. Perbedaannya, FPTP menganut single member constituency, sedangkan SNTV pakai multi-member constituency alias distrik berwakil banyak, dalam arti banyak caleg yang terpilih dalam satu distrik. 

Tampaknya, sebagaimana FPTP yang disebut sistem distrik, penamaan SNTV sebagai sistem distrik berwakil banyak, disebabkan karena kesulitan mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Coba, bagaimana Anda menerjemahkan first past the post dan single non-transferable vote? Tapi, mestinya, pemberian nama sistem pemilu dalam perdebatan publik, apalagi dalam penulisannya di kitab UU Pemilu, tetap menyertakan jejak aslinya, setidaknya ditempatkan di dalam tanda kurung, agar tak membuat bingung.

Menamai sebuah sistem pemilu dengan bahasa Indonesia yang mudah diingat, memang baik-baik saja. Tapi, sebaiknya tidak menamainya dengan istilah-istilah teknis kepemiluan seperti sistem distrik atau sistem distrik berwakil banyak. Lebih baik mencari padanan lain yang berbeda dan spesifik, agar publik tak bingung. Mempelajari sistem pemilu adalah sesuatu yang sulit, jangan dibikin tambah sulit, ferguso!

Masih ada beberapa hal lagi dalam pemilu Indonesia, yang mungkin akan membuat Anda bingung dan kesulitan, seperti istilah proporsional terbuka dan money politics –istilah dari bahasa Inggris yang justru tak digunakan orang londo, dan nyaris tak ditemukan dalam buku-buku text kepemiluan di Barat sana. Sial kan?! Tapi, kita akan membahasnya pada bagian lain dari rangkaian tulisan-tulisan di situs web Pemilu Indonesia. Keep in touch. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here