KPU Sudah Lama Siap Menyelenggarakan Pemilu Serentak Nasional-Lokal

0
338

Sejak berakhirnya amandemen konstitusi, gagasan pemilu serentak terus bergulir. Ada tiga model pemilu serentak yang selalu diperbincangkan. Yaitu, eksekutif-legislatif, nasional-lokal, dan serentak sekaligus untuk seluruh jabatan publik pada satu waktu. Tapi, yang direkomendasikan banyak kalangan adalah model nasional-lokal.

Photo: Dosen/KPU/Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Pada model nasional-lokal ini, pemilihan presiden dibarengkan dengan pemilihan anggota DPR dan DPD. Sedangkan, pemilihan gubernur/bupati/walikota (pilkada), dibarengkan dengan pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dengan model ini, hanya akan ada dua kali perhelatan pemilu dalam lima tahun.

Model nasional-lokal ini juga dipilih karena dipandang merupakan solusi untuk penguatan sistem presidensial dan stabilitas demokrasi. Sebab, ketika pemilu presiden dibarengkan dengan pemilu anggota DPR dan DPD, misalnya, maka hasil pemilu di tingkat nasional akan kongruen. Begitu pun dengan tingkat lokal.

Karena cluster-nya nasional-lokal, maka isu kampanyenya dinilai akan lebih fokus. Pada pemilu nasional, yang akan muncul adalah isu nasional. Sedangkan, pada pemilu lokal, yang muncul adalah isu lokal.

Dalam model eksekutif-legislatif, pemilu juga terbagi dalam dua jadwal perhelatan, atau dua pemilu dalam lima tahun. Pemilu eksekutif untuk memilih presiden, gubernur, dan bupati/walikota. Sedangkan, pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun pada pemilu serentak sekaligus, hanya ada satu pemilu dalam lima tahun. Semua pejabat eksekutif dan legislatif dipilih sekaligus, atau pemilu tujuh kotak.

Sejak lama disambut KPU

Dalam diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), akhir September 2012, anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, menyatakan KPU sanggup menggelar pemilu serentak pada 2014, dalam format nasional-lokal. Dengan catatan, undang-undang yang mengaturnya kelar 2012. Sehingga, tersedia cukup waktu bagi KPU untuk menyesuai jadwal dan tahapan pemilu. “Jadi, bergantung pembuat undang-undang.”

Terang saja KPU menyambut baik. Sebab, jika yang digelar pada 2014 hanya pemilu nasional, beban KPU akan jauh berkurang. Antara lain, karena jabatan publik dipilih hanya tiga,yaitu presiden/wapres, anggota DPR, dan anggota DPD. Jumlah logistik jauh berkurang, teknis pemilihan lebih simpel, sosialisasi lebih mudah, caleg yang diverifikasi tak terlalu banyak.

Hadar Gumay. Photo: Dokumen pribadi/facebook.

Pada Pemilu 2009, jumlah caleg DPR adalah 11.215 orang, dan caleg DPD 1.109. Sedangkan, bila 2014 digelar pemilu legislatif seperti biasa (tidak serentak), ada empat jabatan publik yang dipilih, yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dan kerumitan justru banyak terjadi pada pemilihan anggota legislatif lokal. Betapa tidak, pada Pemilu 2009, jumlah caleg DPRD provinsi 12.000, sedangkan jumlah caleg DPRD kabupaten/kota sekitar 200.000 orang.

Alhasil, jika pemilu serentak digelar dengan format nasional-lokal, maka beban KPU akan terbagi. Sebagian untuk pemilu nasional pada 2014, dan sebagian untuk pemilu daerah (pilkada dan pemilihan anggota DPRD) pada 2016. Partai pun lebih ringan karena tak harus menyiapkan caleg dalam jumlah banyak. Begitu pun dengan pemilih yang tak berhadapan dengan nama caleg yang bejibun di surat suara.

Pada Pemilu 2009, KPU menghadapi pekerjaan teramat berat. Mantan wakil ketua KPU, Ramlan Surbakti, mengistilahkannya dengan pekerjaan yang unmanageable. “KPU harus melayani 170 juta pemilih di seluruh Tanah Air, harus menyiapkan 700 juta lembar surat suara, dengan 2.000-an varian sesuai jumlah daerah pemilihan. KPU akhirnya terjebak pada urusan teknis penyiapan pemilu, sehingga kegiatan strategis seperti sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih terabaikan.”

Koalisi transformatif

Ramlan Surbakti merekomendasikan Indonesia menerapkan pemilu serentak ala Brasil. Karena, dengan jarak kedua pemilu dua setengah tahun, akan membuat pemilih lebih berdaulat. Pemilih yang tidak puas dengan presiden dan anggota DPR yang dipilihnya dalam pemilu nasional, misalnya, bisa menghukumnya dalam pemilu lokal: dengan tidak memilih kandidat gubernur/bupati/wali kota dan anggota DPRD dari partai yang sama.

Sistem kita presidensil tapi kok (pencalonan presiden) didikte oleh hasil pileg. Ini anomali.

Syamsuddin Haris

Karena digelar serentak, apalagi bila diiringi dengan penghilangan presidential threshold, koalisi yang terbangun untuk mengusung kandidat presiden pun, akan lebih berdasarkan ideologi, program, dan platform, atau koalisi transformatif. Bukan koalisi transaksional semata berdasarkan hitung-hitungan perolehan suara partai atau ‘mahar’, sehingga demi mencapai itu partai yang cita-citanya bertentangan pun kemudian bisa berkoalisi.

Lewat pemilu serentak, presidential threshold memang tidak diperlukan lagi. Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, menilai presidential threshold hanya menciptakan politik transaksional, dengan dampak bagi-bagi kekuasaan kepada mitra koalisi pengusung presiden. “Sistem kita presidensil tapi kok (pencalonan presiden) didikte oleh hasil pileg. Ini anomali atau penyimpangan. Dalam skema sistem presidensil, kewenangan eksekutif bersifat tunggal sehingga tidak boleh ada pembagian kekuasaan,” katanya.

Agar sesuai dengan skema presidensial dan mencegah politik transaksional, Syamsuddin Haris menegaskan pilpres harus digelar lebih awal ketimbang pileg, atau digelar bersamaan atau serentak. ■