Sembilan Manfaat Pemilu Nasional-Lokal

0
267

Dewan Riset Pemilu LIPI, dalam Position Paper Pemilu Serentak 2019, telah merekomendasikan model pemilu serentak nasional-lokal. Tapi, jadwalnya perlu ditata, untuk menghasilkan manfaat maksimal. Dalam hal ini, jadwalnya direkayasa secara masuk akal, sesuai tujuan yang hendak dicapai dari pemilu serentak.

Photo: Jimmy ZH/PIxabay

Skenarionya, waktu penyelenggaraan pemilu nasional (pemilu presiden-wapres, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD) secara concurrent, terpisah sekitar 24-30 bulan dari waktu penyelenggaraan pemilu lokal (pemilu kepala daerah, pemilu anggota DPRD) yang juga concurrent. Penataan jadwal seperti ini dipercaya akan menghasilkan sejumlah konsekuensi politik yang positif tidak hanya bagi efektivitas pemerintahan presidensial dan pemerintahan daerah tetapi juga konsolidasi demokrasi Indonesia.

Lalu, apa saja manfaat positif itu? Berikut sembilan manfaat pemilu serentak yang dirangkum dalam Position Paper Pemilu Serentak 2019:

  1. Efektivitas pemerintahan presidensial karena presiden akan mendapat dukungan solid dari DPR tidak hanya karena berasal dari koalisi partai yang sama tetapi juga karena memiliki misi dan program yang sama.
  2. Menyederhanan jumlah partai politik secara alamiah dan demokratis (tanpa membuang suara sah dalam jumlah besar);
  3. Pemilu Nasional yang diselenggarakan lebih dahulu daripada Pemilu Lokal tidak saja akan memfasilitasi sinergi kebijakan nasional dengan kebijakan daerah tetapi juga sinergi koalisi partai pada level nasional dengan koalisi partai pada tingkat lokal;
  4. Pemilu Nasional akan fokus pada isu nasional, sedangkan Pemilu Lokal akan fokus pada isu lokal;
  5. Pemerintahan Presidensial akan menjadi lebih stabil karena Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan dapat difungsikan menjadi mekanisme mengakomodasi tuntutan akan perubahan (baik mengenai pola dan arah kebijakan maupun sirkulasi elit) pada masa jabatan presiden;
  6. Pemilih akan dapat memberikan suaranya secara cerdas, antara lain karena yang dipilih pada Pemilu Nasional hanya tiga penyelenggara negara, sedangkan pada Pemilu Lokal sebanyak empat penyelenggara negara tetapi dengan isu yang berbeda;
  7. Kedaulatan pemilih makin meningkat karena pemilih akan menuntut akuntabilitas penyelenggara negara hasil Pemilu Nasional pada Pemilu Lokal, dan menuntut akuntabilitas penyelenggara negara hasil Pemilu Lokal pada Pemilu Nasional (partai/calon yang melaksanakan apa yang dijanjikan akan dipilih kembali, sedangkan partai/calon yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan akan ditinggalkan oleh pemilih);
  8. Akuntabilitas partai kepada konstituen. Karena pemilih mengikuti terus menerus perilaku dan kinerjanya, partai politik dan calon akan berupaya mendengarkan konstituen, menjelaskan apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan kepada konstituen, dan menjawab pertanyaan dan kritik konstituen. Dalam Pemilu yang kompetitif, tidak ada pihak yang ditakuti partai/calon selain rakyat pemilih;
  9. Penyelenggaraan pemilu akan dapat dilakukan secara lebih efisien pada tiga aspek. Pertama, KPU beserta seluruh jajarannya akan dapat mempersiapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pemilu secara lebih efisien. Kedua, biaya penyelenggaraan Pemilu Lokal memang akan lebih efisien karena berubah dari tiga kali pembiayaan menjadi satu kali pembiayaan pemilu. Ketiga, para anggota dan staf Sekretariat Jendral KPU pada tingkat nasional dan daerah akan bekerja sepanjang tahun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here