Sekali Lagi tentang DPT

0
418

Data pemilih merupakan isu yang sangat ‘seksi’ dan sensitif dalam setiap agenda pemilihan baik Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, apalagi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Keberadaan daftar pemilih yang akurat merupakan prasyarat berlangsungnya pemilihan yang jujur dan adil. Data pemilih yang akurat sekaligus menjadi alat kontrol terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah kepada peserta Pemilu oleh penyelenggara Pemilu.

Pada Pemilu serentak 2019 kali ini, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kembali diwarnai sejumlah temuan dari beberapa Partai politik, terutama pemilih ganda. Data yang dilansir di sejumlah media menegaskan jumlah yang cukup signifikan, ada sekitar 25 juta pemilih ganda dari 137 juta daftar pemilih sementara (DPS) yang diterima oleh Partai Politik, pada 25 Juni 2018. Temuan terakhir turun menjadi 6.8 juta data ganda dari DPT yang diserahkan KPU.

Photo: Dokumen pribadi/facebook

Bahkan sejumlah media nasional tersebut kembali mengangkat persoalan daftar pemilih yang terjadi menjelang Pemilu Serentak 2019. Partai Politik menyoroti pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dinilai belum optimal dan masih mengandung permasalahan seperti masih adanya anomali data, penduduk yang belum tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta potensi pemilih ganda di daerah-daerah.

Setelah DPT ditetapkan pada tanggal 5 September 2018 yang berjumlah 185.732.093 pemilih dan pada tanggal 16 September 2018 dilakukan pencermatan dan perbaikan kembali. Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan mengalami perurunan 647.464 pemilih, menjadi 185.084.629 pemilih. Walaupun akhirnya dalam Pleno Terbuka KPU tersebut direkomendasikan kembali untuk perbaikan dan penyempurnaan DPT selama 60 hari. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait dengan DPT Hasil Perbaikan ini untuk dilakukan perbaikan kembali dengan beberapa catatan, diantaranya data invalid 765.796 data, penduduk yang belum melakukan perekaman data sebanyak 3.242.297.

Upaya memperbaiki data pemilih harus menjadi komitmen bersama di jajaran penyelenggara pemilu, pemerintahan yang berwenang mengelola data kependudukan serta partai politik. Perbaikan tata kelola data pemilih setidaknya menyangkut beberapa aspek, pertama, perlu terus menerus didesain dan diupayakan pengembangan sistem pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau continous register, baik dari aspek kelembagaan maupun substansi datanya. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sebagai upaya menjadi data terjaga dan berkualitas. Kontrol terhadap mutasi data akan secara intensif dilakukan dalam kurun waktu yang terus menerus.

Kedua, penting menyandingkan kembali antara DPT termasuk DPT Hasil Perbaikan Pertama dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), sehingga terjadi proses singkronisasi data dan memuncukan data mutakhir atau terkini. Hasil analisa penyandingan data DPT dengan DP4 memberikan gambaran tentang profil pemilih seperti pemilih yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah, pemilih yang sudah melakukan perekaman data, pemilih pemula dan penyandang disabilitas, bahkan deteksi data ganda karena faktor- faktor antara lain NIK/NKK ganda dan tidak standar.

Ketiga, perlu upaya penyisiran kembali pemilih yang nyata-nyata secara konstitusional memenuhi syarat untuk menjadi pemilih namun belum terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan. Potensi data pemilih yang belum terekam dalam DPT masih cukup signifikan. Contohnya masyarakat adat, kelompok marginal, daerah terpencil, daerah konflik dan lainnya. Oleh karenanya penting kiranya penyelenggara memperhatikan aspek konstitusionalitas pemilih di tempat-tempat tersebut.

Keeempat, penataan mekanisme kerja antara penyelenggara (KPU dan Bawaslu) sampai tingkatan terbawah. Hal ini penting supaya tidak ada perbedaan pemahaman dan secara teknikalitas merujuk sumber data yang sama. Sinergitas kerja KPU dan Bawaslu sampai tingkat lapangan tetap berpedoman pada aturan teknis penyelenggaraannya. Kedepan diharapkan tidak ada lagi ego sektoral masing-masing lembaga penyelenggara.

Kelima, pengumuman DPTsecara online dan pengumuman melalui media-media yang tersedia di daerah terus dilakukan secara masif. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengakses data pemilih, memberikan masukan dan tanggapan jika dianggap terdapat kekeliruan dalam DPT. Teutama terkait indikasi penduduk yang notabene memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi belum terdata karena tidak memiliki KTPel atau data administrasi kependudukan lainnya.

Keenam, optimalisasi sistem informasi pendataan pemilih atau sidalih menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan valid. Perekaman data, sosialisasi pemilih dan deteksi data ganda dapat dilakukan sidalih. Sidalih pun perlu ditunjang penguatan infrastruktur teknologi dan daya dukung sumber daya yang kualitas di penyelenggara pemilu tingkat pusat sampai daerah memberikan kontribusi baik terhadap kualitas data.

Ketujuh, upaya penyempurnaan DPT harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Partai politik peserta Pemilu, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri harus secara intensif menggelar rapat koordinasi dan rapat teknis serta melakukan pencermatan dan penyandingan data untuk menyempurnakan data pemilih. Para stakeholders juga harus dilibatkan untuk melakukan uji petik perbaikan data pemilih secara bersama-sama ke lapangan. Semua proses pemutakhiran data pemilih dan perbaikan data pemilih dilakukan dengan mendorong partisipasi yang luas dari masyarakat.

Pada akhirnya, kekhawatiran akan adanya pemilih anomali dan belum terdata, data pemilih ganda dan anomali tidak perlu terjadi karena semua pengguna hak pilih akan dicatat dan terdaftar dalam DPT. Upaya KPU dalam menghadirkan DPT yang akurat, mutakhir dan lengkap akan lebih bermakna jika didukung oleh partisipasi masyarakat. Kualitas demokrasi elektoral, termasuk kualitas daftar pemilih tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara. Ada tanggung jawab semua pemilih untuk berpartisipasi secara aktif memastikan namanya tercatat atau belum dalam daftar pemilih.

Sikap proaktif menuntut hak pilih bukan pada hari pemungutan suara, tetapi pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Karena itu, sebagai warga Negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, maka masyarakat juga penting mengetahui dan mengikuti tahapan, program dan jadwal pemilihan di daerahnya. Masyarakatlah yang pada akhirnya menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara di setiap jenjang. Demokrasi yang berkualitas, termasuk DPT yang berkualitas akan dapat diwujudkan jika semua stakeholders atau pemangku kepentingan ikut menjaga dan meningkatkan kualitasnya, penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, pasangan calon dan tentunya pemilih sebagai pemegang kedaulatan.

Hak pilih tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Pelanggaran terhadap hak pilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar, dimana hak ini tidak dapat dikoreksi, diderogasi kecuali jika hak ini tidak memungkinkan untuk dijalankan. Kualitas data pemilih menjadi salah satu penentu kualitas demokrasi di suatu Negara. Demokrasi tidak saja harus free (bebas) tetapi juga fair (jujur) yang ditandai dengan adanya kedudukan yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan.(*)

Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Ferry Kurnia Rizkiyansyah adalah Peneliti Senior Netgrit (Network for Democracy and Electoral Integrity) dan Ketua Umum Masika ICMI Pusat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here