Riwayat Hantu Recall di Belantara Politik Indonesia

0
429

Recall pernah hilang, tapi kemudian dihidupkan lagi melalui amandemen kedua konstitusi.

Hak recall dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut. Konstitusi, sebelum diamandemen, tidak mengatur ketentuan recall. Meski demikian, recall diberlakukan melalui undang-undang. Tapi, seiring reformasi yang menghendaki penguatan parlemen, ketentuan recall dihilangkan, sebelum kembali lagi melalui amandemen kedua konstitusi.

Aturan perundangan yang pertama kali mengatur recall adalah Undang-Undang No 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Ada empat pasal yang berkaitan dengan recall, yaitu Pasal 4, 5, 13, dan 43.

Pasal 43 ayat (1) UU itu menyatakan: Hak mengganti utusan/wakil organisasi peserta pemilu dalam badan permusyawaratan/perwakilan rakyat ada pada organisasi peserta pemilu yang bersangkutan dan dalam hal pelaksanaan tersebut terlebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat yang bersangkutan.

Photo: Alexas_Fotos/Pixabay

Meski demikian, keberadaan recall ini hanya ada di UU Susduk. Recall tak tercantum di UU No 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, hingga UU No 3/1985 tentang Perubahan atas UU No 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Pada era reformasi, sebagai reaksi atas recall sewenang-wenang di era Orde Baru, serta untuk memperkuat parlemen, ketentuan recall dihilangkan. UU No 4/1999 tentang Susduk dan UU No 2/1999 tentang Partai Politik, tidak memberi ruang kepada partai menarik anggotanya dari lembaga legislatif. Suasana tanpa hantu recall ini berlangsung selama dua tahun.

Recall dihidupkan lagi melalui amandemen kedua konstitusi pada tahun 2001. Pasal 22B UUD 1945 berbunyi: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.-

Recall pun kemudian diatur lewat UU Susduk maupun UU Parpol –tak seperti pada era Orde Baru yang hanya diatur di UU Susduk. Hak partai untuk me-recall itu tercantum di UU Parpol sejak UU No 31/2002 hingga UU No 2/2011. Dan, rinciannya tercantum sejak UU Susduk No 22/2003, hingga UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UUMD3). ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here