Rhoma Irama, Revolusi Dangdut, dan Pesta Demokrasi

0
674

Visi, misi, dangdutan. Itulah tiga kata ringkas untuk menggambarkan kampanye pemilu di Indonesia. Setelah para politikus menarik urat leher berorasi menyampaikan visi dan misinya, giliran biduan dangdut yang tarik suara dan bergoyang. Selanjutnya, ribuan hingga puluhan ribu orang yang hadir bernyanyi dan bergoyang bersama. Tarik maang…

Photo: Free-Photos/Pixabay

Melihat pemandangan ini, Profesor musik dari Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat, Andrew N Weintraub, menyebut kampanye di Indonesia tak ubahnya konser musik. Dalam bukunya, Dangdut Stories: A Social and Musical History of Indonesia’s Most Popular Music, Andrew mencatat tokoh sekelas BJ Habibie (menristek) dan Moerdiono (mensesneg) pun berjoget dalam kampanye Golkar pada Mei 1992.

Nyaris tak ada kampanye rapat umum di dunia ini yang formatnya bak konser musik yang meriah, apalagi sampai juru kampanye dan peserta kampanye bernyanyi dan bergoyang massal. Umumnya, kampanye berlangsung serius. Orang datang ke lokasi kampanye untuk mendengarkan visi misi partai dan kandidat. Kalaupun berteriak-teriak, yang diteriakkan tak lain adalah yel-yel dan jargon kampanye.

Bahkan di negara tetangga Malaysia, menurut pengamat sosial politik, Fachry Ali, tak ada kampanye seperti di Indonesia. Kendati, negeri jiran itu sangat banyak memiliki kemiripan dengan Indonesia. “Saya pernah ke Kuala Terengganu untuk menyaksikan kampanye. Di sana, mereka hanya kampanye dari satu tempat ke tempat lain,” katanya kepada penulis.

Photo: dokumen pribadi/facebook

Jangankan di Malaysia, di Aceh pun, kata Fachry, kampanye tak mengusung orkes dangdut. Apatah lagi di negara-negara lain. Kampanye pemilu di Serambi Makkah, tutur Fachry, mempunyai format seperti Pemilu 1955. Yang ada adalah kampanye rapat umum konvensional. Orang datang ke lokasi kampanye untuk mendengarkan pidato politik dari pimpinan partai atau kandidat.

Karena itulah, Fachry berani menyimpulkan kampanye yang bak konser itu, merupakan fenomena khas Indonesia. Terlebih, yang diusung dalam kampanye-kampanye di Indonesia adalah musik dangdut. Jenis musik yang juga khas Indonesia, dengan khalayak penggemar yang luas di kalangan menengah bawah, kelas yang merupakan mayoritas peserta kampanye rapat umum.

Besarnya pengaruh dangdut itu, pada akhirnya membuat kampanye pemilu di Indonesia, hingga saat ini, identik dengan dangdutan. Dan orang yang bertanggung jawab atas ‘format baru’ ini, menurut Fachry, tak lain dan tak bukan adalah Rhoma Irama. “Oma itu pioner. Pioner dalam dangdut, dan pioner dalam memasukkan unsur musik menjadi diperhitungkan secara politik,” katanya.

Tenggelamkan artis safari

Sebenarnya, sebelum dangdutan mengharu-biru pentas kampanye, bahkan sebelum dangdut lahir, pertunjukan kesenian sudah  mewarnai kampanye pemilu di Indonesia. Pada Pemilu 1971, Golkar  telah memobilisasi ratusan artis, penari, dan pelawak, bergerilya ke panggung-panggung kampanye di seluruh Indonesia. Dan, langkah itu dilakukan secara sistematis.

Majalah Tempo edisi 9 April 1977 melaporkan, para artis itu tergabung dalam Tim Kesenian Safari Golkar 1971. Ada 324 artis dan ofisial yang terlibat. Hampir semua nama yang mewarnai panggung musik dan lawak Tanah Air, bergabung di dalamnya. Ada Titiek Puspa, Bing Slamet, Lilies Suryani, Alfian, Melky Guslaw, Nanny Triana, Koes Plus, hingga Orkes Keroncong Bintang Jakarta.

Oma itu pioner. Pioner dalam dangdut, dan pioner dalam memasukkan unsur musik menjadi diperhitungkan secara politik

Fachry Ali

Dibagi dalam 13 kelompok, mereka diterjunkan ke berbagai penjuru Tanah Air menggunakan 14 pesawat Bouraq dan Seulawah. Dibayar Rp 1.000 per hari per orang –jumlah yang terbilang lumayan kala itu– para artis itu berkeliling selama dua bulan. Tapi, mereka menjadi pengumpul suara (vote getter) semata. Usai kampanye, mereka kembali ke profesi semula, sebagai penghibur.

Pada Pemilu 1977, Golkar tak lagi mengerahkan artis safari secara besar-besaran. Alasannya, menurut anggota Bagian Sosial Budaya DPP Golkar, Mus Mualim, kas Golkar sedang cekak. Kendati tak lagi massif, artis safari masih dikerahkan. Seperti Titik Puspa, Muchsin Alatas, Titik Sandhora, Benjamin Sueb, Grace Simon, Harry Roesli, serta sejumlah pelawak seperti Ateng dan Iskak.

Sial bagi Golkar. Saat pengerahan artisnya mengendur, seorang artis yang sedang naik daun, Oma Irama, bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bendahara Golkar saat itu, Moerdopo, sesumbar Oma Irama tak akan mampu menandingi kehebatan tim artis safari binaan Beringin di panggung kampanye. “Apa sih kekuatan Oma Irama?” kata Moerdopo, seperti dikutip Tempo.

Sejarah kemudian membuktikan bahwa sesumbar Moerdopo itu merupakan kekeliruan besar. Benar bahwa PPP bukanlah partai berkantong tebal, yang membuat artis seperti Benjamin Sueb, Muchsin Alatas, dan Titik Sandhora –yang sudah merapat ke PPP– akhirnya dibajak oleh Golkar. Tapi, fulus bukanlah pertimbangan utama Oma Irama untuk bergabung dengan Partai Ka’bah.

Asyik dan gila

Oma Irama pun, bak tampil pada waktu dan tempat yang tepat. Musikalitas Oma Irama sudah mencapai kematangan. Revolusi dangdut yang dilakukan Rhoma Irama telah berhasil mengubah musik Melayu yang mendayu-dayu dan serba akustik, menjadi musik dinamis yang serba elektrik. Musisinya pun tak lagi duduk-duduk di atas panggung, tapi sudah berdiri, dan bergoyang, tak kalah dengan atraksi rocker.

Photo: Oxford University Press

Musik adukan rock (terutama Deep Purple dan Led Zeppelin), musik Melayu, musik Arab, dan musik India, itu telah menjadi musik baru yang –meminjam istilah Andrew Weintraub– “asyik dan gila”, tapi digandrungi secara luas. Nama musik itu adalah dangdut. Musik yang mengusung jargon The Voice of Muslim. Dan, menjelang Pemilu 1977, Oma Irama pun telah didapuk sebagai raja dangdut, menyusul sukses besar album dan filmnya.

Legitimasi Oma Irama pun kian menggumpal. Sepulang dari Tanah Suci, dia melakukan beberapa perubahan. Dandanan ala rocker ditanggalkannya. Oma Irama tampil bersorban dan bersandal, bak ustadz. Selain itu, namanya yang semula hanya Oma Irama, ditulis lengkap menjadi Raden Haji Oma Irama, disingkat Rhoma Irama.

Rhoma Irama pun, tulis Andrew dalam Dangdut Stories, menyapa khalayak dengan kewibawaan seorang tokoh agama. Dangdut Stories telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Dangdut; Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia.

Kelebihan Rhoma lainnya dibanding artis-artis safari, adalah tidak tampil semata sebagai penghibur yang cari makan di panggung kampanye. Rhoma memosisikan diri sebagai juru kampanye. Sesuatu yang diistilahkannya sebagai ‘numpang jihad’. “Kalau diajak, kan saya dibayar. Nah, karena saya numpang, saya yang bayar. Seluruhnya saya biayai sendiri,” kata Rhoma Irama kepada penulis.

Nama musik itu adalah dangdut. Musik yang mengusung jargon The Voice of Muslim.

Maka, seorang Rhoma Irama pun kemudian menggoyang pentas kampanye Pemilu 1977 dengan luar biasa dahsyat. Sound system yang digunakannya merupakan yang terbesar saat itu. Rhoma telah mampu melakukan pertunjukkan dengan sound system berkapasitas 6.000 watt. Padahal, sound system pertunjukan musik rock seperti God Bless, masih 4.000-an watt.

Gegap gempita Rhoma Irama di panggung kampanye PPP, menenggelamkan artis-artis safari yang dimobilisasi Golkar. Meminjam ungkapan Fachry Ali, karena posisi sosial budaya Rhoma Irama sudah sedemikian kuat di masyarakat, ketika dipindahkan ke panggung, efeknya pun menjadi dramatis. Apalagi, Rhoma bukan sekadar musisi, tapi juga juru kampanye, bahkan ideolog.

Bikin berang penguasa

Salah satu bukti konkret kemenangan Rhoma di panggung kampanye adalah naiknya suara PPP di 13 provinsi. Bahkan, di DKI Jakarta dan DI Aceh, PPP berhasil merampas kemenangan Golkar. Kenyataan itu membuat rezim penguasa berang. Tahun itu pula, Rhoma Irama dicekal tampil di TVRI, stasiun televisi satu-satunya (lihat: Dangdut, Genderang di Tengah Perselisihan Politik).

Photo: music.pitt.edu

Sambil mencekal Sang Raja, rezim Orde Baru mengkooptasi artis dan musisi Melayu. Setahun setelah pemilu, mereka dikandangkan ke dalam wadah Yayasan Artis dan Musik Melayu Indonesia (YAMMI), yang dipimpin seorang purnawirawan jenderal, Eddie Nalapraya. Dengan wadah inilah, rezim Orde Baru mengerahkan artis dan orkes dangdut ke panggung-panggung kampanye Beringin.

Alhasil, bila pada Pemilu 1977 hanya ada Rhoma Irama dan Soneta yang membawakan dangdut di panggung kampanye, pada Pemilu 1982 jumlahnya sudah bejibun, baik di Golkar maupun PDI. Virus dangdut menghinggapi semua partai.

Golkar, misalnya, mengerahkan Ratu Dangdut Elvie Sukaesih, yang penjualan albumnya telah menembus satu juta kopi. Selain itu, Camelia Malik, Reynold Panggabean, dan tentu saja artis-artis safari.

Dangdut terbukti ampuh. Kampanye-kampanye Golkar saat itu disesaki massa. Termasuk kampanye di Lapangan Banteng, pada 18 Maret 1982, yang berakhir rusuh. Jumlah orang yang menghadiri kampanye Golkar di Lapangan Banteng saat itu, telah setara dengan massa yang menghadiri kampanye Rhoma Irama. Perbandingan massa itu terlihat jelas, karena Sang Raja Dangdut dan Sonetanya, menggelar kampanye di Lapangan Banteng, dua hari sebelumnya.

Ya kampanye, ya dangdutan

Besarnya magnet dangdut pun kian disadari para politikus. Dan, sejak itu, keberadaan dangdut di panggung kampanye seolah menjadi permanen. Kampanye pun identik dengan dangdutan. Kondisi itu tetap bertahan hingga saat ini, dan entah sampai kapan. Tak ada lagi yang sudi menoleh ke belakang, pada format kampanye rapat umum konvensional, dengan suguhan pidato politik semata.

Rhoma Irama saat itu melakukan pertunjukkan dengan sound system 6.000 watt. Padahal, musik rock seperti God Bless, masih 4.000-an watt

Dangdut Stories

Entah proses mana yang sedang berlangsung, apakah dangdutisasi politik, atau politisasi dangdut, atau keduanya. Yang jelas fenomena ini mempunyai sisi positif dan negatif. Positifnya, orang yang tak tertarik pada pidato politik, bisa tetap ke tempat kampanye karena ada suguhan dangdut. Situasi ini, menurut Rhoma Irama, bisa menjadi kesempatan politisi untuk berorasi menyampaikan visi misi.

Negatifnya, adanya dangdut bisa menenggelamkan pesan-pesan kampanye. Pada titik ini, Fachry Ali menuding dangdut telah mendegradasi kampanye. Persoalannya, kata Fachry, elite politik di Indonesia tak akan berani mendepak dangdut dari panggung kampanye, karena berisiko membuat kampanye yang digelar menjadi kesepian. Elite politik, kata Fachry, merasa tak punya arti tanpa dangdut.

Tapi, apa jadinya kampanye di Indonesia tanpa dangdut? Mungkinkah itu terjadi? Mendengar pertanyaan ini, Fachry Ali terbahak. “Yang jelas, [tanpa dangdut] kampanye menjadi kurang eksotis.” ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here