Wakil Rakyat vs Wakil Partai (1): Recall Sri Bintang Pamungkas hingga Lily Wahid

0
348
Manual Luis Quezon Photo: Farm Security Administration/Public Domain

“My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins”

Manual Luis Quezon, presiden kedua Filipina yang juga mantan ketua Senat Filipina, adalah pemilik kutipan terkenal itu. Tapi, tidak mudah menganut kredo seperti itu di lembaga perwakilan rakyat di Indonesia. Sebab, ketika memperjuangkan aspirasi rakyat yang kebetulan berbenturan dengan kebijakan partai, seorang legislator bisa saja terkena recall.

Kasus recall seperti itu, pernah menimpa sejumlah politikus di era Orde Baru. Seperti Sri Bintang Pamungkas dari PPP dan Bambang Warih Kusuma dari Golkar. Saat itu, parlemen memang tak ubahnya tukang stempel kebijakan pemerintah, dan recall menjadi hantu yang amat menakutkan, karena bisa menamatkan karier politik seorang politikus.

Trauma dengan recall ala Orde Baru, di awal masa reformasi, recall di-delete dari undang-undang. Tapi, penghapusan recall ternyata kemudian menciptakan berbagai persoalan yang rumit. Sebab, partai kehilangan kontrol terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Legislator yang melompat ke partai lain pun, tak bisa di-recall dari Senayan.

Dalam bahasa Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, tak adanya hak recall membuat anggota DPR menjadi liar. “Bahkan, kita pernah mengalami ada anggota DPR yang tidak memiliki partai, bahkan tidak memiliki fraksi. Ini kan menjadi kacau balau,” katanya. Kasus tersebut terjadi pada DPR periode 1999-2004.

Recall dihidupkan lagi

Maka, recall kemudian dihidupkan lagi. Bahkan, tak seperti di era Orde Baru yang hanya diatur lewat UU, reinkarnasi recall di era reformasi malah dikonstitusionalisasi: recall masuk konstitusi melalui amandemen kedua, pada tahun 2001. Teknis recall itu diatur dalam UU No 31/2002 tentang Partai Politik dan UU No 22/2003 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD.

Photo: Jarmoluk/Pixabay

Sejak tahun 2002, sudah puluhan legislator di DPR yang terkena recall. Tapi, semua seolah baik-baik saja, sampai pada Maret 2011 lalu, ketika recall menimpa Lily Wahid dan Effendy Choirie. Recall kepada dua anggota DPR dari PKB ini, seolah mengungkit luka lama recall ala Orde Baru. Karena, recall terjadi menyusul perbedaan sikap keduanya dengan ketua umum Muhaimin Iskandar.

Lily dan Choirie antara lain mendukung hak angket mafia pajak, yang memojokkan pemerintah, khususnya SBY. Sementara, PKB adalah salah satu partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Pendukung SBY-Boediono. Dan, Muhaimin Iskandar, adalah salah satu menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

Sikap Lily dan Choirie tersebut berdampak signifikan. Dalam voting pada rapat paripurna angket mafia pajak, 22 Februari 2011, pendukung hak angket menang tipis dengan 266 suara, sedangkan penolaknya 264 suara.

Menjelang dan saat paripurna, isu recall terhadap Lily Wahid yang juga Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB, dan Effendy Choirie, Ketua DPP PKB, sudah berhembus. Isu itu kemudian terkonfirmasi setelah DPP PKB mengirimkan surat recall kepada DPR.

Surat tersebut masing-masing bernomor 7190/DPP-03/V/A.1/III/2011 dan 7193/DPP-03/V/A.1/III/2011. Kedua surat bertanggal 7 Maret 2011 itu mengabarkan Lily dan Choirie telah diberhentikan dari anggota PKB, dan memohon pimpinan DPR agar keduanya diganti. Lily diganti Jazilul Fawaid, sedangkan Choirie diganti Andi Muawiyah Ramly.

Photo: Mysticsartdesign/Pixabay

Yang menarik, tepat pada hari terbitnya surat itu, Lily Wahid yang juga adik Gus Dur, justru mendapatkan penghargaan sebagai politisi wanita terpopuler. Penghargaan diserahkan pada acara Anugerah Politisi Senayan Terpopuler 2011, Senin malam, 7 Maret 2011.

Pimpinan PKB membantah recall berkaitan dengan dukungan Lily dan Choirie terhadap angket mafia pajak. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menyatakan anggota PKB baru di-recall jika melakukan lima pelanggaran. “Kalau hanya kasus terakhir (angket mafia pajak –Red), tidaklah,” kilahnya seperti dikutip sebuah media.

Membungkam sikap berbeda?

Sekretaris Jenderal PKB, Imam Nahrowi, memaparkan, ada 10 dosa Lily. Antara lain, menggugat legalitas PKB ke pengadilan dan berkonspirasi menggagalkan Muktamar Ancol. Adapun Choirie, tak pernah hadir jika diundang DPP, dan sikapnya kerap berseberangan.

Dan, kata Nahrowi, jika ada anggota DPR dalam rapat paripurna mengambil sikap berbeda, sudah sepantasnya konsekuen terhadap semua risikonya. “Kalau sudah begitu, mestinya menerima. Karena dia sudah mengambil posisi yang berbeda dari partai,” kata Nahrowi (Republika, 16/3/2011).

recall Lily dan Choirie dinilai mirip dengan recall-recall Orde Baru.

Dari penjelasan pimpinan PKB, dapat disimpulkan recall memang berkaitan dengan sikap yang berbeda pada rapat paripurna hak angket, meski bukan satu-satunya sebab. Tapi, recall karena sikap berbeda di DPR itulah, yang membuat recall menjadi mengkhawatirkan.

Sebastian Salang menuding recall terhadap Lily dan Choirie mirip recall era Orde Baru. Sesuatu yang dinilainya akan berdampak buruk bagi parlemen.

Sebagai solidaritas atas recall itu, sejumlah anggota DPR pun membentuk Kaukus Parlemen Tolak Pergantian Antarwaktu (PAW) Lily-Choirie. Dalam surat penggalangan yang diedarkan di Senayan, kaukus menyatakan prihatin, dan meminta pimpinan DPR tak meneruskan proses PAW.

Lily dan Choirie pun kemudian menguji materi pasal-pasal recall di UU Partai Politik dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here