Quick Count di Indonesia (2): Diadaptasi Menjadi Real Count KPU

0
437

Penghitungan suara resmi pemilu yang berlangsung lama, membuka peluang lebar untuk melakukan kecurangan. Apalagi, bila harus melewati banyak tangan. Karena itulah, penting untuk mengawal hasil pemilu. Tapi, selain menongkrongi penghitungan dari tempat pemungutan suara (TPS), desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, ada berbagai cara lain untuk mengawal hasil pemilu. Antara lain dengan quick count, real count, exit poll, hingga crowdsourcing. Semua cara sudah diterapkan di Indonesia. Mari kita susuri jejaknya:

Photo: Pixabay

Pada Pemilu 2004, hitung cepat (quick count) metode parallel vote tabulation (PVT) ala Namfrel, diadaptasi secara lebih serius dan massif di Indonesia. Namun, adaptasi ini menempuh dua jalan, dan menggunakan dua nama. Pertama, menjadi real count. Kedua, menjadi quick count seperti yang kita kenal saat ini dalam pemilu dan pilkada. Orang-orang dan lembaga yang terlibat dalam adaptasi ini, adalah mereka yang sebelumnya juga telah menguji-cobanya pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999.

Real count yang kita kenal di Indonesia, sesungguhnya adalah adaptasi dari PVT komprehensif, persis seperti yang diterapkan Citizen Movement for Free Election (Namfrel) di Filipina. Namun, tak seperti operation quick count negeri jiran yang dijalankan LSM, real count di Indonesia langsung dioperasikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Salah seorang perancang real count KPU, Basuki Suhardiman, mengatakan bahwa real count yang diterapkan KPU pada Pemilu 2004, terinspirasi pada PVT Namfrel, dan keberhasilan penerapannya di Indonesia oleh Forum Rektor bekerja sama dengan Computer Network Research Group (CNRG) ITB pada Pemilu 1999. “Dari pengalaman itulah saya terapkan sistem IT KPU 2004,” kata Basuki Suhardiman, mantan Sekretaris Tim IT KPU, yang juga terlibat dalam pemantauan pemilu Forum Rektor-CNRG ITB.

Tapi, tak seperti CNRG-ITB yang hanya menggunakan sampel 9.000 TPS, real count KPU ini berikhtiar menghitung seluruh suara pemilih dengan penyediaan formulir khusus untuk real count di setiap TPS (Form C1 IT). Cara ini mirip PVT komprehensif yang dilakukan Namfrel. Namun, prosesnya telah menjadi sangat maju, karena menggunakan perangkat teknologi informasi (TI) yang massif.

Saat itu, penghitungan dengan teknologi informasi yang dilakukan KPU mencakup 33 provinsi, 440 kabupaten/kota, dan 4.187 kecamatan. Sekitar 50 ribu relawan —yang terdiri atas mahasiswa, guru, dan siswa SMA— dilibatkan dalam proses pelaporan hasil pemilu secara elektronik. Data dari TPS-TPS dikirimkan melalui perangkat di kecamatan langsung ke server KPU. Selanjutnya, data-data itu digelar di Pusat Tabulasi Nasional.

Keunggulan sistem yang didesain sejumlah anak muda itu adalah masyarakat difasilitasi mengecek langsung data penghitungan suara setiap TPS melalui intranet (bukan internet). Dan, yang tampil adalah data riil dari TPS-TPS, bukan sampel. “Kalau masyarakat bisa mengecek sampai tingkat TPS, masyarakat akan percaya,” kata Basuki.

Kalau masyarakat bisa mengecek sampai tingkat TPS, mereka akan percaya hasil pemilu.

Tapi, karena masih ada sejumlah kendala teknis dan harus memverifikasi data berulang-ulang, proses unggah data di Pusat Tabulasi Nasional butuh waktu berhari-hari. Jelas, tak secepat quick count yang bisa langsung menyimpulkan hasil pemilu dalam hitungan jam.

Meski demikian, hasil real count saat itu cukup signifikan. Pada putaran kedua pilpres 2004, misalnya, hasil real count hanya berselisih 0,26 persen dibanding perhitungan manual. Berdasarkan hasil penghitungan manual, pasangan SBY-JK meraih 60,62 persen dan Mega-Hasyim 39,38. Sedangkan, real count menyatakan SBY-JK meraih 60,88 persen dan Mega Hasyim 39,12.

Karena berbasis data riil, real count seharusnya tak boleh berbeda dengan hasil penghitungan manual. Sebab, bila berbeda, maka salah satunya pasti keliru atau curang. Dan, di sinilah real count itu berfungsi sebagai instrumen pengawasan pemilu, kendati real count hanyalah second opinion.

Perbedaan, lebih disebabkan belum semua data masuk hingga Pusat Tabulasi Nasional ditutup. Ketua KPU saat itu, Nazaruddin Sjamsuddin, mengatakan ada sekitar empat juta suara pemilih yang tak masuk Data Center KPU. Problemnya kesulitan pengiriman. Sebab, suara itu ada di lokasi-lokasi sulit seperti pedalaman Kalimantan.

Seharusnya, real count itu disempurnakan pada pemilu-pemilu berikutnya. Selain agar bisa mengkaver 100 persen TPS, juga agar pengiriman datanya lebih cepat. Data real count ini pun bisa saling melengkapi dengan hasil quick count, untuk mengawal integritas pemilu.

Tapi, alih-alih memperbaiki kekurangannya, penerapan real count pada Pemilu 2009 malah mengalami kemunduran. Perangkat bernilai ratusan miliar yang dibangun KPU pada Pemilu 2004 tak digunakan lagi pada pemilu berikutnya. Pada 2009, perangkat IT hanya dipasang di 504 titik, yaitu 471 kabupaten dan 33 provinsi.

Teknologi dan cara kerjanya pun berubah. Tak seperti Pemilu 2004 yang mengirimkan data penghitungan dari tingkat kecamatan, pada Pemilu 2009 perjalanan datanya lebih panjang. Dari TPS, data dibawa ke KPU kabupaten/kota. Di sana, formur C1 IT dari TPS dipindai, selanjutnya dikirim ke KPU dengan faksimili yang menggunakan teknologi Intelligent Character Recognition (ICR).

Sialnya, cara ini banyak bermasalah. Formulir dari TPS banyak yang tak bisa dibaca. Antara lain karena pada saat di-scan, formulir tersebut terlipat. Selain itu, masih ada sejumlah masalah lain. Akibatnya, rekapitulasi penghitungan suara di Pusat Tabulasi Nasional melambat. Akhirnya, dihentikan. “Gagal total,” sebut Basuki soal sistem IT yang diterapkan pada Pemilu 2009.

Bersambung….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here