Quick Count di Indonesia (1): Dimulai di Pemilu Terakhir Orde Baru

0
505

Penghitungan suara resmi pemilu yang berlangsung lama, membuka peluang lebar untuk melakukan kecurangan. Apalagi, bila harus melewati banyak tangan. Karena itulah, penting untuk mengawal hasil pemilu. Tapi, selain menongkrongi penghitungan dari tempat pemungutan suara (TPS), desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, ada berbagai cara lain untuk mengawal hasil pemilu. Antara lain dengan quick count, real count, exit poll, hingga crowdsourcing. Semua cara ini sudah diterapkan di Indonesia. Mari kita susuri jejaknya:

Photo: Steve Buissinne/Pixabay

Quick count adalah salah satu cara yang dinilai efektif untuk mengawasi hasil pemilu. Sebab, quick count bisa memproyeksi dan memverifikasi hasil pemilu yang resmi, dan mendeteksi berbagai kecurangan.

Quick count yang digelar di Indonesia —juga di banyak negara lain— terinspirasi dari operation quick count yang digelar Citizen Movement for Free Election (Namfrel) di Filipina, pada Pemilu Presiden 1986 silam. Saat itu, Namfrel mengerahkan 500 ribu relawan untuk memantau 90 ribu TPS di seantero Filipina.

Cara yang dilakukan Namfrel saat itu terbilang massif dan maju. Karena hasil pemilu di lapangan mereka kumpulkan, kemudian direkap di pusat tabulasi yang mirip dengan pusat tabulasi hasil pemilu yang dibuat KPU Filipina (Comelec), serta diumumkan di ruang-ruang publik. Mereka bertarung apple to apple, dengan melakukan mirroring hasil pemilu. Jaringan relawan militan melawan struktur raksasa petugas pemilu. Mereka adu cepat, adu akurat.

Operation quick count yang dilakukan Namfel ini sebenarnya adalah penghitungan/tabulasi hasil pemilu secara parallel atau parallel vote tabulation (PVT). Karena semua TPS dikaver, cara ini biasa disebut sebagai PVT komprehensif (comprehensive PVT).

Di Indonesia, hitung cepat pertama kali diterapkan pada Pemilu 1997 dan terus berlanjut pada pemilu-pemilu selanjutnya. Namun, tak seperti Namfrel, lembaga-lembaga di Indonesia hanya mengambil sampel beberapa ratus atau beberapa ribu TPS. Cara ini biasa dikenal sebagai tipe PVT berbasis sampel (sample-based PVT).

Karena mengambil sampel, cara ini mirip dengan survei dan exit poll. Tapi, bila survei biasanya mengukur opini, dalam quick count ini yang diukur adalah fakta, sebab sampelnya adalah hasil perhitungan di TPS. Di tengah kedua metode ini adalah exit poll. Sebab, exit poll dilakukan dengan mewawancari orang yang keluar dari TPS, pada TPS-TPS tertentu yang menjadi sampelnya.

Dimulai LP3ES dan Formum Rektor-CNRG

Di Indonesia, yang pertama kali mempraktikkan quick count adalah Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), pada Pemilu 1997. Pada pemilu terakhir Orde Baru, ini, LP3ES melakukan hitung cepat di DKI Jakarta.

Ketua Divisi Penelitian LP3ES, Kurniawan Zein, mengatakan hitung cepat yang mereka gelar terinspirasi pada PVT yang dibuat Namfrel. Namun, tak seperti quick count di Filipina yang langsung bertarung face to face melawan hasil pemilu resmi yang diumumkan KPU Filipina (Comelec), hasil quick count LP3ES pada Pemilu 1997 tak dipublikasikan. Kuatnya cengkeraman pemerintah Orde Baru, menjadi salah satu alasan menyimpannya di laci. Hasilnya hanya dikonsumsi secara terbatas.

Setelah Orde Baru tumbang, quick count kembali digelar pada Pemilu 1999. LP3ES tetap melakukan hitung cepat di Nusa Tenggara Barat. Tapi, pada pemilu pertama di era reformasi tersebut, LP3ES tak lagi sendiri. Organisasi pemantau pemilu, Forum Rektor, juga menerapkannya. Forum Rektor menggandeng Computer Network Research Group (CNRG) ITB melakukan PVT di 9.000 TPS di sejumlah wilayah Tanah Air. Saat itu, total ada 300 ribuan TPS di seluruh Indonesia.

“Data sampling dari tiap TPS, kemudian dibawa ke penguruan tinggi di provinsi, lalu diketik. Hasil pemantauan kemudian dipublikasikan di internet,” cerita ahli teknologi informasi ITB yang terlibat di Forum Rektor, Basuki Suhardiman, kepada penulis.

Basuki mengungkapkan, hasil PVT Forum Rektor tersebut menjadi acuan di dalam dan luar negeri. “Data-data ini juga dipakai Carter Center, NDI. Kalau nggak ada data-data itu, mungkin no opinion,” kata mantan Sekretaris Tim IT KPU 2004, itu, kepada penulis.

Hasil hitung cepat Forum Rektor dan CNRG itu, menuai apresiasi banyak pihak. Dalam The Quick Count and Election Observation, National Democratic Institute (NDI) mencatat bahwa langkah tersebut berhasil mencegah kericuhan pemilu.

Pada Pemilu 2004, hitung cepat ini terpecah ke dua jalan besar: yang satu tetap menggunakan istilah quick count, yang satu lagi menggunakan istilah real count.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here