Sistem Proporsional Terbuka: Apanya yang Harus Dibuka?

0
619

Apakah sebenarnya sistem proporsional terbuka itu? Apakah semata daftar calonnya yang terbuka, dengan memasangnya di surat suara?

Photo: Henrivh/Pixabay

Seperti dipaparkan dalam tulisan sebelumnya (lihat: Sistem Pemilu Kita: dari Tertutup, Setengah Terbuka, hingga  Terbuka Lebar), terjadi perdebatan tentang sistem proporsional terbuka yang diterapkan dalam Pemilu 2004. Karena sebagian besar caleg terpilih saat ditentukan berdasarkan nomor urut (548 dari 550 caleg –Pen), sebagian pengamat politik menyebut sistem pemilu pada Pemilu 2004 lalu, sejatinya masih merupakan sistem proporsional tertutup. Sebagian lagi menyebutnya sistem proporsional setengah tertutup atau setengah terbuka. Mana yang benar? 

Dalam pembagian sistem pemilu, seperti ditulis Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, Indonesia merupakan penganut sistem proporsional (proportional representation/PR). Dalam hal ini, proporsional daftar (list PR). Dalam pembagian itu, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang istilah terbuka dan tertutup, yang merupakan varian dari list PR.

Meski demikian, proporsional tertutup maupun proporsional terbuka, merupakan istilah yang lazim dalam dunia kepemiluan. Dalam hal ini, proporsional tertutup ditulis dengan istilah closed-list PR, sedangkan proporsional terbuka ditulis dengan istilah open-list PR.

Dalam UU Nomor 12/2003 tentang Pemilu Legislatif, yang menjadi alas hukum Pemilu 2004, digunakan istilah “sistem proporsional dengan daftar calon terbuka”. Hal itu seperti tertulis dalam Pasal 6 Ayat (1) UU tersebut, yang berbunyi: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.”

Membaca rumusannya, pasal itu seperti hendak mengesankan bahwa yang terbuka adalah daftar calonnya. Dan, kesan itu semakin tegas ketika pembuat UU tersebut kemudian menyelundupkan bilangan pembagi pemilih (BPP) dalam penentuan caleg terpilih, yang membuat nomor urut tetap menentukan caleg terpilih, seperti halnya dalam sistem proporsional tertutup.

Lalu, apakah benar proporsional terbuka semata tentang pembukaan daftar caleg dan memasangnya ke surat suara? Ternyata, tidaklah sesederhana itu. Keterbukaan sesungguhnya, terkait dengan elemen sistem pemilu lainnya, dalam hal ini penentuan caleg terpilih. Di sanalah, terbuka tidaknya seebuah sistem, ditentukan. 

Berdasarkan penentuan caleg terpilih itu, Electoral Reform Society, membagi sistem proporsional daftar menjadi tiga varian. Pertama, proporsional tertutup. Kedua, setengah terbuka. Ketiga, terbuka. Berikut pengertiannya masing-masing:

Mengacu pada definisi dari Electoral Reform Society, sistem proporsional daftar calon terbuka yang diterapkan pada Pemilu 2004 lalu, berada di kelompok ketiga: semi open list. “Pada tipe ini, pemilih dapat memengaruhi siapa yang harus dipilih, tapi kebanyakan kandidat terpilih ditentukan berdasarkan daftar partai.” 

Lalu, bagaimana dengan pemilu-pemilu selanjutnya? Menjelang Pemilu 2009, ketika UU Pemilu diubah, rumusan sistem pemilunya berubah menjadi “sistem proporsional terbuka”. Hal itu termaktub dalam Pasa 5 ayat (1) UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, yang berbunyi: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.”

Namun, cara kerjanya masih sama belaka dengan pemilu sebelumnya, di mana nomor urut masih menentukan caleg terpilih. Bedanya, BPP untuk menentukan caleg terpilih diturunkan dari kuota penuh (100 persen BPP), menjadi 30 persen BPP. Aturan itu termaktub dalam Pasal 214 UU No 10/2008. Alhasil, perdefinisi, apa yang dirancang dalam UU tersebut, masih masuk kategori sistem semi open list.

Meski demikian, sistem tersebut tak jadi berlanjut ke Pemilu 2009. Karena, empat bulans sebelum pemilu, ketentuan tersebut dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 22-24/PUUVI/2008, yang dibacakan pada Selasa, 23 Desember 2008, ‘birokrasi BPP’ dalam penentuan caleg terpilih rontok sampai tandas. Atas nama kedaulatan rakyat, MK mengembalikan penentuan nomor urut berdasarkan ranking suara terbanyak. Siapa suaranya paling banyak, dia berkesempatan paling besar dapat kursi.

Inilah makna open list yang sesungguhnya itu, yang merupakan kombinasi dari dua hal. Pertama, pemilih bisa langsung memilih caleg dari daftar yang disediakan partai. Kedua, calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak (popular vote). Open list itulah yang diterapkan pada Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019. Dan, Indonesia pun menjadi satu dari 13 negara demokrasi di dunia yang menerapkan open list.

13 NEGARA YANG MENERAPKAN OPEN LIST
  1. Brazil
  2. Belanda
  3. Indonesia
  4. Chile
  5. Irak
  6. Latvia
  7. Cheska
  8. Norwegia
  9. Denmark
  10. Estonia
  11. Siprus
  12. Filnandia
  13. Swedia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here