Position Paper LIPI: Pemilu Lima Kotak, Bukan Harga Mati

0
335

Menjelang Pemilu 2014, saat aturan main tentang pemilu sedang dibahas di Senayan, deras mengalir wacana untuk menggelar pemilu serentak, yang salah satu variannya adalah pemisahan pemilu dalam skema nasional-lokal. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang No 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali, skema itu seolah langsung tertutup. Tapi, benarkah sudah terkunci?

Photo: Colin Behrens/Pixabay

Pada putusan Nomor 14/PUUXI/2013, yang dibacakan 23 Januari 2014 lalu, atau tiga bulan sebelum penyelenggaraan pemilu legislatif, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pasal 3 Ayat (5) –serta Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU No 42/2008– tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 3 Ayat (5) menyatakan, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.”

Merujuk pada original intent dan penafsiran sistematik terhadap Pasal 22E UUD 1945, MK menilai bahwa pilpres mesti diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif. Pasal 22E Ayat (2) yang merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945 berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Karena MK telah membatalkan konstitusionalitas pemisahan pemilu presiden dengan pemilu legislatif yang telah dipraktikkan pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, maka banyak yang membayangkan selanjutnya harus digelar pemilu lima kotak. Yaitu, untuk memilih presiden-wapres, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Sementara, untuk pilkada, tak mungkin lagi digabungkan dengan pemilihan anggota DPRD, sehingga akan berjalan sendiri menjadi pilkada serentak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota.

Jalan keluar

Lalu, benarkah pada Pemilu 2019 nanti pemilu lima kotak merupakan satu-satunya jalan, dan skema nasional-lokal sudah stuck? Untuk menjelaskan soal ini, sejumlah pakar pemilu, pakar politik, dan pakar hukum tata negara, antara lain Saldi Isra, Syamsudin Haris, Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Sri Nuryanti, dan Kuskrido Ambardi, menjawabnya melalui Position Paper Pemilu Serentak 2019 yang diterbitkan Dewan Riset Pemilu LIPI. Dan, ada secercah harapan di sana.

Para pakar tersebut mengakui bahwa turunnya Putusan MK Nomor 14/PUUXI/2013 seolah membuat gagasan pemilu serentak sudah selesai. Apalagi, dalam pertimbangan hukum putusannya, MK menyatakan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 mesti dibaca dalam satu tarikan nafas. Sehingga, pilpres tak dapat dipisahkan dengan pileg. Meski demikian, jika menggunakan penafsiran tekstual (yang menekankan pada arti kata atau makna tertulis), mereka melihat sesungguhnya ada sesuatu pada penempatan frasa “dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” di penghujung Pasal 22E Ayat (2), yang menurut mereka, setidaknya menunjukan dua hal.

Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 pernah dirumuskan dengan bunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.”

Pertama, pengubah UUD 1945 menempatkan Pemilu Anggota DPRD tidak senafas dengan Pemilu Anggota DPR dan DPD. “Jika senafas, tentunya sebagai sesama norma pemilu untuk anggota legislatif, perumusannya tidak akan dipisah atau dibatasi dengan norma lain yang tidak sama jenisnya. Tapi, norma ‘Pemilu Anggota DPR dan DPD’ dan norma ‘Pemilu Anggota DPRD’ justru dipisahkan oleh norma ‘Pemilu Presiden dan Wakil Presiden’.”

Kedua, susunan rumusan norma seperti yang terdapat dalam Pasal 22E Ayat (2) menunjukkan bahwa ketentuan tersebut mengurutkan pemilu nasional dengan pemilu yang lingkupnya lokal. Dan, susunan norma tersebut telah membuat sebuah klasifikasi antara pemilu yang lingkupnya nasional dengan pemilu yang lingkupnya lokal/daerah. Alhasil, dengan penafsiran tekstual terhadap Pasal 22E, para pakar tersebut berpendapat bahwa ruang memisahkan pemilu nasional dengan pemilu lokal/daerah masih terbuka lebar.

“Penafsiran MK bahwa Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 mesti dibaca dalam satu tarikan nafas, harus disempurnakan dengan juga melakukan penafsiran menurut arti atau makna tekstual yang terkandung dalam ketentuan tersebut. Sehingga, Pasal 22E Ayat (2) sebagaimana ditafsirkan MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak menutup ruang untuk diaturnya pemisahan antara Pemilu Nasional (DPR, DPD dan Presiden) dengan Pemilu Lokal (DPRD dan Kepala Daerah) melalui undang-undang terkait pemilihan umum,” demikian kesimpulan position paper tersebut.

Dikotomi pemilu-pilkada

Soal dikotomi rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah –di mana dalam konstitusi pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD diatur di bab tentang pemilu, sementara pemilihan kepala daerah diatur di bab tentang pemerintahan daerah– juga dijelaskan dalam position paper.

Mereka mengajak membuka kembali risalah rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, yang mengamandemen ketentuan tersebut, dan mengungkapkan bahwa Pasal 22E Ayat (2) itu pernah dirumuskan dengan bunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.”

“Walaupun pemilu kepala daerah diatur dalam pasal terpisah, namun memperhatikan atmosfer pembahasan mengenai pemilu di PAH I BP MPR, tidak dapat disangkal pemilu kepala daerah adalah bagian dari pemilu yang diperbicangkan pada saat pembahasan bab dan pasal tentang pemilu. Berdasarkan hal itu, bila membahas gagasan pemilu serentak, maka pilkada harus menjadi bagian dari gagasan itu. Dalam atomosfer yang sama, pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 tidak ada persoalan secara konstitusional bila pilkada digabungkan pelaksanaannya dengan pemilu anggota DPRD yang diatur dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945.”

Apalagi, pengaturan tentang Pemilu DPRD tak hanya dimuat Pasal 22E, tapi juga Pasal 18 Ayat (3) yang berada di Bab Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sementara itu, soal pemilihan kepala daerah diatur di Pasal 18 Ayat (4). Karena itu, jika Pasal 18 UUD 1945 dipahami dalam satu kesatuan sistem susunan norma peraturan perundang-undangan, maka apa yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan.

Sekalipun sebagian kalangan menilai pilkada bukan rezim pemilu, melainkan rezim pemerintahan daerah, namun penilaian seperti itu akan mengalami kebuntuan.

“Sulit menyangkal bahwa pilkada bukan bagian dari rezim pemilu. Sekalipun sebagian kalangan menilai pilkada bukan rezim pemilu, melainkan rezim pemerintahan daerah, namun penilaian seperti itu akan mengalami kebuntuan. Akan muncul pertanyaan: bukankah pemilihan DPRD juga bagian dari rezim pemerintahan daerah? Sebab, pemilihan DPRD juga diatur dalam bab terkait pemerintahan daerah? Jika pilkada dan pemilu anggota DPRD sama-sama masuk dalam rezim pemerintahan daerah, lalu mengapa sistem pemilihan keduanya mesti diletakkan dalam rezim hukum yang berbeda?”

“Penempatan keduanya dalam satu rezim hukum justru lebih tepat dan dapat diterima menurut ukuran norma konstitusi yang dimuat dalam Pasal 18 UUD 1945. Di mana, baik pilkada maupun pemilu anggota DPRD sama-sama masuk dalam rezim pemilu, sekaligus juga sama-sama menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah. Dengan konstruksi berpikir seperti itu, ruang menggabungkan pemilu anggota DPRD dengan pilkada tetap terbuka.” ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here