Politik Uang, Modus, dan Aktor (1): Vote Buying hingga Serangan Fajar

0
354

Pada 2010 lalu, ada dua survei khusus tentang politik uang (money politics). Selain itu, ada pula penelitian lapangan yang dilakukan oleh seorang peneliti dari University of Leeds, Inggris, Daniel Bumke. Hasilnya setali tiga uang: politik uang semakin menggila.

Photo: Alexas_Fotos/Pixabay

Bumke melakukan penelitian di Jawa Barat dan Bengkulu pada paruh pertama 2010, untuk memahami pembelian suara (vote buying), broker suara, dan korupsi politik di Indonesia. Di kedua daerah itu, dia mengonfirmasi betapa money politics memang tersebar luas dalam pemilukada, dan politik lokal secara umum.

Hasil penelitiannya itu dia tulis dalam paper bertajuk Challenging Democratization: Money Politics and Local Democracy in Indonesia. Dia memotret soal politik uang di Indonesia secara cukup komprehensif , baik dari sisi budaya, sejarah, dan tantangannya terhadap demokrasi di Indonesia.

Istilah politik uang

Sebelum lebih jauh membahas, Bumke mempersoalkan istilah money politics. Istilah ini, menurut dia, tidak benar-benar clear. Karena, pada sejumlah kasus, istilah ini bisa digunakan untuk semua praktik dan perilaku, mulai dari korupsi politik hingga clientelism, sejak pembelian suara (vote buying) hingga pemerasan. “Di mana pun di Asia Tenggara, para sarjana kerap merefer money politics sebagai terma umum.”

Sekadar catatan, istilah money politics bukanlah istilah baku yang kerap digunakan untuk korupsi politik dan korupsi pemilu. Jika mengetikkan money politics ke mesin pencari Google, istilah ini umumnya hanya digunakan oleh situs web di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina, atau pembahasan korupsi pemilu dan korupsi politik di negara-negara ini.

Literatur-literatur pemilu umumnya tidak menggunakan istilah money politics. Untuk istilah umum, yang kerap digunakan adalah korupsi politik dan korupsi pemilu. Sedangkan, istilah yang lebih spesifik antara lain vote buying untuk pembelian suara pemilih dan candidacy buying untuk pembelian nominasi kandidat.

Money politics, menurut Bumke, merupakan istilah yang masyhur seiring bergulirnya reformasi 1998. Pemilihan tidak langsung bagi pejabat eksekutif lokal pada 1999, kata dia, umumnya telah dicemari praktik-praktik ini. Contohnya, penjualan suara (vote selling) oleh anggota DPRD Yogyakarta saat memilih kepala daerah. “Politik uang ini secara umum diterima sebagai fenonema endemik di tingkat DPRD.”

Pembelian suara

Dalam penelitiannya di Jawa Barat dan Bengkulu, Bumke mendapati praktik vote buying tersebar luas dan diorganisasi secara sistematis selama masa kampanye. “Orang-orang yang terlibat dalam kampanye pemilukada cenderung menganggap mustahil memenangkan pemilukada tanpa strategi ini,” katanya.

Pembelian suara, baik secara langsung maupun tidak langsung, melibatkan banyak aktor. Mulai anggota dan mantan anggota lembaga legislatif, calon kepala daerah, maupun tim kampanyenya. Strategi pembelian suara ini beragam, bergantung konteks kampanye dan jenis pemilihan. “Tapi, satu praktik yang sama di Jawa Barat dan Bengkulu, pemberian uang umumnya dilakukan pada masa kampanye dan harihari terakhir kampanye.”

Photo: Stevepb/Pixabay

Yang umum diberikan kepada pemilih adalah kaus bergambar foto calon, nama, dan nomor urutnya. Selain itu, stiker, jadwal shalat, selebaran, dan notes. Kampanye juga kerap membagi-bagikan berpakpak rokok. “Praktik seperti ini lazimnya dibenarkan, dan dianggap sebagai political costs. Namun, batas-batasnya kabur. Apalagi, pemberian berpakpak rokok, misalnya, kerap diiringi uang Rp 5.000 hingga Rp 20.000.”

Selain itu, orang-orang yang menghadiri even-even politik seperti kampanye, juga diberi uang. Pemberian itu sering dinyatakan sebagai pengganti uang transpor. Tapi, dia menilai, jika yang diberikan adalah uang transpor, nilainya terlalu besar. Istilah ini memang eufemisme ala Indonesia.

Orang yang terlibat menganggap mustahil memenangkan pilkada tanpa strategi INi (politik uang).

Tapi, dari semua bentuk pembelian suara itu, Bumke mencatat yang paling signifikan adalah “serangan fajar”, yang diperantarai oleh para broker suara (vote broker). Pemilih umumnya diberi amplop berisi uang cash Rp 5.000 hingga Rp 50 ribu dan sembako. Cara ini telah dipraktikkan sejak era Orde Baru.

“Menurut para juru kampanye di Jawa Barat dan Bengkulu, ‘operasi last minutes’ tersebut sangat vital. Sebab, akan mengingatkan para pemilih tentang siapa yang harus mereka pilih sebelum berangkat ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya. Sebab, pemberian-pemberian sebelumnya bisa jadi telah dilupakan,” paparnya.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here