Politik Uang, Modus, dan Aktor (3): Lingkaran Bandar Sekutu Penguasa

0
269

Pada 2010 lalu, ada dua survei khusus tentang politik uang (money politics). Selain itu, ada pula penelitian lapangan yang dilakukan oleh seorang peneliti dari University of Leeds, Inggris, Daniel Bumke. Hasilnya setali tiga uang: politik uang semakin menggila.

Pembelian suara dan political costs lainnya memerlukan dana besar agar efektif. Tapi, karena sumbangan dana kampanye untuk partai dan kandidat di Indonesia tidak berjalan, sumber dana untuk itu pun umumnya berasal dari sumber yang tidak jelas. Mengutip Hanna, Daniel Bumke mengatakan uang itu berasal dari concession circles. Mereka adalah para pebisnis.

Photo: Geralt/Pixabay

“Pada era Orde Baru, concession circles ini bersandar pada Golkar. Setelah Orde Baru tumbang, mereka merapat ke PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu,” tulis Bumke dalam papernya yang bertajuk Challenging Democratization: Money Politics and Local Democracy in Indonesia.

Pola tersebut, tulisnya, terjadi pula di tingkat lokal, sejak pemilihan kepala daerah masih dilakukan DPRD. “Para pebisnislah yang menyediakan suap untuk anggota DPRD agar memilih kandidat yang mereka dukung.”

Pemilihan langsung kepala daerah sempat mengurangi praktik ini. Tapi, kemudian terjadi adaptasi. Para pebisnis itu pulalah yang kembali menyediakan dana untuk pembelian suara (vote buying) secara massif. “Sumber uangnya masih mirip seperti yang digambarkan Hanna sebagai concession circle,” katanya.

Para pejabat yang terpilih membalas dukungan keuangan tersebut usai pemilu. “Umumnya dalam bentuk tender konstruksi atau proyek publik lainnya, atau juga dukungan dengan pemberian lisensi dan regulasi [yang menguntungkan para pebisnis tersebut].”

Menggunakan uang rakyat

Tapi, selain dukungan dana dari pebisnis, Bumke juga menyebut adanya penggunaan uang rakyat di APBD. Yang terakhir ini umumnya dilakukan oleh petahana (incumbent).

Sebab, sebagai penguasa, dia berkuasa menentukan untuk apa uang APBD dibelanjakan dan ke kawasan mana didistribusikan. Kekuasaan itu pun kemudian digunakan untuk menyenangkan para pendukungnya semata, dan mencabut belanja untuk kawasan-kawasan yang tidak mendukungnya.

“Kebijakan seperti ini jelas memengaruhi pemilu. Sebagai contoh, Gubernur Bengkulu memberikan traktor kepada setiap desa di provinsi tersebut selama satu tahun, sampai pemilukada tiba. Secara tidak resmi, para kepala desa diinstruksikan agar memberitahu masyarakat kepada siapa mereka harus berterima kasih atas kedermawanan itu,” papar Bumke.

Politik uang seperti yang diobservasi di Indonesia, kata Bumke, menantang proses transisi. Sebab, politik uang antara lain merusak proses pemilu, melemahkan partai politik, dan memfasilitasi previlise di kalangan elite. “Politik uang memunculkan ancaman yang nyata bagi konsolidasi demokrasi.” ■ Habis.

KASUS KORUPSI KEPALA DAERAH

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bermasalah dengan hukum (umumnya karena kasus korupsi), baik menjadi tersangka, terdakwa, divonis, terpidana, atau saksi, sejak tahun 2004 hingga awal 2011.

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here