Politik Uang dan Demokrasi Pasar Loak

0
397

Yang lebih mengkhawatirkan, adalah sikap masyarakat terhadap politik uang. Betapa tidak, masyarakat justru menunggu datangnya ‘serangan fajar’ dan ‘operasi-operasi politik uang lainnya.

Politik uang (money politics). Topik ini dibicarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuannya dengan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), 14 Maret 2012. Presiden berkata, money politics adalah satu dari tiga penyakit dalam perpolitikan di Tanah Air. Dua lainnya adalah politik kekerasan, dan politik yang tidak mencerdaskan.

Photo: Geralt/Pixabay

“ICMI harus membicarakan dan mendiskusikan ketiga penyakit politik itu, agar pada pemilihan presiden ke depan, yang tampil adalah presiden yang berkualitas,” Ketua Presidium ICMI, Nanat Fatah Natsir, menyampaikan permintaan Presiden, usai bersilaturahim di Kantor Presiden, seperti dikutip setkab.go.id.

Bukan kali ini saja Presiden menyampaikan keprihatinan tentang politik uang. Agustus 2010 lalu, menyusul temuan survey Political Research Institute for Democracy (Pride) dan Yayasan Paramadina, tentang maraknya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, Presiden juga menyinggung soal money politics dalam pidato kenegaraannya.

Politik uang –dalam pengertian jual beli suara (vote buying)— di Indonesia, memang bukan lagi persoalan sepele. Bahwa politik uang kian marak, sinyalemen soal ini kian menguat. Tapi, yang lebih mengkhawatirkan, adalah sikap masyarakat terhadap politik uang. Betapa tidak, masyarakat justru menunggu datangnya ‘serangan fajar’ dan ‘operasi-operasi politik uang lainnya’. 

Kenyataan seperti itulah yang ditemukan Pride-Paramadina, dalam surveinya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Mei 2010 silam. Sebanyak 14,9 persen responden, secara terbuka meminta calon kepala daerah memberi uang cash, jika ingin dipilih. Selebihnya meminta sembako, modal usaha, dan lain-lain. Pendek kata, polanya sudah benar-benar transaksional.

masyarakat dan para pemimpin, telah mereduksi sistem demokrasi ideal menjadi transaksi murahan, mirip jual beli di pasar barang kacangan

Didik J Rachbini

Pendiri Pride, Didik J Rachbini, dalam tulisannya, Politik Uang dan Demokrasi Pasar Loak, memperkirakan jumlah total politik uang yang terdeteksi lewat survei itu mencapai 40 persen. Malah, “Karena sifatnya wawancara langsung, dan ini sebenarnya isu sensitif, hasil riset tersebut underestimated. Sehingga, kemauan untuk melakukan praktik politik uang lebih tinggi dari angka temuan riset tersebut.” 

Lantas, apa makna temuan tersebut? Demokrasi dengan kontrak politiknya tidak terjadi. Karena, masyarakat dan para pemimpin, kata Didik, telah mereduksi sistem demokrasi ideal menjadi transaksi murahan, mirip jual beli di pasar barang kacangan. Mengutip istilah yang terinspirasi dari ekonom pemenang Nobel, George Akerlof, di menyebutnya sebagai “demokrasi pasar loak”.

Kian permisif

Kian parahnya politik uang, juga dikonfirmasi Lingkaran Survei Indonesia (LSI), dalam surveinya pada Oktober 2010 lalu. LSI menemukan masyarakat kian permisif terhadap politik uang. 

Betapa tidak, responden yang menyatakan politik uang dapat dibenarkan, telah meningkat hampir dua kali lipat dibanding lima tahun lalu. Pada survei tahun 2005, hanya 11,9 persen responden yang menyatakan politik uang dapat dibenarkan. Pada survey 2010, angkanya telah terdongkrak menjadi 20,8 persen.

Responden yang menolak pemberian uang dari calon kepala daerah pun mengalami penurunan sekitar dua percentage point

Sementara, efek politik uang pun didapati kian meningkat. Jumlah orang yang menyatakan akan memilih calon yang memberi uang, naik 10 percentage point. Dari 27,5 persen pada 2005, menjadi 37,5 persen pada 2010. 

Responden yang menyatakan politik uang sangat berpengaruh atau cukup berpengaruh terhadap pilihan dalam pemilukada, juga naik. Dari 53,9 persen pada 2005, menjadi 63 persen pada 2010 (selengkapnya lihat Hasil Survei Money Politics).

Tapi, bagaimana dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden? Kendati belum ada survei dan penelitian serius sejauh mana politik uang dalam pemilu legislatif —terutama dalam sistem pemilu proporsional terbuka— dan pemilu presiden, namun trennya dinilai tak jauh berbeda dengan pilkada. Direktur Eksekutif Indobarometer, Moh Qodari, menilai sama saja.

Kemungkinan politik uang di pilkada sama dengan di pemilu legislatif, antara lain sudah dijajaki oleh Pride. Dalam surveinya, Pride menanyakan kepada respondennya, bagaimana mereka menyikapi politik uang dalam pemilu legislatif. Dan, jawabannya, sebanyak 11,5 persen responden menyatakan partai harus memberi uang jika ingin dipilih. Selebihnya minta diberi sembako. Angka-angka ini tak terlalu terpaut jauh dengan survei pilkada yang dilakukan Pride.

Politik uang adalah suap/risywah

Lantas, bagaimana menyikapi politik uang yang kian meruyak? Dia jelas harus dihentikan. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidhan, mengatakan MUI sampai saat ini, memang belum mengeluarkan fatwa soal politik uang. Tapi, politik uang termasuk kategori suap atau risywah alias rasuah.

Photo: Ailes/Pixabay

Karena itu, dia mengajak masyarakat –terutama para ulama– menjauhi praktik politik uang. Mengutip hadis Nabi, Amidhan mengatakan, “Yang menyuap dan yang disuap, finnar.”

Politik uang dalam pengertian jual-beli suara, ini, juga mengancam demokrasi. Didik J Rachbini menyebut pembajakan suara rakyat dengan politik uang itu, mendistori proses demokrasi. Alhasil, demokrasi pun potensial mengalami disfungsi. Sebab, kontrak politik antara pemimpin dengan pemilihnya, telah digantikan oleh uang. Demokrasi pun berhenti di pemilu/pemilukada. Lima tahun berikutnya, giliran rakyat yang dibajak oleh pemimpinnya.

“Politik uang itu seperti pelacuran. Kalau marak, yaa kita mempraktikkan demokrasi yang melacurkan diri pada praktik seperti itu. Akhirnya politik akan dibajak oleh politisi yang punya duit, atau dibekingi oleh cukong yang punya duit,” kata Didik J Rachbini kepada penulis awal Maret 2012.

Sumber: Bawaslu

Dalam berbagai kajian tentang korupsi, politik uang untuk keperluan vote buying, ini, merupakan salah satu mata rantai dari lingkaran setan korupsi di Indonesia. Tak seperti di sejumlah negara demokrasi mapan, di mana masyarakat yang menjadi simpatisan menyumbang kepada partai dan kandidat yang mereka sukai program dan visinya, di Indonesia –juga sejumlah Negara demokrasi dunia ketiga—justru partai dan kandidatlah yang menabur uang bak sinterklas.

Tapi, setelah itu, uang untuk membiayai keikutsertaan dalam pemilu dan pemilukada tersebut –yang jumlahnya tak mungkin tertutup oleh gaji selama lima tahun menjabat, dan bisa jadi merupakan sumbangan ilegal para cukong– perlu dikembalikan dalam berbagai bentuk. Antara lain lewat kebijakan yang menguntungkan para cukong, atau bahkan dengan mengorupsi uang rakyat.

Hingga akhir 2010 lalu, lebih dari 100 kepala daerah bermasalah karena kasus korupsi. Inilah dampak dari politik biaya tinggi itu, dengan politik uang sebagai salah satu mata rantainya. Dengan pola seperti itu, adalah naïf menganggap politik uang sebagai hadiah atau sedekah. Seperti kata Amidhan, dia adalah risywah. ■

HASIL SURVEY MONEY POLITICS

Temuan sejumlah lembaga survei tentang politik uang (money politics) sungguh mengejutkan. Betapa tidak, masyarakat bukan hanya semakin permisif, bahkan siap menggadaikan suaranya asal diberi uang, sembako, atau modal usaha. Demikian temuan survei yang digelar Political Research Institute for Democracy (Pride)-Universitas Paramadina pada 2010 lalu. Saat itu, sampelnya adalah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski demikian, secara nasional, fenomena politik uang ini memang meningkat drastis, seperti temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI). LSI mendapati masyarakat semakin permisif terhadap politik uang. Berikut survei-survei itu:

TEMUAN SURVEI PRIDE-PARAMADINA

Pilkada

  • 14,9 persen yang menginginkan pasangan calon kepala daerah memberi uang jika ingin dipilih.
  • 10,6 persen yang menginginkan pasangan calon kepala daerah memberikan sembako jika ingin dipilih.
  • 5,3 persen yang menginginkan pasangan calon kepala daerah memberikan modal usaha jika ingin dipilih.

Pemilu Legislatif

  • 11,5 persen yang menginginkan partai politik memberikan uang jika ingin dipilih.
  • 9,3 persen yang menginginakn partai politik memberikan sembako jika ingin dipilih.
Keterangan: Survei digelar pada 20-25 Mei 2010 dengan melibatkan 400 responden di 18 kecamatan di Mojokerto, Jawa Timur. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka. Survei memiliki margin of error 4,9 persen pada derajat kepercayaan 95 persen.

TEMUAN SURVEI LSI

■ Makin Permisif

  • PERTANYAAN: Menjelang pemilihan pemilihan kepala daerah, ada calon tertentu atau tim sukses yang memberikan sejumlah uang kepada para pemilih agar memilih dirinya. Menurut Ibu / Bapak, apakah cara yang dilakukan calon kepala daerah ini bisa dibenarkan atau tidak?

■ Menerima dan Memilih

  • PERTANYAAN: Jika ada calon kepala daerah yang memberikan sejumlah uang kepada Ibu/Bapak agar memilih calon tersebut. Apa yang akan Ibu/Bapak lakukan?

■ Berpengaruh

  • PERTANYAAN: Menurut penilaian Ibu/Bapak, apakah pemberian sejumlah uang dari calon kepala daerah itu sangat berpengaruh, cukup berpengaruh, kurang berpengaruh atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap pilihan Ibu/Bapak atas calon kepala daerah?
Keterangan:Survei dilakukan secara nasional dengan metode multistage random sampling, dengan 1.000 responden. Tingkat kesalahan (sampling error) plus minus 5 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada awal Oktober 2010. Hasil survei ini dibandingkan dengan survei serupa pada Oktober 2005.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here