Persoalan Terbesar E-Voting adalah Trust

0
327

E-voting cenderung mulai ditinggalkan negara maju, namun justru diadopsi negara berkembang.

Penggunaan e-voting dalam pemilu dimulai lima dekade lalu, ketika teknologi punched card atau kartu berisi informasi digital, kian berkembang. Yang mula-mula menerapkannya adalah tujuh kabupaten di Amerika Serikat, untuk pemilihan presiden tahun 1964 lalu.

Photo: CC/Jebeone

Dari teknologi sederhana itu, muncul teknologi-teknologi berikutnya yang lebih maju. Seperti teknologi pemindaian optik, yang memungkinkan komputer langsung menghitung surat suara yang diberi tanda khusus. Teknologi seperti ini masih digunakan dalam e-voting di beberapa negara, seperti Filipina. Juga pada ujian nasional sekolah-sekolah di Indonesia.

Teknologi yang lebih maju adalah Direct Recording Electronic (DRE). Teknologi ini secara umum terbagi dua, yaitu panel atau papan elektronik, dan layar sentuh (touch screen). Teknologi ini, diterapkan dalam pemilu di India dan Brasil, secara keseluruhan. India menggunakan DRE panel, yang mesin e-voting-nya, merupakan produk lokal.

Teknologi e-voting paling mutakhir adalah sistem pemilihan dengan internet (internet voting system, IVS). Sistem ini memungkinkan seorang pemilih memberikan suaranya lewat internet atau remote e-voting, seperti halnya mentransfer uang dengan teknologi internet banking. Pemilih tak perlu mendatangi tempat pemungutan suara.

IVS ini diterapkan dalam pemilu dan referendum di Inggris,Estonia, dan Swiss. Juga pernah diterapkan dalam pemilu di Spanyol,Jerman, Prancis, Belanda, dan Amerika. IVS juga digunakan dalampilkada kota di Kanada, serta pemilihan dalam primary partai diAmerika Serikat dan Prancis.

E-voting di Amerika gagal

Tapi, e-voting ini, perlahan mulai di tinggalkan oleh sejumlah negara maju. Problem terbesar tidak mulusnya penerapan e-voting, adalah kepercayaan alias trust masyarakat pada teknologi ini. Terutama, karena terjadi kasus pada mesin-mesin e-voting. Alhasil, bahkan di negara seperti Amerika yang merupakan mbah-nya teknologi, masyarakatnya masih skeptis.

Di Amerika, menurut data ACE Electoral Knowledge Network, e-voting baru mencakup sepertiga jumlah pemilih. Dan, pada pemilihan presiden tahun 2004 lalu, muncul kegagalan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, pemilih tidak bisa memverifikasi apakah mesin e-voting benar-benar mencatat suara seperti yang mereka maksudkan, dan petugas pemilu pun tidak mungkin melakukan penghitungan ulang. Maka, mencuat kekhawatiran terhadap keamanan penggunaan mesin e-voting. Muncul pula perdebatan serius soal bagaimana menjamin integritas hasil pemilihan presiden yang digelar saat itu.

Photo: Geralt/Pixabay

Pada 2004, pemilu presiden diikuti George W Bush dari Republik, dan John Kerry dari Demokrat. Buntut dari kasus tersebut, tercetus gagasan untuk melengkapi mesin e-voting dengan teknologi tambahan yang memungkinkan suara yang telah diberikan diverifikasi. Bentuknya berupa struk yang keluar dari mesin e-voting. Teknologi ini kemudian dikenal dengan sebutan (voter verifiable paper audit trail, VVPAT).

Saat itu, sebanyak tujuh negara bagian langsung mengajukan undang-undang mengadopsi VVPAT, dan 14 negara bagian lain belakangan mengajukan legislasi yang sama. Anggota House of Representatives (DPR federal) pun akhirnya mempertimbangkan untuk mereformasi e-voting dengan menambahkan VVPAT.

Meski demikian, persoalan e-voting di Amerika bukan hanya pada mesinnya. Seperti dilaporkan Electronic Frontier Foundation (EFF), persoalan lainnya adalah pada SDM-nya yang tidak terlatih. Lembaga ini, dalam situsnya, eff.org, menyatakan teknisi dari vendor mesin e-voting masih memiliki akses tak terawasi terhadap peralatan e-voting. Staf KPU lokal pun, kerap menolak audit data.

Teknologi VVPAT

Problem juga terjadi pada teknologi internet voting (remote e-voting). Teknologi ini digunakan 100 ribu orang Amerika yang berada di luar negeri (ekspatriat). Tapi, teknologi yang disebut sebagai Secure Electronic Registration and Voting Experiment (SERVE), itu, dihentikan pada tahun 2004, setelah petugas dari Departemen Pertahanan AS menemukan bahwa sistem itu tidak cukup aman untuk mentransfer suara pemilih.

Sampai saat ini, Amerika Serikat masih digolongkan sebagai negara yang bermasalah dalam penerapan e-voting. Bahkan, Penasihat Pemilu Senior International Foundation for Electoral System (IFES), Peter Erben, menyebut Amerika gagal. Negara gagal lainnya adalah Jerman, Belanda, dan Irlandia. Adapun negara-negara yang sukses menerapkan e-voting, menurut Peter, antara lain India dan Brasil.

Menurut data IFES, sampai dengan tahun 2004 lalu, dari 50 negara bagian di Amerika, 80 persen di antaranya masih menggunakan surat suara manual. Sebanyak 18 negara bagian menggunakan surat suara manual tanpa teknologi e-voting, hanya penghitungan suaranya menggunakan pemindai optik yang belakangan biasa dikategorikan e-counting.

Negara bagian lainnya memadukan penggunaan surat suara manual dengan e-voting. Satu negara bagian menggunakan surat suara manual dan punch card; 10 negara bagian menggunakan surat suara manual dan teknologi DRE plus VVPAT; empat negara bagian memadukan surat suara manual dengan teknologi DRE dengan atau tanpa VVPAT; tujuh negara bagian memadukan surat suara manual dengan teknologi DRE tanpa VVPAT.

Yang benar-benar murni menerapkan teknologi DRE dengan VVPAT seperti yang didesain BPPT untuk diterapkan di Indonesia hanya dua negara bagian, yaitu Nevada dan Utah. Sedangkan, tujuh negara bagian yang menerapkan DRE tanpa VVPAT, antara lain Lousiana, Georgia, dan South Carolina.

Jerman menyetop e-voting

Jerman menerapkan e-voting sejak tahun 1999. Awalnya, sebagai uji coba, belum diterapkan untuk pemilihan umum. Baru digelar untuk pemilihan nonpolitisi, seperti di universitas, komunitas, dan organisasi pekerja. Setelah berhasil, diterapkan untuk pemilu.

Namun, persoalan trust kerap menghantui. Buntutnya, pada 3 Maret 2009 lalu, e-voting di Jerman distop, lewat putusan Mahkamah Konstitusi.

Hakim MK Jerman, Rudolf Mellinghoff, yang ke Indonesia pertengahan Juli 2010, menyatakan e-voting bertentangan dengan prinsip pemilu yang bersifat publik. “(Penerapan e-voting) menutup hak setiap orang mengawasi proses penghitungan suara, karena dilakukan secara otomatis oleh komputer yang hanya diketahui ahli komputer atau IT,” katanya dalam konferensi Hakim MK se-Asia di Jakarta, yang bertajuk “Konstitusionalitas E-Voting dan Peran MK”.

Penggunaan e-voting, kata Mellinghoff, konstitusional hanya bila semua proses dan piranti yang digunakan dapat diawasi oleh setiap orang tanpa harus memiliki pengetahuan dan keahlian teknologi informasi. Sebab, kata dia, penggunaan e-voting rawan kesalahan. Selain itu, rawan intervensi pihak-pihak tertentu terhadap sistemnya, yang memungkinkan hasil pemilu diubah. Dia menunjuk kisruh penggunaan e-voting pada pemilu presiden Ukraina dan Amerika pada 2004 sebagai buktinya.

Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva, saat memaparkan soal e-voting dalam kegiatan yang digelar Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan MK Jerman sebenarnya masih membuka pintu penerapan e-voting. Syaratnya, e-voting harus menerapkan sistem

pengecekan hasil pemilu yang sangat mudah bagi para pemilih, bahkan tanpa perlu bantuan ahli sekali pun. Setiap pemilih, menurut Hamdan dan Rudolf, harus diberi akses untuk memastikan bahwa suara mereka benar-benar tercatat.

Setelah meminta pendapat sejumlah ahli, Hamdan mengatakan MK Jerman menawarkan solusi. Yaitu, menambahkan VVPAT, seperti yang menjadi salah satu solusi pascakekisruhan pemilu presiden tahun 2004 di Amerika. “Sehingga, dapat dikatakan MK Jerman sebenarnya tidak membatalkan atau menyatakan seluruhnya inkonstitusional, tetapi hanya bersyarat, sebagaimana yang diputuskan oleh MK Indonesia,” katanya.

Hampir bersamaan dengan putusan MK Jerman, MK di Indonesia juga mengeluarkan putusan perkara e-voting, yang diajukan oleh Bupati Jembrana dan 20 kepala dusun. Dalam putusan No 147/PUU-VII/2009, MK menyatakan makna ‘mencoblos’ dalam Pasal 88 UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, dapat pula diartikan penggunaan metode e-voting.

Meski demikian, MK menyatakan penggunaan metode e-voting itu harus memenuhi syarat kumulatif. Yaitu, tidak melangggar asas luber dan jurdil. Selain itu, daerah yang menerapkan e-voting harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, SDM, perangkat lunak. Masyarakatnya pun harus siap. “Teknologi yang memadai yang disebutkan dalam putusan MK itu tentunya dalam bentuk sistem yang mendukung terjaminnya asas luber dan jurdil. Dalam hal ini, teknologi tersebut harus menjamin dari segi privasi, keamanan, dan akurasi,” kata Hamdan.

Kebocoran e-voting di Belanda

Di Belanda, e-voting juga tumbang karena faktor trust. Kasusnya bermula dari laporan We Do Not Trust Voting Computer Foundation, pada Oktober 2006. Yayasan ini menemukan ketidakamanan mesin e-voting, dalam rasio fantastis. Betapa tidak, ketidakamanan ditemukan di delapan dari sembilan TPS. Antara lain karena pancaran gelombang radio dari mesin e-voting, dapat diterima pihak lain dalam jarak beberapa meter, sehingga orang lain dapat mengakses datanya.

Photo: We Do Not Trust Voting Computer Foundation

Berdasarkan temuan tersebut, sertifikasi mesin e-voting akhirnya dicabut oleh Pengadilan Distrik Alkmaar, pada 1 Oktober 2007. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari saran Korthal Altes Committee, yang bertugas memvalidasi sistem e-voting, serta pengumuman dari Kementerian dalam Negeri tentang penarikan produk hukum yang meng-approve mesin e-voting pada 1997.

Pada pemilu selanjutnya, Belanda kembali menggunakan cara tradisional. Yaitu, menggunakan surat suara dari kertas yang ditandai dengan pensil. Sama seperti Jerman, dan sejumlah negara bagian di Amerika.

Antusiasme e-voting di negara berkembang

Tapi, setelah banyak ditolak atau trennya mengalami penurunan di sejumlah negara maju, teknologi ini justru disambut antusias oleh negara-negara berkembang. Setelah India dan Brasil, menyusul Filipina yang menerapkannya. Dan, bisa jadi selanjutnya adalah Indonesia.

Namun, tak seperti para politisi dan penyelenggara pemilu di Indonesia yang sudah kebelet menerapkannya pada Pemilu 2014, India dan Filipina mempersiapkannya secara matang. India, misalnya, memperkenalkan mesin e-voting sejak tahun 1982, dan diuji coba di 50 dari 84 TPS di Kerala, India selatan. Setelah berhasil dan diminati secara luas, DPR pun kemudian mengesahkan undang-undang penggunaannya dalam pemilu. Dan, pada pemilu 2004 dan 2009 lalu, e-voting pun resmi digunakan.

EVM (electronic voting machine) ini dapat menghemat anggaran pemilu sampai dengan 60 persen. EVM dapat dikatakan memiliki tingkat kecermatan yang sangat tinggi baik secara administrative maupun teknis,” demikian kalimat bernada promosi yang ada dalam laporan studi banding Komisi II DPR, yang pada 1-7 Maret 2011 lalu melawat ke India.

Photo: IDEA

Saat diterapkan pada Pemilu 2004 lalu, berdasarkan data ACE Electoral Knowledge Network, jumlah pemilih di India tercatat sebanyak 672 juta orang. Mereka memilih di 700 ribu TPS yang didirikan di 35 negara bagian. Tapi, sebagian kalangan menilai keberhasilan e-voting di negara demokrasi terbesar di dunia ini, bukan semata-mata karena soal teknologi, tapi juga karena sistem pemilunya yang sederhana.

India menggunakan sistem first past the post (FPTP) —yang di Indonesia biasa disebut sistem distrik—yang merupakan varian paling sederhana dan mudah dalam keluarga sistem mayoritas/pluralitas. Yaitu, hanya ada satu kandidat dari setiap partai di surat suara (single member distric).

Jika yang diterapkan adalah sistem proporsional terbuka seperti Indonesia, di mana setiap partai mengirimkan 120 persen caleg dari total kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan (distrik), problemnya tentulah tak sederhana. Panel elektronik atau layar sentuhnya harus dibuat luar biasa besar!

comelec tidak diperkuat bagian yang khusus diisi ahli-ahli di bidang teknologi. Padahal, mereka tidak boleh percaya sepenuhnya pada kontraktor yang menghasilkan teknologi yang digunakan.

Topo Santoso

Sementara itu, Filipina resmi menggunakan e-voting secara nasional pada 10 Mei 2010. Tapi, sebelum itu, mereka melakukan uji coba di Mindanao, sejak tahun 1996, berlanjut ke tahun 1998 dan 2008. “Itu berarti 14 tahun sejak pemilu elektronik tingkat lokal di Mindanao, dan 18 tahun sejak ide pertama bergulir,” papar Topo Santoso, mantan anggota Panwaslu yang tahun 2010 lalu menjadi foreign observer dalam pemilu Filipina.

Pemilu digelar untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota kongres, dan 17.999 posisi eksekutif dan legislatif lokal. Total kandidat 50.262 orang. Salah satu pelajaran berharga dari e-voting Filipina, kata Topo, adalah uji coba teknologi e-voting yang dilakukan berulang-ulang, bahkan dilakukan oleh lembaga independen. Selain itu, sosialisasinya juga gencar, serta diikuti dengan pelatihan massif terhadap ribuan staf pemilu dan para teknisi.

Aspek hukum pemilu dan KPU Filipina (Comelec), juga dipersiapkan secara antisipatif. Misalnya, bagaimana jika mesin mati, rusak, atau tidak bekerja saat proses pemilu; bagaimana jika di suatu tempat tidak ada listrik; bagaimana jika di suatu tempat tidak ada sarana internet atau tidak ada sinyal, dan sebagainya.

Dengan e-voting, hasil pemilu Filipina sudah dapat diketahui setengah jam setelah pemilihan ditutup. “Data hasil tiap TPS telah dikirim ke KPU Filipina di pusat, provinsi, hingga kabupaten/ kota, dan telah diterima wakil-wakil partai, kongres, media, dan pemantau,” katanya.

Kekurangan Filipina, kata Topo, “KPU tidak diperkuat bagian yang khusus diisi ahli-ahli di bidang teknologi. Padahal, mereka tidak boleh percaya sepenuhnya pada kontraktor yang menghasilkan teknologi yang digunakan.” ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here