Perihal Nomor Urut Capres 01 dan 02

0
188

Manipulasi hasil pemilu melalui perangkat teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sudah tiga atau empat pemilu, isu ini selalu mencuat.

Kali ini, dalam bentuk tambahan angka nol di depan nomor urut capres-cawapres, yang dikaitkan dengan bilangan biner pada sistem komputasi. Termasuk yang digunakan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

Photo: Tumisu/Pixabay

Ada beberapa pihak mempertanyakan angka nol tersebut, yang dikaitkan dengan upaya memanipulasi hasil penghitungan suara di Situng KPU. Bahwa angka nol itu dimaksudkan untuk memudahkan manipulasi di tingkat bilangan biner.

Lainnya menambahkan, dalam sistem bilangan biner hanya ada angka 0 dan 1, tidak mengenal angka 2. Informasi seperti ini meresahkan, terutama bagi pendukung capres-cawapres. Apalagi, persoalan serupa dari pemilu lalu, juga belum clear.

Kita masih ingat, pada pemilu lalu, seorang politikus dengan gagahnya mengungkapkan ke media, ada orang berpengaruh yang mengirimkan mobil boks di depan kantor KPU untuk menyedot data KPU. Sampai saat ini, masih banyak yang percaya.

Sebelum berimajinasi terlalu jauh, mari kita tengok bagaimana kronologi munculnya angka 01 dan 02 tersebut. Soal ini, pertama kali diungkapkan cawapres Sandiaga Uno saat memberikan sambutan di podium KPU, setelah mengambil nomor urut.

Begini kutipan lengkapnya, “Untuk menunjukkan bahwa kita semua elite sejuk, teduh, damai, tadi sebelum acara dimulai, ada kawan saya, Ipang Wahid, naik tergopoh-gopoh, mukanya tegang, bilang, ‘Pak Presiden berkenan menerima saya dan Pak Prabowo di bawah.’ Dan, tadinya kita pikir setelah ini kita akan ketemu, tapi ini kayaknya penting sekali.

Ternyata, di bawah itu kita membicarakan, apakah nomor urut satu dan dua ini yang dipilih, karena akan menimbulkan komplikasi. Karena, ada partai yang juga bernomor urut satu dan nomor urut dua. Tapi, Pak Prabowo, Pak Presiden Joko Widodo, dengan santainya, dengan cairnya, memutuskan menambah angka kosong, nol, di depan: 01 dan 02.”

Sebelum meninggalkan gedung KPU, saat di-door stop wartawan, Sandiaga memberikan penjelasan tambahan, “Tadi juga [undian nomor urut] agak sedikit tertunda karena permintaan dari kubu Koalisi Indonesia Kerja untuk menukar nomor urut tadi dengan ditambah angka kosong di depan. Salah satu input yang kami dapatkan bahwa mungkin menguntungkan salah satu partai di koalisi Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf. Dan, kami dengan cepat sekali tanpa harus berbelit-belit menyetujuinya, selama sesuai dengan ketentuan. Dan itu adalah kecairan suasana dan persahabatan yang kita miliki.”

Apa yang penting dicatat di sini? Pertama, angka nol itu diusulkan sebelum undian. Andai penambahan angka nol itu diusulkan setelah jelas siapa yang dapat nomor 1 dan 2, mungkin kecurigaan itu cukup layak dibahas.

Sebenarnya, detail informasi yang disampaikan, ada benarnya. Yaitu, sistem bilangan biner, memang merupakan sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu “0” dan “1” . Dan, ini yang digunakan dalam sistem dan program komputer.

Tapi, kalau data ini secara gegabah langsung dikaitkan dengan nomor urut capres-cawapres, hasilnya bukan informasi, melainkan misinformasi, bahkan disinformasi. Catatan kedua, penambahan angka nol itu dilatari kecemasan kesamaan nomor urut capres dengan nomor urut partai.

Ini berimplikasi pada dua hal. Pertama, sosialisasi. Kedua, presidential coattail effect (efek ekor jas), yaitu kecenderungan pemilih memilih capres-cawapres dan partai/koalisi partai yang mengusungnya.

Jauh sebelum undian nomor urut capres, nomor urut partai ditetapkan. Nomor satu adalah PKB, nomor dua Gerindra, nomor tiga PDIP, nomor empat Golkar. Inilah tampaknya yang memicu pihak Jokowi-Ma’ruf Amin meminta lobi setengah kamar sebelum undian nomor urut.

Karena pasangan capres-cawapres hanya dua, nomor urut yang tersedia hanya satu dan dua. Jokowi sebagai kader PDIP, tentu punya beban memenangkan partainya, di samping koalisinya. Jadi, sedapat mungkin asosiasi Jokowi dengan PDIP harus diperkuat.

Salah satunya dengan pengaitan nomor urut untuk mendulang efek ekor jas. Masalahnya, PDIP kadung mendapat nomor urut tiga. Kalau Jokowi dapat nomor urut satu, dan karena kesamaan itu maka efek ekor jas Jokowi mengalir ke PKB.

Tapi, bagaimana kalau Jokowi dapat nomor dua, dan efek ekor jasnya mengalir ke partai nomor urut dua (Gerindra) yang merupakan lawannya? Sehingga, yang dilakukan adalah sekalian membuat pembeda tegas, dengan menambahkan nol.

Catatan ketiga, penghitungan suara dilakukan manual berjenjang. Itu yang sah. TI KPU untuk rekapitulasi elektronik (rekap-el/e-rekap) dan mengunggah hasil pindai dokumen penghitungan suara di TPS (scan form C1) hanyalah untuk transparansi dan pembanding.

Tapi, betapa pun konyolnya pemikiran tentang angka nol tersebut, ini mengingatkan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Tidak hanya memberikan suara di TPS, tetapi juga menghitung suara.

Ini memungkinkan karena KPU membuka data hasil pemilu secara transparan, baik scan C1 yang merupakan data primer maupun e-rekap berbasis hasil scan C1 itu.

Mengapa scan form C1 itu sangat penting bagi kejurdilan pemilu? Karena, proses penghitungan suara di TPS-TPS kita yang paling transparan di dunia. Nyaris mustahil melakukan kecurangan di tingkat TPS sehingga data scan C1 ini sangat berkualitas.

Di negara-negara lain, terutama yang menerapkan e-voting, seusai memberikan suaranya di mesin e-voting, pemilih biasanya langsung pulang. Di Indonesia tidak. TPS-TPS tetap ramai sampai tutup.

Orang berkerumun menyaksikan penghitungan suara dan bersorak setiap kali petugas KPPS membacakan hasil coblosan, yang ditulis di form C1 Plano, yang besarnya seperti papan tulis. Hasilnya disalin ke form C1 yang dibubuhi tanda tangan basah KPPS dan saksi partai.

Para saksi partai dan pemantau pemilu pun mendapatkan salinan form C1 itu. Dokumen itu kemudian dikirim ke PPS atau PPK untuk direkap. Pada rekap berjenjang ini, dari desa atau kecamatan lalu kabupaten/kota dan seterusnya, publik tak terlibat.

Di sinilah kecurangan sering terjadi. Justru, untuk mengantisipasinya dibukalah dokumen C1 itu ke laman KPU berikut hasil e-rekapnya.

Partai koalisi pendukung capres-cawapres, mudah saja melakukan rekapitulasi mandiri berbasis data scan C1 yang diunggah KPU. Mereka bisa membandingkannya dengan salinan form C1 yang diperoleh para saksinya dari TPS.

Data dari para saksi itu cukup difoto dan dikirim melalui gawai untuk melakukan cek silang. Bila ada data bermasalah, salinan form C1 itu tinggal diangkut ke pusat dan dipersiapkan untuk gugatan hasil pemilu di MK.

Walhasil, ada tidaknya kecurangan, termasuk dari angka 01 atau 02, kelak akan mudah dideteksi dengan membandingkan hasil penghitungan manual KPU, hasil e-rekap, hasil scan C1, termasuk hasil hitung cepat yang dibuat lembaga survei.

Inilah makna pernyataan Stalin di atas, ”the people who cast the votes don’t decide an election, the people who count the votes do”. Kutipan terkenal itu bukanlah pesan bahwa semua KPU di dunia diisi orang-orang curang. Bukan.

Orang-orang yang bergerak di ranah keterbukaan informasi dan open data, justru menyikapi ungkapan Stalin itu secara positif. Bahwa keterbukaan data pemilu pada akhirnya, mengembalikan urusan pemilu itu kepada publik, sang pemilik kedaulatan.

Jadi, masihkah kita perlu khawatir pada angka 01 dan 02, mobil sedot data, dan lain-lain kalau kita sudah bisa membuat perhitungan?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here