Pengawas Pemilu (1): Lahir dari Puing-puing Kecurangan

0
222

”Unique Indonesia”. Begitulah Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar Nafis Gumay, menyebut keberadaan lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Betapa tidak, lembaga serupa nyaris tak ditemukan di negara demokrasi lain di dunia.

Photo: Prettysleepy1/Pixabay

Umumnya, pengawasan pemilu di negara-negara lain dilakukan oleh komisi pemilu (KPU). Komisi ini menjadi event organizer pemilu, sekaligus pengawas pemilu. Di sejumlah negara, KPU diberi “power” quasiyudisial, sehingga bisa memutus pelanggaran pemilu. Tapi, mengapa Indonesia membangun lembaga panwas? Semua itu bermula dari maraknya kecurangan pemilu.

Tak seperti pemilu pertama yang digelar pada 1955, yang diakui dunia sebagai pemilu yang fair, Pemilu 1971 —yang merupakan pemilu pertama di era Orde Baru— kehilangan fairness. Salah satu respons utama atas kecurangan itu, adalah munculnya golongan putih (golput). Golput yang merefleksikan kekecewaan langsung pada Golkar —kekuatan baru yang semula diharapkan membawa perubahan, tapi justru berlaku curang untuk melanggengkan kekuasaannya—, ‘diproklamasikan’ pada 1971. Logonya segi lima, seperti logo Golkar, dengan bagian tengah dikosongkan. Pemilu 1971, diikuti 10 kontestan. Dan, Golkar, sudah meraih 62,83 persen suara. Luar biasa! 

Lahirnya Panwaslak

Pada Pemilu 1977, ketika kontestan pemilu dikerucutkan menjadi tiga —menyusul ‘kebijakan’ fusi—kecurangan kian menjadi. Protes pun semakin deras dan massif, terutama dari dua kontestan yang dirugikan, yaitu PPP dan PDI, serta para mahasiswa, dan tokoh nasional. Maka, rezim pun bergeming.

Pemerintah dan DPR kemudian merevisi aturan main pemilu. Lahirlah UU No 2/1980 tentang Perubahan UU No 15/1969 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No 4/1975.

Ada dua hal yang patut digarisbawahi dari UU ini. Pertama, unsur partai politik dan Golkar turut menjadi anggota panitia pemilu, dari pusat sampai kecamatan. Saat itu, namanya Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I), Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kedua, dibentuk lembaga baru untuk mengawasi pemilu. Namanya Panitia Pengawasan Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Lembaga ad hoc ini juga dibentuk dari pusat hingga kecamatan.

Tapi, secara struktural, lembaga ini hanya menjadi subordinat. Pasal I (4b) UU No 2/1980 menyebutkan “Pada PPI, PPD I, PPD II, dan PPS, dibentuk Panwaslakpus, Panwaslakda I, Panwaslakda II, dan Panwascam.”

Subordinasi itu semakin terlihat pada PP No 41/1980 tentang Pelaksanaan UU Pemilu, yang pada Pasal 11 menyatakan “Pada PPI dibentuk Sekretariat dan Panwaslakpus.” 

Ketentuan senada berlaku untuk PPD I, PPD II, dan PPS, di pasal-pasal lainnya. Garis pertanggungjawaban panwaslak sesuai institusi pembentuknya: Panwaslakpus bertanggung jawab kepada PPI; Panwaslakda I kepada PPD I; Panwaslakda II kepada PPD II; dan Panwaslakcam kepada PPS.

Personalia panwaslak dari unsur pemerintah, partai politik, Golkar, dan ABRI. Tapi, pimpinannya sudah dikapling. UU dan PP menegaskan, Panwaslakpus diketuai jaksa agung, dengan wakil ketua irjen Depdagri; Panwaslakda I diketuai kejati, diwakili kepala inspektorat provinsi; panwaslakda II diketuai kejari, wakilnya kepala inspektorat kabupaten/kota; dan panwaslakcam dipimpin birokrat kecamatan.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here