Pengawas Pemilu (5): Kepala Dilepas, Ekor Ditahan

0
305

Menjelang Pemilu 2014, desain Bawaslu dan jajaran pengawas pemilu kembali mengalami perubahan, melalui UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Namun, perubahan itu tetap dinilai belum signifikan, karena kewenangannya yang serba tanggung.

Secara institusional, lembaga pengawas pemilu memang telah diperkuat. Strukturnya telah dibuat permanen sampai tingkat provinsi. Dengan demikian, struktur lembaga pengawas pemilu yang bersifat sementara (ad hoc) tinggal di kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan luar negeri. Ini berbeda dengan Pemilu 2009, di mana yang permanen hanya di pusat, sedangkan provinsi ke bawah bersifat ad hoc.

Penguatan juga terlihat pada supporting system-nya, yaitu kesekretariatan. Bila dulu Bawaslu hanya di-back up sekretariat, menjadi sekretariat jenderal.

Photo: Mohamed Hassan/Pixabay

Kemajuan lainnya, dari empat jenis pelanggaran pemilu, satu di antaranya telah diberikan kepada Bawaslu dan jajarannya untuk diselesaikan. Yaitu, sengketa antarpeserta pemilu, dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu —akibat keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Keputusannya pun bersifat final dan mengikat.

Tapi, kewenangan penyelesaian sengketa yang diberikan kepada Bawaslu itu bersifat terbatas. Jika sengketa berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU Pemilu menyatakan keputusan Bawaslu tidak bersifat final dan mengikat. Sebab, pihak yang dirugikan masih dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Di PT TUN lah keputusannya bersifat final dan mengikat.

Numpang lewat

Sementara itu, untuk tiga pelanggaran pemilu lainnya –administrasi, pidana, dan etika– masih tetap lagu lama. Bawaslu dan jajarannya hanya menerima dan mengkaji, kemudian melanjutkannya kepada pihak yang berwenang: Pelanggaran administrasi diteruskan ke KPU, pelanggaran pidana diteruskan ke polisi, dan pelanggaran etika diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jadi, tetap numpang lewat seperti dulu.

Mekanisme seperti inilah yang sejak lama dikritik oleh banyak kalangan sebagai tukang pos itu. Padahal, anggaran negara yang dikucurkan untuk Bawaslu dan jajarannya, cukup besar.

Pada Pemilu 2009 lalu, misalnya, disebut-sebut mencapai Rp 2,3 triliun. Untuk keperluan Pemilu 2014, bisa jadi pengawas pemilu akan menyedot anggaran lebih besar. Sebab, pengawas provinsi telah dipermanenkan, sekretariatnya telah diperkuat, dan pengawas pemilu lapangan (PPL) telah ditambah dari satu orang setiap desa/kelurahan menjadi satu sampai lima orang per desa/kelurahan, disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran tempat pemungutan suara (TPS).

Karena kewenangan pengawas pemilu yang serba tanggung inilah, sejak lama banyak kalangan menyerukan agar pengawas pemilu dihapuskan saja. Kemudian, anggaran dari APBN digelontorkan kepada lembaga-lembaga pemantau pemilu, terutama karena dana dari lembaga donor luar negeri untuk lembaga pemantau, sedang seret. Cara ini dinilai lebih efektif dalam mengawasi pemilu, karena membangkitkan kembali partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Saran ini, antara lain disampaikan Penasihat Pemilu Kemitraan, Ramlan Surbakti, dan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Center for Electoral Reform (Cetro), yang semula mengadvokasi penguatan Bawaslu, juga menilai desain Bawaslu dan kewenangannya, tidak terlalu menjanjikan. “Saya kira pengawasan pemilu tetap tidak akan efektif. Karena heavy-nya pengawasan, bukan ajudikasi,” kata peneliti senior Cetro, Refly Harun, kepada penulis, pekan ketiga Mei 2012.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here