Pengawas Pemilu (2): Panwaslak dan Misterinya

0
224

Panwaslak yang semula dibangun untuk mengoreksi kecurangan pemilu, belakangan justru menjadi alat pelegal pelanggaran Golkar, dan peredam protes PPP dan PDI. Rezim saat itu memiliki dalih bahwa pelanggaran pemilu telah diproses panwaslak.

Tim Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) —dalam hasil penelitian bertajuk Efektivitas Panwas; Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004 — menyatakan panwaslak bahkan hanya menjadi alat untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kompetitor Golkar: PPP dan PDI.

Photo: Mohamed Hassan/Pixabay

“Jejak lembaga pengawas pemilu ad hoc yang dibentuk sejak Pemilu 1982 ini sebetulnya masih ‘misterius’, karena sampai saat ini belum diketemukan laporan-laporan resmi yang dibuat sebagaimana layaknya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lain,” demikian catatan Tim Peneliti Perludem.

Empat kali pemilu —1982, 1987, 1992, 1997— dengan kehadiran panwaslak. Dan, pada pemilu terakhir di era Orde Baru, Golkar semakin kokoh sebagai single majority, dengan meraih 74,51 persen suara. Rekor tertinggi raihan suara dalam pemilu di Indonesia!

Berubah menjadi panwaslu

Era reformasi mengubah banyak hal. Tapi, lembaga pengawas pemilu tetap eksis. Tim Tujuh yang mengubah paket UU politik, tetap mempertahankannya, dengan beberapa perubahan dari segi nama, personalia, kewenangan, dan —yang terpenting— posisinya menjadi lebih independen terhadap KPU.

Photo: Creozavr/Pixabay

UU No 3/1999 tentang Pemilu, mengubah nama Panwaslak menjadi Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu, tapi lebih popular dengan akronim Panwaslu. Pemerintah, ABRI, dan partai politik, tidak lagi terlibat di lembaga ini. Dari pusat hingga kecamatan, Panwas diisi oleh unsur hakim, perguruan tinggi, dan masyarakat. Berbeda dengan KPU. Kendati UU menyatakannya sebagai lembaga bebas dan mandiri, tapi diisi lima wakil pemerintah dan satu wakil dari masing-masing partai peserta pemilu.

Kewenangan Panwas juga lebih jelas. Pasal 26 UU No 3/1999 menyatakan, Panwas bertugas mengawasi semua tahapan pemilu; menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan; menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum.

Selain itu, tak ada lagi klausul yang menyatakan Panwas bertanggung jawab kepada KPU. Bahkan, PP No 33/1999 tentang Pelaksanaan UU No 3/1999, menyatakan Panwas berwenang memeriksa keabsahan alasan keberatan anggota KPU yang tidak bersedia meneken berita acara hasil penghitungan suara, dengan keputusan final dan mengikat.

Alhasil, Panwas mulai muncul menjadi lembaga yang bergigi. Dari 4.290 pelanggaran Pemilu 1999, sebanyak 3.992 atau 93 persen, diselesaikan di tingkat Panwas. 

Ketika 27 anggota KPU yang berasal dari partai enggan meneken berita acara, 26 Juli 1999, Panwas pun berperan mengakhiri kekisruhan. Presiden BJ Habibie meminta Panwas memeriksa keabsahan alasannya, dan Panwas menyatakan alasannya tak signifikan. Maka, pada 3 Agustus 1999, hasil pemilu pun disahkan.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here