Pemilu Serentak: Menyusutkan Biaya Pemilu dan Dana Kampanye

0
689

Biaya demokrasi memang mahal. Tapi, kalau bisa dibuat lebih murah, kenapa tidak?

Berapa penghematan rupiah yang bisa ditangguk dari penyerempakan pelaksanaan pemilu? Hitungan pastinya belum ada. Versinya masih beragam. Tapi, telah ada semacam kesepatakan bahwa pemilu serentak akan menyusutkan biaya pemilu secara signifikan.

Photo: Tumisu/Pixabay

Untuk biaya resmi penyelenggaraan pemilu, misalnya, diyakini bisa menyusut drastis karena akan mengurangi honor penyelenggara pemilu. Selama ini, honor penyelenggara pemilu merupakan komponen terbesar biaya pemilu. Honor ini memakan hingga 65 persen dana pemilu.

Besarnya honor ini karena jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia sangat banyak, mencapai 500 ribu. Setiap TPS ini ditunggui tujuh orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dengan demikian, total jumlah anggota KPPS ini sekitar 3,5 juta orang. Jika honor setiap anggota KPPS dirata-ratakan Rp 300 ribu per orang, maka biaya yang dibutuhkan untuk satu even, katakanlah pemilu legislatif, adalah 1 triliun.

Honor 7-10 triliun

Nah, jika selama ini ada tujuh perhelatan pemilu setiap lima tahun, maka biaya yang dikeluarkan untuk KPPS saja, sudah mencapai Rp 7 triliun!

Itu belum termasuk honor Panitia Pemungutan Suara (PPS). Ada tiga anggota PPS untuk setiap desa/kelurahan. Jumlah desa/kelurahan di Indonesia adalah 77.465, sehingga total anggota PPS adalah 232.395 orang. Kalau setiap anggota PPS ini diberi honor Rp 500 ribu per orang, maka diperlukan dana sekitar Rp 116 miliar untuk satu even, atau 812 miliar untuk tujuh kali perhelatan.

Itu belum pula termasuk honor anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6.694 kecamatan, di mana setiap kecamatan ada lima anggota PPK; honor anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL), yang jumlahnya 1-5 orang per desa; honor Panwaslu Kecamatan, yang jumlahnya tiga orang per kecamatan, dan biaya-biaya honor lainnya untuk kesekretariatan dan lain-lain.

Kalau dihitung-hitung, biaya honor petugas pemilu saja, untuk tujuh kali perhelatan, bisa memakan lebih dari Rp 10 triliun. Itu baru honor, belum biaya logistik, transportasi logistik, keamanan, keriuhan kampanye, masyarakat yang terus dibombardir serangan fajar, harus bolak-balik ke TPS, konflik politik yang berkesinambungan, dan lainlain. Pokoknya, selain menyedot dana besar, juga menyita waktu dan energi.

Demokrasi harus efisien. Karena itu, tata caranya harus diubah

Jusuf Kalla

Angka Rp 10 triliun ini pula yang dimunculkan oleh pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Karena besarnya penghematan yang bisa diraih, dia pun menguji materi UU No 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, agar UU Pilpres bisa menjadi pintu masuk pemilu serentak format nasional-lokal.

Penghematan Rp 10 triliun itu pun, menurut dia, masih merupakan biaya penyelenggaraan dari negara. Belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan peserta pemilu/pemilukada. Dia memperkirakan, pemilu serentak bisa menghemat biaya kampanye hingga Rp 120 triliun.

Angka yang signifikan, tentu saja. Tapi, bukan hanya angkanya yang fantastis. Dia menilai, tercegahnya penggelontoran uang untuk kampanye –termasuk tentu saja money politics— itu akan memotong korupsi politik.

Volume tanggung renteng

Photo: Mediamodifier/Pixabay

Konsultan Pemilu Kemitraan, Didik Supriyanto, menilai jika pemilu digelar serentak dengan model pemilu nasional-lokal, penghematan akan sangat signifikan. Sebab, perhelatan pemilu yang tadinya digelar tujuh kali, bisa diringkas menjadi dua hingga empat kali perhelatan saja. “Ini bisa menyusutkan biaya pemilu secara drastis,” katanya kepada penulis, akhir September 2012 lalu.

Selama ini, kata Didik, pemberian honor kepada petugas pemilu itu, dihitung per perhelatan. Bukan didasarkan pada volume kerja. “Padahal, selama ini, volume kerja pemilu legislatif itu sangat berat, karena ada empat jabatan yang dipilih (DPR, DPD, DPRD provinsi,  DPRD kabupaten/kota). Tapi, honornya sama dengan pilpres dan pilkada yang ringan,” katanya.

Penghematan yang juga bisa diraih lewat pemilu serentak, adalah mengurangi secara drastis jumlah penyelenggara pemilu, bahkan hingga tingkat kabupaten/kota. Jika pemilu digelar dua kali dalam lima tahun, misalnya, KPU kabupaten/kota bisa dijadikan lembaga ad hoc. “Tidak perlu permanen lagi kalau kerjanya nggak banyak. Itu kalau kita mau benar-benar menghemat,” kata Didik.

Kalau dibarengkan, dana kampanye pilpres itu akan menyentuh mesin partai, menjadi dana kampanye bersama.

Arif Wibowo
Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengkalkulasi pemilu serentak akan menghemat dana sekitar Rp 150 triliun, atau seperseluh APBN Indonesia. Penghematan itu Rp 30 triliun dari APBN dan APBD, dan sekitar Rp 120 triliun biaya yang dikeluarkan partai dan pihak lain. Penghematan yang bisa dikeluarkan partai politik dan kandidat, kata Arif, antara lain karena dana kampanye bisa dipakai bersamaan.

“Biaya kampanye akan ditanggung renteng. Kalau dibarengkan, dana kampanye pilpres itu akan menyentuh mesin partai, menjadi dana kampanye bersama. Sehingga, mesin partai berjalan. Ini akan mengurangi oportunity akumulasi kapital maupun kepentingan politik dari para bandar. Terutama Bandar yang pindah dari pilpres, pileg, pilkada. Kalau pemilu serentak, mampuslah…” kata bekas ketua Pansus RUU Pemilu itu.

Kalau pemilu digelar serentak, Arif menilai penyimpangan akan berkurang. “Kalau pemilu murah, korupsi akan berkurang…. Seorang pengurus partai keluar ongkos besar dalam pemilu legislatif, apalagi pakai proporsional terbuka. Kemudian nanti pilpres dia keluar ongkos, pilkada keluar ongkos. Anda bisa bayangkan selama satu periode kerjanya nyari duit untuk ongkosi politik. Kapan nyusun UU yang baik, lakukan pengawasan yang baik,” kata Arif.

Hemat hingga 450 triliun

Photo: Coutesy Youtube

Angka yang paling ekstrem, pernah disampaikan Jusuf Kalla. Jika pilkada digelar serentak saja, dia memperkirakan ada dana sebesar 50 miliar dolar atau Rp 450 triliun yang bisa dihemat. Ini mencakup uang negara yang berasal dari APBN dan APBD —untuk kepentingan penyelenggaraan pilkada— hingga uang yang digelontorkan para kandidat. “Demokrasi harus efisien. Karena itu, tata caranya harus diubah,” kata JK pada reuni alumni IPDN di Kantor Wakil Presiden, medio 2008 silam (Republika, 14/3/2011).

Sejumlah daerah memang sudah merasakan besarnya penghematan pesta demokrasi yang digelar serentak. Penghematan pilkada serentak di Sumatra Barat pada 2010 lalu, misalnya, sampai Rp 134 miliar. Saat itu, dana yang dialokasikan untuk pemilihan gubernur dan 13 bupati/wali kota adalah Rp 196 miliar. Tapi, karena logistik dan petugas pemilu bisa di-share yang terpakai kemudian hanya Rp 62 miliar, atau menghemat Rp 134 miliar.

Di Nanggroe Aceh Darussalam, pada pilkada serentak 2006 lalu, anggaran yang dikeluarkan juga hanya 38 miliar, atau 60 persen dari plafon. Saat itu, dilakukan pemilihan gubernur dan 19 bupati/wali kota.

Kompleksitas pemilu legislatif selama inilah yang dinilai membuat pemilih tak rasional menggunakan hak pilihnya.

Pemilu serentak juga mendorong pemilih lebih rasional menggunakan hak pilihnya. Kompleksitas pemilu legislatif selama inilah yang dinilai membuat pemilih tak rasional menggunakan hak pilihnya. Sehingga begitu saja menggadaikan kedaulatannya dengan uang (vote buying).

“Untuk memilih empat anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), pemilih menghadapi 500-2.000 calon. Inilah yang mendorong pragmatisme pemilih, sehingga membuat partai politik dan para calon tidak percaya diri untuk tidak melakukan politik uang,” simpul Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy’ari, dalam buku bertajuk Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu.

Pada pilkada yang surat suaranya lebih sederhana, yaitu setiap pemilih hanya menghadapi 2-12 calon, pemilih cenderung menggunakan hak pilih secara rasional. Itu terbukti dari banyaknya calon petahana (incumbent) yang tak lagi terpilih: 40 persen di Jawa, 60 persen di luar Jawa. “Padahal petahana memiliki kemampuan untuk melakukan politik uang, mengerahkan aparat pemerintah, bahkan mengintimidasi pemilih.” ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here