Pemilu Serentak, Faktor SBY, dan Faktor Jokowi

0
324

Wacana menggelar pemilu serentak, sebenarnya sudah muncul bersamaan dengan berakhirnya amandemen konstitusi, pada 2002 lalu. Dasarnya adalah Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Photo: Courtesy Youtube

Badan Pekerja MPR telah melakukan simulasi, dengan lima surat suara sesuai jabatan yang disebutkan oleh pasal tersebut. Namun, menurut Ramlan Surbakti dkk, pembahasan undang-undang pascaperubahan konstitusi, menempatkan pemilu legislatif diselenggarakan lebih dahulu. Alasannya, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Sejak itulah, muncul presidential threshold. Yaitu, hanya partai atau gabungan partai yang meraih minimal 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif, yang berhak mengusulkan capres/cawapres. Ketentuan itu mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/2003 tentang Pemilu Presiden.

Pada 2005, wacana pemilu serentak, mencuat kembali. Jusuf Kalla, ketua umum Golkar, mengusulkan format pemilu nasional-lokal. Titik tekan Jusuf Kalla –yang saat itu menjabat wakil presiden– adalah menghemat biaya pemilu. Selain itu, memutus kesinambungan konflik politik dari pilkada yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain.

Pemilu serentak disepakati 2014

Pertengahan 2008 silam, soal pemilu serentak ini kembali dibahas. Bahkan, saat itu Panitia Khusus RUU Pemilu Presiden dan Wakil  Presiden, telah menyepakati untuk menyatukan pemilu legislatif tingkat pusat (DPR dan DPD), dengan pemilu presiden (pilpres), dan mulai digelar pada tahun 2014. Klausul penyatuan tersebut telah ditempatkan dalam ketentuan peralihan RUU Pilpres.

Namun, fraksi-fraksi di DPR —seperti PDIP yang semula menjadi pengusul penyatuan— kemudian menarik usulannya. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak terlalu gamblang menyampaikan alasan penolakannya. Tapi, saat itu memang muncul kekhawatiran terhadap coattail effect yang menyatakan jika pemilih memilih presiden dari partai A, maka pemilih juga cenderung akan memilih partai A. Dan, ini sudah dibuktikan oleh pengalaman sejumlah negara.

PDIP khawatir popularitas sby akan mengerek suara partai demokrat.

Saat ide itu berkembang, popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang belum tersaingi. Sehingga, bila diterapkan, ada dugaan SBY menjadi presiden dan Partai Demokrat juga bisa meraih suara mayoritas di parlemen.

Kekhawatiran seperti itu tak relevan menjelang Pemilu 2014, karena SBY yang selalu memenangi berbagai survei, tak mungkin lagi maju dalam Pilpres 2014, karena dia sudah menjabat dua periode. Maka, ide ini pun kembali bergulir pada pembahasan revisi UU Pemilu.

Saat itu, hampir semua fraksi sepakat dengan model nasional-lokal, dan kembali sepakat memasukkannya dalam aturan peralihan UU Pemilu Legislatif: bahwa pemilu serentak mulai digelar 2019.

Dengan telah disepakatinya pemilu serentak, presidential threshold menjadi tak relevan lagi. Dan, soal siapa yang berhak mengajukan capres/cawapres, terbagi pada dua pendapat. Ada yang menyatakan peserta pemilu sebelumnya, ada yang berpendapat peserta pemilu pada saat pemilu serentak digelar, toh mereka telah lewat verifikasi.

Pemilu nasional 2014, pemilu lokal 2016

Kementerian Dalam Negeri pun sudah melakukan exercise pemilu serentak. Kemendagri menjadwalkan 2014 digelar pemilu nasional, dan pada tahun 2016 digelar pemilu lokal. Tapi, persoalannya adalah pintu masuknya. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan, mengusulkan ketentuan pemilu serentak itu dibahas secara parallel dengan berbagai UU terkait.

Tapi, belum lagi matang, lagi-lagi gagasan itu buyar akibat PDIP menarik diri. PDIP berdalih tak mungkin mengatur soal pemilu presiden lewat UU Pileg. Tapi, PDIP diduga kembali tak jadi mengusung gagasan itu karena tak punya figur capres yang kuat, sehingga khawatir suara partainya pun ikut merosot. “Wajar kalau kemudian PDIP menjadi nggak percaya diri,” kata bekas anggota Panwaslu, Didik Supriyanto.

Setelah ada Jokowi, pdip gencar mendorong pemilu serentak.

Eh, belakangan, PDIP yang justru kembali gencar mengusulkan pemilu serentak, lewat revisi UU Pilpres. Konon kabarnya, karena kader PDIP, Jokowi, ternyata menang dalam pemilukada DKI Jakarta, dan diprediksi layak jual untuk pilpres.

Tapi, anggota Fraksi PDIP, Arif Wibowo, membantah faktor Jokowi yang memacu mereka membahas pemilu serentak di UU Pilpres. “Ah, itu isu. Dulu disebarkan isu bahwa PDIP pasti mendukung Prabowo. Nggak ada urusannya. Tokoh sangat banyak di PDIP. Jokowi juga ndak ada urusannya. Jokowi kan diklaim kemenangan rakyat,” katanya. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here