Pemilu 2019 Masih Menghasilkan Sistem Kepartaian Ultra

0
533

Partai politik peserta Pemilu 2019 adalah enam belas. Lebih banyak dibanding jumlah partai politik peserta Pemilu 2014 lalu yang berjumlah dua belas. Meski demikian, jumlah partai politik yang masuk parlemen justru berkurang: dari semula sepuluh partai menjadi hanya sembilan partai. Tapi, apakah dengan demikian sistem kepartaian di parlemen telah menjadi lebih sederhana dan efektif?

Besar tidaknya ukuran sistem kepartaian di parlemen tidaklah diukur dengan jari. Para pakar pemilu dunia biasanya mengukur efektivitas sistem kepartaian di parlemen dengan Indeks ENPP (the effective number of parties at the parliamentary or legislative level) atau Indeks Eff Ns. Efektivitas sistem kepartaian di parlemen ini merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Markku Laakso, profesor dari Universitas Eastern Finland, dan Rein Taagepera, pakar politik dan bekas politikus dari Finlandia.

Giovanni Sartori. Photo: Courtesy YouTube.

Formula atau rumus matematisnya adalah: N = 1/ Si², di mana Si adalah persentase kursi yang diraih oleh partai politik di parlemen.

Berdasarkan hasil penghitungan penulis, Indeks ENPP Pemilu 2019 adalah 7,47 poin, atau turun 0,69 poin dibanding indeks ENPP Pemilu 2014 lalu yang tercatat sebesar 8,16 poin. Ini menandakan, sistem kepartaian di parlemen mengkerut.

Pemilu 2019 memang lebih baik dibanding Pemilu 2014. Karena, Pemilu 2014 yang diikuti 12 partai, meloloskan 10 partai di parlemen, dan menghasilkan sistem delapan partai dominan di parlemen. Sedangkan, Pemilu 2019 yang diikuti 16 partai, hanya meloloskan sembilan partai di parlemen, dan menghasilkan sistem tujuh setengah partai dominan di parlemen.

Meski demikian, karena penurunannya kecil belaka, bahkan tak sampai satu poin, penyederhaan ini tak banyak berpengaruh. Apalagi, sistem kepartaian yang terbentuk belum dapat dikatakan benar-benar sederhana.

Berdasarkan pembagian yang dibuat Giovanni Sartori, hasil Pemilu 2019 masih menghasilkan sistem kepartaian ekstrem/ultra. Giovanni Sartori membagi sistem kepartaian menjadi tiga. Pertama, sistem dwipartai, dengan ENPP 2-3; moderat sederhana (ENPP 3-5), dan ekstrem/ultra (ENPP >5).

Lebih buruk dibanding Pemilu 2004 dan Pemilu 2009

Dibanding Pemilu 2009 lalu, sistem kepartaian di parlemen yang terbentuk melalui Pemilu 2019 ini jelas lebih buruk. Pemilu 2009 lalu diikuti 38 partai politik, dan hanya sembilan partai yang masuk parlemen. Indeks ENPP-nya, menurut perhitungan, hanya 6,13 poin. Ini artinya, Pemilu 2009 yang diikuti 38 partai dan meloloskan sembilan partai ke parlemen, menghasilkan sistem enam partai.

Photo: Geralt/Pixabay

Bahkan, dibanding Pemilu 2004 lalu, hasil Pemilu 2019 ini lebih buruk. Sebab, kendati Pemilu 2004 lalu diikuti 24 partai politik, dan meloloskan 16 partai politik ke parlemen –karena saat itu belum diberlakukan ambang batas parlemen– namun sistem kepartaian yang terbentuk di parlemen saat itu adalah sistem tujuh partai. Sebab, indeks ENPP Pemilu 2004 lalu, berdasarkan hasil penghitungan penulis adalah 7,08 poin.

Lalu, apa penyebab indeks ENPP Pemilu 2019 justru lebih tinggi dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, padahal jumlah partai yang masuk parlemen saat ini terbilang salah satu yang terendah di era reformasi? Di antara penyebabnya adalah tidak bekerjanya instrumen-instrumen penyederhanaan partai yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Mulai dari peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga efek ekor jas (coattail effect) yang diharapkan lahir dari pemilu serentak.

Ambang batas parlemen telah dinaikkan dari 3,5 persen pada Pemilu 2014 menjadi empat persen pada Pemilu 2019. Namun, baik ditingkatkan maupun tidak, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tanpa kenaikan ambang batas parlemen pun, jumlah partai politik yang masuk parlemen tetaplah berjumlah sembilan. Karena, partai peringkat kesepuluh dalam Pemilu 2019 ini, yaitu Partai Persatuan Indonesia (Perindo), hanya meraih suara sebanyak 2,67 persen.

Efek ekor jas yang diharapkan muncul melalui penyelenggaraan pemilu serentak –yang menggabungkan jadwal pemilu legislatif dengan pemilu presiden– juga tak terjadi. Salah satu yang diduga menjadi penyebabnya, adalah penerapan sistem pemilu proporsional terbuka (open list), yang menetralisir efek tersebut.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Brasil yang menerapkan kombinasi pemilu serentak, sistem multipartai, dan sistem pemilu proporsional terbuka alias open list. Hasil pemilu di Brasil pun terfragmentasi seperti halnya Indonesia. Padahal, efek ekor jas dalam pemilu serentak diharapkan membuat sistem kepartaian kian terkonsentrasi.

Peneliti dari Universitas Brasil, Andre Borges dan Mathieu Turgeon, dalam papernya bertajuk Presidential Coattails in Coalitional Presidentialism, mengatakan penerapan open list, membuat efek ekor jas menjadi tersebar, atau menghasilkan diffusive coattail effect.

Suara pemenang makin kecil

Hasil Pemilu 2019 ini, dibanding hasil Pemilu 2014 lalu, memang mengubah jumlah kursi yang diraih partai-partai di parlemen, dan banyak yang terdistribusi ke atas. Dari sembilan partai peraih kursi di parlemen, sebanyak lima partai di antaranya mendapat tambahan kursi, dan empat partai berkurang kursinya.

Namun, jumlah kursi partai pemenang pemilu, justru kian kecil dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, yang menunjukkan sistem kepartaian di parlemen yang kian terfragmentasi dan efek ekor jas yang terdifusi.

HASIL PEMILIHAN UMUM 2019

Pada Pemilu 2004, misalnya, Partai Golkar yang merupakan pemenang pemilu, meraih 23,27 persen kursi parlemen. Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu, meraih 26,43 persen kursi parlemen. Pada Pemilu 2014, PDIP yang menjadi partai pemenang pemilu meraih 19,5 persen kursi parlemen. Sedangkan, pada Pemilu 2019, PDIP yang kembali menjadi pemenang pemilu, hanya meraih 22,26 persen kursi. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here