Nominasi Caleg, Perlukah Pemilu Internal Partai?

0
283

Selama ini kader-kader partai yang mumpuni mudah tersingkir oleh caleg berkantong tebal.

Photo: Tumisu/Pixabay

Sebuah gagasan segar mencuat saat pembahasan RUU Pemilu. Sejumlah pemilu mengusulkan agar penominasian caleg dilakukan lewat internal partai. Semacam konvensi atau primary.

Gagasan itu antara lain didorong oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan. Kemudian, didukung oleh Gerindra dan PKB. Kendati usulan ini gagal dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu, menjelang Pemilu 2014 lalu, namun masih menarik menyusuri jejaknya.

Dalam gagasan PKS dan PDIP, caleg-caleg yang menang dalam pemilu internal itu, otomatis ditempatkan di nomor urut jadi. Gagasan ini memang satu paket dengan sistem proporsional tertutup. Istilahnya, sistemnya tertutup, tapi partai dibuat terbuka.

Penominasian caleg seperti ini memang hanya akan efektif dalam sistem proporsional tertutup. Sebab, dalam sistem proporsional terbuka, caleg di nomor urut berapa pun punya kans sama untuk terpilih.

Ada beberapa manfaat sekaligus yang hendak dicapai lewat gagasan itu. Pertama, penominasian caleg dari struktur partai paling bawah (bottom up), akan membuat prosesnya demokratis dan partisipatif.

Kedua, ini akan menjadi sebuah beauty contest, sehingga caleg-caleg yang mumpunilah yang kelak terpilih. Baik itu caleg-caleg yang berakar dan berkarier di partai, dan paham ideologi partai. Atau, caleg dari luar yang punya kapasitas dan kapabilitas.

Ketiga, menghilangkan oligarki partai. Sebab, pimpinan partai tak bisa lagi sewenang-wenang menentukan caleg berdasarkan besarnya setoran dan popularitas.

Setoran jadi caleg

Photo: Mohamed Hassan/Pixabay

Selama ini, dalam sistem proporsional terbuka, ditengarai faktor besarnya setoran, caleg kaya, dan caleg populer, lebih mendominasi pertimbangan mengajukan caleg. Akibatnya, caleg-caleg mumpuni, bahkan yang lama berkarier di partai, tersingkir karena kalah kaya dan kalah populer.

“Kalau anda kader partai yang telah mengabdi dan berdedikasi kepada partai, berjuang untuk kepentingan rakyat, kemudian datang pendatang baru dengan membawa uang satu gerobak, sampeyan dikalahkan di lapangan pada saat pemilu, lantas apa gunanya kaderisasi di partai politik?” kata Ketua Pansus RUU Pemilu dari PDIP, Arif Wibowo.

Tersingkirnya kader-kader partai oleh uang dan popularitas itu, berbuntut pada penurunan kualitas lembaga wakil rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Antara lain jebloknya fungsi legislasi. Selain itu, perdebatan-perdebatan bermutu dan bernas pun semakin langka di Senayan.

“Wacana ini muncul dari semua partai. Karena, orang-orang yang rata-rata serius menjalankan fungsi DPR belum tentu correlated dengan popularitas,” kata anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS, Agoes Poernomo, kepada penulis, awal Juli 2011 lalu.

Turunnya kualitas anggota DPR di bawah sistem proporsional terbuka, misalnya ditemukan oleh survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Pada September 2010, LSI mengecek kinerja tahun pertama anggota DPR periode 2009-2014. Kesimpulannya memprihatinkan: kinerja DPR sangat buruk, dan DPR gagal mengemban aspirasi rakyat pada tahun pertama.

Photo: Geralt/Pixabay

Kalau anda kader partai yang telah mengabdi dan berdedikasi kepada partai, berjuang untuk kepentingan rakyat, kemudian datang pendatang baru membawa uang satu gerobak, sampeyan dikalahkan, lantas apa gunanya kaderisasi di partai politik?

Arif Wibowo, Politisi PDIP

“Sebanyak 70 persen anggota DPR merupakan muka baru. Dari segi pendidikan jauh lebih baik, dan dari usia relatif lebih muda. Ternyata tidak lebih baik,” kata peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi.

Sejak sebelum pemilu digelar, LSI sudah mendeteksi kecenderungan itu. Dalam survei 8-20 September 2008, LSI mendapati para politikus kawakan seperti Muhaimin Iskandar dan Ferry Mursyidan Baldan, kalah popular ketimbang Eko Patrio, Marissa Haque, Adjie Massaid, dan Ikang Fawzi. Saat itu, LSI menyimpulkan DPR akan banyak diisi artis dan pelawak.

Komentar khawatir pun bermunculan soal kualitas DPR hasil pemilu. Dan, kekhawatiran itu kemudian terbukti. Kendati jumlah anggota DPR telah ditambah menjadi 560 orang –dari semula 550 orang– kinerja legislasi DPR justru kian terpuruk semakin dalam.

Pemilu internal partai

Lalu, bagaimana seleksi caleg secara internal dan demokratis itu dilakukan? Apakah akan sama dengan primary di Amerika Serikat. Tampaknya, partai-partai di Indonesia belum seberani Partai Republik dan Partai Demokrat di negeri Paman Sam, yang nominasi calegnya bisa ditentukan oleh anggota partai, bahkan pemilih terdaftar (termasuk yang bukan anggota partai bisa menentukan).

Photo: Jaydeep/Pixabay

Para bakal caleg ini menyampaikan visi dan misi di hadapan pengurus dan kader partai mulai tingkat cabang hingga pusat, bergantung lembaga legislatif tingkat mana mereka akan dicalonkan. Adapun pemilik hak suara –yang menentukan caleg itu terpilih atau tidak– adalah pengurus partai. Untuk pemilihan bakal caleg DPRD provinsi, pengurus partai di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga DPP, memiliki hak menentukan, dengan bobot suara berbeda-beda.

Di Indonesia, penentuannya tetap dilakukan oleh pengurus partai. Usulan PKS, misalnya, mirip konvensi Partai Golkar menjelang Pemilu 2004. Yang berhak menjadi bakal caleg bukan hanya orang dalam partai, tapi juga orang luar partai. Perbandingannya, menurut Agoes Poernomo, “Sekitar 70-80 persen kader, dan 20-30 persen orang luar, baik tokoh masyarakat, intelektual, dan lain-lain.”

“Melalui pemilihan internal ini, akseptabilitas dan elektabilitas caleg akan teruji. Apalagi, hasilnya nanti akan melalui uji publik [sebelum diajukan ke KPU],” kata Agoes Poernomo, yang pada 2006 lalu memantau dari dekat pelaksanaan pemilihan pendahuluan di Amerika, saat mengikuti program Politician Leader di negara bagian Nebraska.

Dalam materi lobi Pansus RUU Pemilu 9 Januari 2012, PKS sudah mengajukan istilah pemilihan pendahuluan (preliminary election) dalam menentukan nomor urut caleg. “Metodenya sudah clear di DPP,” kata Agoes Poernomo.

Sementara itu, PDIP berencana melakukan rekrutmen dan seleksi caleg ini mulai dari kepengurusan tingkat ranting di desa/kelurahan. “Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota semua dijaring dari bawah, dari tingkat ranting. Tapi, untuk DPRD Kab/Kota, kemudian penjaringan itu berhenti di tingkat konfercabsus kabupaten/kota. Tingkat provinsi, berhenti sampai tingkat konferdasus, dan tingkat pusat berhenti sampai rakornasus. Kemudian, diusulkanlah nama-nama itu ke DPP untuk dinilai,” kata Arif Wibowo.

Melalui pemilihan internal ini, akseptabilitas dan elektabilitas caleg akan teruji. Apalagi, hasilnya nanti akan melalui uji publik [sebelum diajukan ke KPU]

Agoes Poernomo, Politisi PKS

Karena pada setiap tingkatan itu ada skor dan pembobotan bakal caleg, maka kelak hasilnya pun akan diketahui publik. Karena itu, kata Arif, seorang bakal caleg yang mendapat skor dan bobot besar dalam proses tersebut, tak mungkin diperlakukan semena-mena oleh DPP. Jika skornya besar, bakal caleg tersebut harus mendapat nomor urut atas. Kecuali, jika DPP punya pertimbangan lain, caleg tersebut bisa digeser oleh yang lain. “Tapi alasannya harus transparan. Jika asal geser, rakyat dan konstituen yang bersangkutan bisa memprotesnya, diketahui publik, dan merugikan citra partai.”

Karena adanya mekanisme pemilihan caleg secara demokratis itu, Arif Wibowo menyebut usulan kembali ke sistem proporsional tertutup tersebut bukan setback. “Proporsional tertutup tapi tidak beli kucing dalam karung. Proporsional tertutup tanpa kesewenangwenangan pimpinan partai,” kata anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP ini.

PKS dan PDIP mengusulkan mekanisme pemilu internal itu masuk dalam undang-undang, agar mengikat semua partai. Meski demikian, soal teknisnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing partai. UU Pemilu hanya akan menentukan prinsip-prinsip pemilihan internal yang demokratis.

Kelak setiap partai harus menyerahkan dokumen rekrutmen dan seleksi caleg secara demokratis tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dokumen itulah yang menjelaskan bagaimana proses para caleg itu masuk daftar. Mengapa si A di nomor urut satu dan si B di nomor urut sepatu. Sehingga, publik maupun penyelenggara pemilu dapat menilai kadar demokratis atau tidaknya proses rekrutmen itu.

Bisa melibatkan KPU

Konsultan Pemilu Kemitraan, August Mellaz, menyatakan di sejumlah negara, konvensi untuk penominasian caleg tersebut dilakukan dari tingkat anak cabang hingga pusat, dan sudah melibatkan KPU. Keterlibatan KPU tidak sekadar sebagai peninjau, tapi berhak mendapatkan risalah konvensi: sehingga KPU sudah mengetahui siapa yang kelak diajukan sebagai caleg.

Seleksi bakal calon… dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik

Undang-undang Pemilu

Sehingga, bila suatu saat ada masalah, misalnya caleg yang telah memenangkan konvensi ternyata tidak dimasukkan oleh pimpinan partai dalam daftar caleg, KPU bisa turun tangan. “Ada beberapa kasus di sejumlah negara yang menerapkan closed lists, daftar caleg digugat oleh caleg —yang menang konvensi tapi tidak masuk daftar caleg— dan dimenangkan oleh MK atau MA. Dan, pemilu ulang bisa digelar di dapil itu,” katanya.

Gagasan menggelar pemilihan internal atau pemilihan pendahuluan untuk menentukan orang-orang yang masuk daftar caleg ini, memberi solusi teknis dan operasional kepada ketentuan rekrutmen caleg yang ada di undang-undang pemilu. Sebab, sebenarnya, selama beberapa kali pemilu, selalu dinyatakan bahwa daftar caleg disusun melalui proses seleksi yang demokratis dan terbuka.

Dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, misalnya, pada Pasal 51 ayat (1) UU menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dan, pada Pasal 51 ayat (2) menegaskan, “Seleksi bakal calon… dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.”

Namun, seperti apa proses seleksi yang terbuka dan demokratis itu, tak pernah jelas prinsip, standar, dan teknis operasionalnya. Sehingga, ketentuan ini tak ubahnya macan kertas. Rumusannya saja yang tertulis “demokratis dan terbuka”, tapi pelaksanaannya “tertutup dan oligarkis”. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here