Netralitas Hilang, DKPP Terbilang (1): Pertama di Planet Bumi

0
287

Penyelenggara pemilu dinilai bisa dipengaruhi berbagai tekanan politik, termasuk dari peserta pemilu. Sehingga, mereka bisa berperilaku tidak fair. Inilah yang menjadi penyebab munculnya pengawas pemilu hingga dewan kehormatan pemilu.

Photo: Tumisu/Pixabay

Terdepan dalam mengkreasi infrastruktur pemilu. Ungkapan ini pantas disematkan kepada pembuat undang-undang di Indonesia. Terutama, setelah mereka kembali melahirkan sebuah lembaga baru bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga yang belum ada presedennya di belahan bumi mana pun.

Sebelumnya, pada awal 1980 lalu, pembuat undang-undang, yaitu Pemerintah dan DPR, juga mengkreasi sebuah lembaga baru, yang juga belum ada contohnya di negara demokrasi mana pun. Namanya Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu.

Setelah Orde Baru runtuh, lembaga ini tetap dipertahankan. Namanya saja yang berganti-ganti. Pada Pemilu 1999 dan 2004, namanya Panitia Pengawas Pemilu, disingkat Panwaslu. Kemudian, pada Pemilu 2009 hingga 2019 namanya menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kelahiran kedua lembaga aseli Indonesia ini, sama-sama dipicu dugaan maraknya pelanggaran pemilu. Tapi, bila titik tekan pembentukan pengawas pemilu adalah kecurangan yang dilakukan peserta pemilu, yaitu Golkar beserta birokrasi dan ABRI –yang saat itu juga menguasai Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)– pembentukan DKPP lebih ditekankan pada kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

Dari DK ke DKPP

Lembaga pengawas pemilu maupun dewan kehormatan penyelenggara pemilu, pada awalnya, bersifat sementara (ad hoc), dan melekat pada struktur lembaga penyelenggara pemilu. Tapi, seiring waktu dan kebutuhan, lembaga-lembaga tersebut dipermanenkan.

Panwaslak –yang dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai kecamatan– mulanya menjadi subordinat Panitia Pemilihan, dari tingkat pusat sampai kecamatan. Setelah beberapa dekade, Pengawas pemilu kemudian diparmanenkan lewat UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Namanya pun diubah menjadi Bawaslu.

Sementara, lembaga kehormatan pemilu (Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan Bawaslu) dinyatakan sebagai alat kelengkapan KPU dan Bawaslu oleh UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan dibentuk di tingkat pusat dan provinsi. Tapi, karena sifatnya ad hoc, eksistensinya bergantung ada tidaknya kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ada kasus, ada Dewan Kehormatan. Tak ada kasus, Dewan Kehormatan raib.

Saat itu, cukup banyak anggota KPU/KPUD yang dipecat. Namun, itu dirasa belum cukup. Akhirnya, eksistensi Dewan Kehormatan diparmanenkan lewat UU No 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang merupaka perubahan atas UU No 22/2007. Namanya pun diganti menjadi DKPP.

Selain itu, DKPP tidak lagi merupakan alat kelengkapan KPU dan Bawaslu, tapi sudah menjadi lembaga independen. Kewenangannya luar biasa besar: mulai dari menegur hingga memecat anggota penyelenggara pemilu yang bermasalah dengan etika. Keputusannya bersifat final dan mengikat.

Bahwa DKPP belum memiliki preseden, dan karenanya merupakan satu-satunya di dunia, setidaknya dapat dilihat pada tiga hal. Pertama, dari sifat lembaganya. Lembaga ini bersifat tetap/permanen dan mandiri. Kedua, cakupan tugas lembaga ini luar biasa besar, yaitu mulai dari tingkat pusat hingga penyelenggara pemilu tingkat lapangan. Ketiga, lembaga ini berwenang menindak penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran etika –mulai dari teguran hingga pemecatan– dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat!

“Lembaga ini (DKPP –Red) adalah lembaga pertama di seluruh dunia. Jadi, ini percobaan luar biasa dari bangsa Indonesia,” kata Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, kepada penulis, pekan ketiga Juni 2012.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here