Netralitas Hilang, DKPP Terbilang (2): Tren Zaman

0
310

Penyelenggara pemilu dinilai bisa dipengaruhi berbagai tekanan politik, termasuk dari peserta pemilu. Sehingga, mereka bisa berperilaku tidak fair. Inilah yang menjadi penyebab munculnya pengawas pemilu hingga dewan kehormatan pemilu.

Photo: Mohamed Hassan/Pixabay

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pertama, Jimly Asshiddiqie, menegaskan pembentukan lembaga seperti DKPP, merupakan tren zaman. Yaitu, adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penegakan etika di ruang publik. Perserikatan Banga Bangsa pun, pada 1996 silam, merekomendasikan semua negara membangun infrastruktur etik di ruang publik, yang membuat lembaga-lembaga penegak kode etik berdiri di banyak negara.

Bahkan, Jimly mengatakan di setiap pengadilan di Amerika, ada KY tersendiri. Sementara, di Senat Amerika, ada Komite Etik yang sangat disegani oleh senator. Indonesia, kata Jimly, antara lain sudah mendirikan Komisi Yudisial dan Badan Kehormatan DPR. “Tapi, untuk urusan politik, untuk urusan pemilu, pendirian lembaga seperti DKPP ini baru pertama,” kata Jimly.

Tidak profesional

Tapi, mengapa tiba-tiba pembuat undang-undang mempermanenkan Dewan Kehormatan yang semula ad hoc? Pangkal soalnya adalah dugaan keberpihakan penyelenggara pemilu pada Pemilu 2009. Usulan mempermanenkan Dewan Kehormatan itu pun sudah dimunculkan sejak Naskah Akademik Perubahan UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dalam Naskah Akademik Komisi II DPR itu antara lain tertulis bahwa penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, mendapat kritik tajam karena penyelenggaraan Pemilu 2009 diwarnai sejumlah persoalan serius soal data pemilih, hingga akurasi penghitungan suara. Persoalan yang membuat kualitas pemilu terpuruk. KPU dan jajarannya dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Tidak profesionalnya KPU, juga dikonfirmasi oleh sejumlah lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ”Mahkamah Konstitusi, misalnya, memberi penilaian bahwa KPU mudah dipengaruhi oleh berbagai tekanan politik, termasuk oleh para peserta pemilu. Sehingga, terkesan kurang kompeten dan kurang profesional, serta kurang menjaga citra independensi dan netralitasnya,” demikian tertulis di salah satu paragraf Naskah Akademik tersebut.

Mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B.VII/2009, tanggal 12 Agustus 2009, tentang Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, Naskah Akademik tersebut menyatakan bahwa keinginan menghasilkan pemilu berkualitas dan berintegritas belum tercapai. Dalam putusannya, bagian pendapat poin 3.53, MK menyebut masih banyak kelemahan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Salah satunya, sebut MK, KPU terkesan kurang kompeten dan kurang profesional, serta kurang menjaga citra independensi dan netralitasnya.

DKPP menjaga integritas penyelenggara pemilu, supaya proses dan hasil pemilu dipercaya.

Naskah Akademik tersebut juga memuat kesimpulan Komnas HAM bahwa KPU telah terbukti melakukan penghilangan hak konstitusional warga negara dalam pemilu. Kesimpulan yang sama, dikemukakan Panitia Angket Daftar Pemilih Tetap DPR, yang menyatakan bahwa KPU patut dinilai tidak mampu melakukan pemutakhiran daftar pemilih. Ketidakmampuan yang membuat daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009 menjadi tidak akurat, dan berujung rekomendasi Panitia Angket agar seluruh anggota KPU dipecat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apalagi, tak sedikit jajaran KPU terlibat dalam tindakan menodai kualitas pemilu, seperti melakukan penggelembungan suara dan politik uang.

Perubahan undang-undang

Berdasarkan pertimbangan terhadap rekomendasi Pansus DPR dan putusan MK tersebut, DPR berinisiatif melakukan perubahan terbatas terhadap UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Ada tiga pokok perubahan dalam kaitan Dewan Kehormatan. Pertama, status Dewan Kehormatan agar diperkuat dari bersifat ad hoc menjadi tetap/permanen. Kedua, Dewan Kehormatan hanya berkedudukan di tingkat nasional, tidak lagi dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketiga, hanya dibuat satu Dewan Kehormatan, yaitu DKPP.

Kini, lembaga seperti yang diinginkan pembuat undang-undang itu telah berdiri. DKPP akan menjadi salah satu alat ukur integritas pemilu. Anggota DKPP, Nur Hidayat Sardini, mengatakan integritas pemilu berkaitan dengan tiga hal, yaitu proses/tahapan, hasil, dan penyelenggara. “DKPP menjaga integritas penyelenggara pemilu, supaya proses dan hasil pemilu dipercaya,” kata mantan ketua Bawaslu itu, kepada penulis, Juni 2012.

End…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here