Mengurai Perdebatan Islam dan Demokrasi

0
879

Bagaimana bisa umat Islam takut pada demokrasi? Padahal, itu justru merampas kebebasan mereka, dan membuat mereka diperintah minoritas.

Tiga gelombang demokrasi telah melanda permukaan bumi. Tapi, pada tiga gelombang yang bergulung-gulung itu, Timur Tengah masih menjadi wilayah yang tidak tersentuh. Saat belahan dunia lain berubah menjadi demokratis, kawasan ini masih menjadi tempat bertakhtanya para despot.

Photo: Geralt/Pixabay

Bulent Ecevit, seorang politikus, jurnalis, dan penyair Turki, mengomentari fenomena ini dengan ungkapan, “Angin demokratisasi berembus ke seluruh dunia, namun tidak ada daun demokrasi yang diembus bersama angin di Timur Tengah”.

Dalam berbagai survei, seperti yang dilakukan Freedom House dan Economist Intelligence Unit, negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang kerap disebut sebagai ‘jantung Islam’, memang kebanyakan masih menerapkan otoritarianisme.

Arab Spring sempat membuat para tiran bertumbangan, memunculkan dugaan akan terjadinya gelombang keempat demokratisasi (the fourth wave). Namun, harapan itu kembali redup, ketika pemerintahan demokratik disabotase oleh kudeta militer, seperti yang terjadi di Mesir.

Kudeta militer ini pulalah yang menghalangi terjangan gelombang kedua demokratisasi di negara-negara Islam pada dekade 1950-an silam. Selain itu, ada satu persoalan lagi, yaitu masih adanya penentangan kuat terhadap konsep demokrasi.

Gap demokrasi

Menjelang hingga setelah runtuhnya Khilafah Usmani, muncul kebangkitan di berbagai belahan dunia Islam, dalam bentuk pemikiran dan gerakan modernisasi dan revivalisme. Para periode awal ini, demokrasi masih dianggap sesuatu yang asing. Apalagi, karena dipicu oleh kolonialisme Barat atas negara-negara Muslim, segala yang berasal dari Barat mendapat tentangan kuat.

Photo: Mohsin/Common Wikimedia

Buntutnya, pada tiga gelombang demokrasi yang melanda dunia, hanya sedikit negara berpenduduk Muslim yang ikut ambil bagian. Sehingga, muncullah apa yang disebut sebagai democracy gap.

Ada dua persoalan yang dianggap sulit didamaikan antara Islam dan demokrasi, yaitu soal kedaulatan dan sekularisme. Tak ada tempat bagi sekularisme dalam Islam. Sejak era Islam klasik, para ulama telah mengembangkan premis al din wa al dawlah, yaitu kesatuan Islam dan negara. Begitupun dalam soal kedaulatan, hingga era Maududi yang mengembangkan gagasan teodemokrasi, soal ini dipertentangkan secara diametral.

Perdebatan soal Islam dan demokrasi ini tak kunjung tertuntaskan, hingga hari ini. Malah, menurut sebagian pengamat, perdebatan soal Islam dan demokrasi lebih banyak melahirkan pertanyaan ketimbang jawaban.

perdebatan soal Islam dan demokrasi lebih banyak melahirkan pertanyaan ketimbang jawaban.

Sementara itu, saat negeri-negeri Islam masih sibuk berdebat, negara-negara lain telah berubah menjadi terbuka, demokratis, menghargai kebebasan dan HAM. Sementara, dunia Muslim justru dipimpin rezim-rezim otoritarian. Rezim-rezim despotik ini —baik militer, partai tunggal berideologi sosialis, maupun monarki— sebagian justru menindas gerakan Islam, seperti yang terjadi dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Front Pembebasan Islam (FIS) di Aljazair, Al Nahda di Tunisia.

Di bawah rezim-rezim yang bersekutu dengan Barat itu, kekayaan minyak negara-negara Arab, menurut sebagian pengamat, justru lebih banyak dinikmati Amerika dan negara-negara Barat serta Israel.

Dengan menolak demokrasi, gerakan-gerakan Islam pada akhirnya memang menempuh perubahan-perubahan melalui jalan revolusi, perlawanan bersenjata, dan reformasi radikal. Cara-cara ini, kendati ada yang berhasil, dinilai banyak membawa malapetaka.

Belajar dari kasus itu, belakangan terjadi pergeseran pemikiran di kalangan Islamis. Tak seperti Sayid Qutb —yang dihukum mati Nasser pada 1966— yang menyatakan demokrasi sebagai sistem jahiliyah, tokoh-tokoh gerakan Islam, beberapa dekade belakangan, melirik demokrasi sebagai cara melakukan perubahan yang paling kecil mudharatnya. Dan, hal itu seakan menggemakan apa yang disitir Robert A Dahl dalam Democracy and Its Critics: “Demokrasi adalah pemerintahan poliarki atau pemerintahan oleh yang banyak.”

Jangan perangi demokrasi

Bahkan, pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, Said Hawwa, mengampanyekan dan mendorong kalangan Islamis untuk menerapkan alternatif demokrasi serta mengambil manfaat darinya. Dia mengajak untuk tidak memerangi demokrasi. Sebab, selain demokrasi, alternatif yang tersedia adalah revolusi, konspirasi minoritas, dan kekerasan.

Dalam tulisannya, “Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam” –yang dirangkum dalam Islam Liberalisme Demokrasi— pemikir Palestina, Azzam Tamimi, mengutip pernyataan Said Hawwa, “Kita menyaksikan demokrasi di dunia Muslim pada akhirnya akan menghasilkan kemenangan bagi Islam… tuntutan supaya lebih demokratis, merupakan jalan praktis menuju kesuksesan Islam di atas wilayah Islam. Musuh-musuh kita menyadari betul kenyataan ini dan itu pula sebabnya mereka membunuh demokrasi (di negeri Muslim –Red), dan membangun kediktatoran dan alternatif-alternatif lain.”

selain demokrasi, alternatif yang tersedia adalah revolusi, konspirasi minoritas, dan kekerasan.

Said Hawwa —yang dikutip Tamimi dari Jundu Allahi Takhtitan— menyatakan ketidakmampuan melihat sisi positif demokrasi selama ini, karena demokrasi melulu dilihat dari perspektif teoretis dan ideologis, dan gagal dilihat dari perspektif realitas: bahwa bila demokrasi diterapkan, mayoritaslah yang memimpin. “Ini berimplikasi terhadap kemenangan Islam, karena di banyak negara, kaum Muslim adalah mayoritas, dan itu berarti Islam akan memimpin. Bahkan, jikapun kaum Muslim sebagai minoritas, demokrasi tetap akan menjadi kepentingan mereka juga.”

Bahkan, Said Hawwa menyatakan bahwa menolak demokrasi merupakan langkah bunuh diri. Sebab, “Mereka akan diperintah oleh rezim-rezim paling buruk yang memaksakan apa yang mereka takuti dari demokrasi. Bagaimana bisa kalangan Islamis takut pada demokrasi, padahal ketakutan mereka itu justru merampas kebebasan dan diperintah oleh golongan minoritas? Justru mereka harus khawatir akan nasib demokrasi.”

Pandangan serupa, di Indonesia, kerap disampaikan oleh Amien Rais lewat pernyataannya yang cukup terkenal: “Tidak ada demokrasi tanpa representativeness”. Dalam Suara Amien Rais, Suara Tuhan, Amien menyatakan, “Esensi demokrasi adalah representasi yang adil, yang tecermin dari jatah umat Islam dalam kekuasaan. Karena Islam mayoritas, wajar sekali kalau eksekutif dan legislatif didominasi Islam.”

Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslim belakangan juga memperlihatkan penerimaan terhadap demokrasi. Bahkan, Yusuf Qaradhawi, seperti dikutip Anas Urbaningrum dari Mustofa Mahmud —dalam Islamodemokrasi; Pemikiran Nurcholish Madjid— menyatakan, “Merupakan suatu keanehan jika sebagian manusia menganggap demokrasi itu kufur dan munkar. Orang yang berpandangan demikian dapat dipandang belum memiliki standar intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Muhammad Alghazali —yang dikutip Mustafa Mahmud, juga mengatakan, “Demokrasi barat secara umum telah merumuskan aturan-aturan terhormat tentang kehidupan politik yang benar. Kita harus banyak mentransfer dari mereka dalam masalah ini untuk menutupi kekurangan kekurangan operasional syura sebagai akibat dari kejumudan fikih yang telah melanda umat Islam selama berabad-abad.”

Ajaran Islam dan politik demokrasi adalah kompatibel dalam kenyataan, jika tidak kompatibel dalam teori.”

John P Entelis

Dan, gerakan Ikhwanul Muslimin kemudian berubah. Di Turki, sejak era Partai Pembebasan Nasional (Mili Selamet Partisi) hingga Partai Refah dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), menghindari cara-cara kekerasan, dan memilih jalan damai dan demokratis dalam memperjuangkan agendanya. Dan, cara ini memang menghasilkan kemenangan mengesankan bagi kalangan Islamis di sana.

Contoh terbaru, juga terjadi di negara-negara yang dilanda Arab Spring, seperti Mesir, Tunisia, dan Maroko. Di ketiga negara ini, kekuatan Islam tak terbendung, dan berhasil meraih kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Kenyataan ini seolah membenarkan pernyatan Guru Besar Ilmu Politik Fordham University, New York, John P Entelis: “Ajaran Islam dan politik demokrasi adalah kompatibel dalam kenyataan, jika tidak kompatibel dalam teori.”

Democracy trap

Tapi, Barat memang tak sepenuhnya menghendaki demokrasi muncul di negara-negara Islam, karena akan muncul apa yang diistilahkan ilmuwan politik Barat sebagai jebakan demokrasi (democracy trap). Yaitu munculnya kekuatan Islamis sebagai pemenang.

Photo: John Peter/Pixabay

Dalam bukunya, Dari Harvard hingga Makkah, Azyumardi Azra menyatakan, “Menurut teori ini, jika demokrasi diberikan kepada masyarakat-masyarakat Muslim, partai Islam—atau kaum Islamis— pasti akan menang. Dan kemenangan itu, dalam pandangan ahli politik Barat akan merupakan titik awal transformasi negara sekuler, seperti Aljazair, menjadi negara Islam. Karena itu—mereka berkesimpulan— pemerintah-pemerintah Barat haruslah tidak membiarkan democratic opening berubah menjadi democracy trap di negara-negara Muslim.”

Dan, presedennya memang sudah terlihat ketika Hamas menang dalam pemilu Palestina, serta Front Pembebasan Islam yang menang dalam pemilu Aljazair, kemudian diberangus atas dukungan Barat. Itu pula yang terjadi di Mesir, ketika Barat bungkam terhadap kudeta militer terhadap Muhammad Mursi, presiden yang dipilih dalam pemilu paling demokratis sepanjang sejarah negeri seribu menara itu.

Meski diiringi berbagai konspirasi dan sabotase, yang membuat kalangan garis keras mengajak untuk meninggalkan jalur demokrasi, demokrasi masih dilihat sebagai ijtihad yang layak dilanjutkan.

Aktivis Islam Indonesia: kampiun demokrasi

Tak seperti negara-negara Muslim lain, perdebatan soal Islam dan demokrasi, nyaris tak terjadi di Indonesia. Di negara berpenduduk mayoritas Muslim ini, tokoh-tokoh Islam justru merupakan pejuang-pejuang demokrasi. Tokoh-tokoh Islam di Indonesia, sejak era Masjumi, merupakan orang-orang yang sangat artikulatif soal demokrasi. Bahkan, Herberth Feith, dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, menyebut para tokoh Masjumi sebagai ‘kampiun demokrasi’.

Dan, perjuangan itu dilanjutkan oleh intelektual-intelektual Muslim generasi berikutnya. Robert W Hefner, dalam Islam and Nation in the Post Suharto Era, menyatakan, “Para pemikir dan aktivis Muslim sejak awal 1980-an, telah menjadi pemikul utama cita-cita demokrasi.”

Perjuangan menuju demokrasi itu memang tak mudah. Rezim-rezim otoritarian di Indonesia, menggunakan jubah demokrasi, untuk menjalankan pemerintahan yang tidak demokratis. Dan, puncaknya, terjadi pada periode 1993-1998, ketika Indonesia dimasukkan dalam daftar negara-negara tidak bebas oleh Freedom House (lihat Indeks Kebebasan Freedom House).

Tapi, setelah bergulirnya reformasi pada 1998, Indonesia bergerak dari negara yang menerapkan demokrasi semu, menuju negara demokrasi yang memenuhi standar-standar demokratis. Dan, sejak tahun 2006, Freedom House telah menempatkan Indonesia dalam daftar negara-negara bebas, yang salah satu alasannya adalah karena berhasilnya penyelenggaran pemilu presiden (pilpres) langsung dan selesainya konflik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kini, Indonesia menjadi negara Muslim paling demokratis, dan negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia —setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia menjadi bright spot di tengah buramnya potret demokrasi di negara-negara Muslim. Keberhasilan demokrasi di negara Muslim terbesar di dunia ini, menjadi salah satu bukti tentang kompatibilitas demokrasi dan Islam. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here