Memberi Hak Pilih untuk Bayi?

0
594

Orang Jerman mempunyai istilah khusus untuk pemberian hak pilih kepada bayi dan anak, yaitu kinderwahlrecht.

Ada dua arus besar yang cenderung bertabrakan, yang mencuat di penghujung abad ke-20 lalu. Pertama, Perserikatan Bangsa Bangsa menetapkan definisi anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Kedua, di sejumlah negara maju justru marak kampanye untuk memberikan hak pilih kepada orang berusia 16 tahun. Bahkan, yang lebih ekstrem, dari negara-negara maju pula muncul gagasan dan gerakan untuk memberi hak pilih kepada anak di bawah umur, bahkan bayi.

(Photo: Walt.de)

Alasan yang kerap dimunculkan untuk memberi hak pilih kepada orang berusia 16 tahun, antara lain, adalah karena mereka sudah membayar pajak, agar politikus lebih peduli terhadap kepentingan remaja, hingga untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun alasan memberi hak pilih kepada bayi, lebih ditekankan pada alasan untuk memacu angka kelahiran yang terus menurun, meningkatkan partisipasi pemilih kalangan muda, hingga demi persamaan yang merupakan salah satu gagasan esensial dalam demokrasi.

Harga suara mereka setengah harga suara orang dewasa.

Paul Demeny, Ahli Demografi

Pemberian hak pilih kepada bayi ini, beken dengan istilah Demeny voting. Istilah itu diambil dari nama ahli demografi bernama Paul Demeny, yang menyampaikan perlunya memberi hak pilih kepada bayi sejak lahir dan anak-anak, pada 1986 lalu. Harga suara untuk mereka diusulkan separuh harga suara orang dewasa.

Proxy vote

Tapi, bila hak pilih itu kelak diberikan, mungkinkah bayi dan anak-anak mampu melaksanakan hak pilihnya dalam sebuah pemilihan umum atau referendum? Teknisnya, menurut Paul Demeny, hak pilih itu dilaksanakan oleh orangtuanya (proxy vote). Soal siapa yang dipilih, orangtua dapat mengatasnamakan anaknya, dengan asumsi bahwa orangtuanya memahami apa keinginan anaknya.

Paul Demeny Photo: CC -SA 4.0

Pengatasnamaan itu berhenti setelah si anak mencapai umur minimal sebagai syarat menjadi pemilih. Paul Demeny mengatakan anak-anak perlu diberi hak pilih agar sistem politik lebih responsif terhadap kepentingan generasi muda. Cara ini juga digunakan untuk melawan kecenderungan menurunnya angka kelahiran.

Jauh sebelum Paul Demeny, gagasan serupa sudah didiskusikan di Majelis Nasional Prancis pada tahun 1920-an. Kendati terbilang ekstrem, gagasan ini nyatanya terus berkembang di sejumlah negara maju seperti Jerman, Hongaria, dan Jepang, sebagaimana dikutip dari Demeny Voting di Wikipedia.

Demeny voting akan mengurangi gerontokrasi

Reiko Aoki & Rhema Vaithianathan

Di Jerman, langkah penerapannya diupayakan pada tahun 2003, namun gagal. Meski demikian, hingga 2008 lalu, diskusinya kembali bergulir. Orang Jerman mempunyai istilah khusus untuk pemberian hak pilih kepada bayi dan anak, yaitu kinderwahlrecht.

Di Hungaria, pemberian hak pilih kepada anak dan bayi bahkan diupayakan oleh koalisi partai berkuasa. Usulan itu, telah disampaikan secara resmi pada April 2011 lalu. Jepang juga mendiskusikan topik ini, dengan harapan cara ini akan memberi jawaban kepada masalah demografi di sana: yang angka kelahirannya rendah, dan populasinya didominasi oleh orang lanjut usia.

Pemilu Indonesia: Opening

Reiko Aoki dari Center for Intergenerational Studies di Universitas Hitosubashi dan Rhema Vaithianathan dari Universitas Auckland pada Maret 2011 lalu, dalam papernya Is Demeny Voting the Answer to Low Fertility in Japan? menyatakan Jepang perlu memperkenalkan Demeny Voting, sebagai sinyal bagi keluarga-keluarga untuk menambah anak.

Keduanya juga berargumen bahwa Demeny voting bisa dibenarkan karena akan mengurangi gerontokrasi. Gerontokrasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pemerintah atau badan pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang tua. Keduanya memprediksi, penerapan Demeny voting akan meningkatkan voting bloc para orangtua yang memiliki anak hingga 37 persen, dan mengurangi voter bloc para lansia berusia di atas 55 tahun hingga 35 persen.

Persamaan moral

Stevan Ollson berpendapat bahwa ide Demeny voting konsisten dengan basis moral demokrasi, yaitu persamaan moral di antara semua orang. “Anak-anak memiliki kepentingan. Kepentingan itu harus dihitung,” demikian Ollson dalam artikelnya Children’s Suffrage: A Critique of the Importance of Voters’ Knowledge for the Well-Being of Democracy.

Anak-anak memiliki kepentingan. dan, Kepentingan itu harus dihitung

Stevan Ollson

Karena secara praktis anak-anak belum mampu mengekspresikan keinginannya secara jelas, Ollson berpendapat hak itu didelegasikan kepada orangtuanya. Pendelegasian itu sah, kata dia, karena sama saja dengan pendelegasian lain kepada orangtua. “Seperti apa yang anak makan, ke mana mereka sekolah, atau ketika mereka mewakili anaknya di pengadilan,” demikian Ollson dalam artikel yang dimuat The International Journal of Children’s Rights itu.

Wacana yang juga menarik dicermati, memang ada kecemasan luar biasa terhadap depopulasi di negara-negara maju itu. Bahkan, seorang sejarawan, Oswald Spengler, mengatakan penurunan populasi itu merupakan salah satu manifestasi kemunduran Barat. Tapi, benarkah Demeny voting merupakan jawabannya? ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here