Membereskan Akhlak Politik Harus Dimulai dari Akhlak Penyelenggara Pemilu

0
306
Photo: DPD

Bahwa penyelenggara pemilu harus independen, itu bukanlah barang baru. Konstitusi sudah menegaskan itu. Tapi, itu saja tidak cukup. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menegaskan penyelenggara pemilu juga harus kelihatan independen. Mengapa? Bekas ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskannya kepada penulis, pekan ketiga Juni 2012 lalu:

Bagaimana mekanisme kerja DKPP?

Ya kayak pengadilan. Cuma pengadilan etika. Sama kurang lebih seperti Dewan Kehormatan (DK) sebelumnya. Hanya, DK sebelumnya itu dibentuknya per kasus. Kedua, dia tidak melembaga, tidak ada gaji, tidak ada kantor, nggak perlu punya kop surat sendiri, karena dia ada di dalam struktur KPU. DK juga hanya merekomendasikan kepada KPU, dan pleno KPU yang menentukan [apakah pelanggar kode etik ditindak atau tidak].

Tapi, sekarang ini melembaga (DKPP bersifat tetap). Lalu, dia meluas: tidak hanya menangani KPU dan jajarannya, tapi juga Bawaslu dan jajarannya. Di samping itu, DKPP diberi kewenangan yang jauh lebih efektif. DKPP bisa memecat penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar, termasuk Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Kuat sekali kedudukannya. Maka, bisa diharapkan etika politik penyelenggara pemilu kita bisa efektif ditegakkan.

Apa implikasinya?

Kalau etika penyelenggaranya bisa kita perbaiki, maka salah satu masalah serius yang tidak terpecahkan selama ini, yaitu kualitas penyelenggaraan pemilu, bisa kita perbaiki dari segi kinerja etika penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara pemilu adil, taat asas, taat aturan,  maka hasil kerjanya bisa dipercaya. Sehingga, kita berharap ini akan berpengaruh besar pada kinerja demokrasi secara keseluruhan. Dan, kalau etika dalam demokrasi berhasil dibangun, etika politik kita berhasil didorong –dimulai dengan etika penyelenggara pemilu– maka insya Allah dia akan menyumbang dalam memperbaiki kemerosotan akhlak bangsa ini.

Kalau penyelenggara pemilu tidak beretika, bagaimana mau nyuruh-nyuruh peserta pemilunya beretika? Jadi, etika peserta pemilu itu emas. Suatu keharusan. Tapi, harus dimulai dengan etika si penyelenggara dulu. Kalau peserta pemilu beretika, maka voters pun kita bisa harapkan beretika. Itulah keseluruhan sistem etik politik yang hendak kita bangun, mewarnai jagad politik kenegaraan kita dengan ethics in public space, etika dalam ruang publik.

Di berbagai kesempatan Anda mengatakan lembaga seperti DKPP merupakan yang pertama di dunia…

Ya, ini penting dicatat sejarah, bahwa lembaga ini adalah lembaga pertama di seluruh dunia. Belum ada di negara mana pun di seluruh dunia ini, bikin KPU yang independen tidak puas, bikin lagi Bawaslu yang independen. Nah, sekarang bikin lagi lembaga ketiga. Meskipun dia (DKPP) terkait dengan dua-dua ini (KPU dan Bawaslu), merupakan satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu. Jadi, ini percobaan luar biasa dari bangsa Indonesia, kalau berhasil.

Dan, bukan cuma itu. Ini adalah peluang sejarah yang diberikan pada kita, untuk memperbaiki akhlak bangsa ini yang sedang merosot gara-gara kita salah mempraktikkan kebebasan. Dalam politik, ekonomi, di semua bidang kehidupan, akhlak bangsa ini merosot.

Nah, harus kita bereskan mulai dari akhlak di bidang politik. Akhlak bidang politik harus kita mulai dari akhlak penyelenggara pemilunya.

Jadi, ini clue yang sangat strategis. Mudah-mudahan kita berhasil. Yaa tidak mudah. Bagaimana cuma tujuh orang mau memikirkan akhlak bangsa. Tapi, mesti bisa. Dan, tidak ada lagi kata tidak bisa, karena undang-undangnya sudah diketok palu, sudah disahkan. DKPP-nya sudah dibentuk .

Tapi, jumlah penyelenggara pemilu di Indonesia sangat banyak, jutaan orang. Mulai dari tingkat pusat sampai KPPS dan PPL. Mungkinkah tujuh anggota DKPP mampu menanganinya?

Ya, itu tidak realistis yang membuat undang-undangnya. Sampai urusan TPS saja diurusi DKPP. Bagaimana itu? Makanya saya sudah tidak mau ini (menjadi ketua DKPP –Red), tapi dipaksa-paksa. Diminta oleh pemerintah, saya sudah tidak mau. Tapi, yaa sudah. Demi kepentingan negara, karena semua partai minta saya, bismillah. Undang-undangnya sudah jadi, mau diapain lagi? Kita harus lakukan, walaupun nampak tidak masuk akal.

Tapi, saya bilang, jangan dirusuhi. Nanti kalau ada yang dipecat, saya pecat betulan. Jangan main-main. Saya sudah bilang sama Ketua KPU. ‘E, awas ya, kalau ada yang melanggar kode etik, saya nggak peduli: pecat betulan.’ Kontroversi, nggak apa-apa. Yang penting, dengan adanya DKPP sekarang, semua anggota KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia mesti tahu, dia ada kemungkinan terancam kalau kerjanya nggak benar.

Tapi, karena DKPP ini sebagai pengadilan etik, tentu kita tidak boleh sembrono memecat orang. Kalau orang nggak salah masak dipecat. Atau salahnya ringan-ringan saja, masak dipecat. Tentu bergantung tingkat pelanggaran dan tingkat pembuktian.

Pelanggaran etika penyelenggara pemilu itu misalnya apa saja?

Misalnya main golf dengan salah satu peserta pemilu, secara diam-diam pula. Itu kan indikasi dia berpihak. Itu melanggar etik, walau tidak melanggar hukum. Orang dia mainnya rame-rame dan misalnya tidak terbukti ada ngobrol mengenai kasus. Tapi, secara etik, itu sudah nggak benar.

Keberpihakan –seperti juga prinsip etik yang lain– harus dibaca dengan dua cara. Satu, harus independen.  Kedua, harus kelihatan independen. Satu, harus imparsial. Kedua, harus kelihatan imparsial. Jadi, impartial and look impartial.

Dia tidak bisa mengatakan saya tidak berpihak, tapi kelihatannya berpihak. Semua orang lihat. Lalu dia mengatakan ‘saya nggak berpihak, demi Allah’. Nggak bisa begitu. Jadi independensi, profesionalitas, transparansi, imparsialitas, harus diperlihatkan terang benderang: bahwa dia tidak berpihak

Tidak cukup nawaitu tidak berpihak ya…

Tidak cukup nawaitu. Dalam hati itu kan hanya Allah yang tahu. Kita juga harus diperlihatkan. Cara memperlihatkannya, pertama jangan mengatakan dan jangan melakukan apapun yang bisa menimbulkan kecurigaan orang bahwa Anda berpihak. Kalau Anda salah berkata-kata, Anda salah melakukan sesuatu yang kelihatan di mata orang dipersepsi sebagai pemihakan, itu sudah salah secara etik.

Bisa dibawa ke DKPP?

Bisa. Kalau dia nggak sengaja, mungkin jadi ringan, hanya diberi peringatan. Tapi kalau dia sengaja, misalnya rapat berdua dilihat orang, sementara dia dalam sorotan. Meskipun ternyata setelah direkam omongannya mengenai ulang tahun anaknya, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, itu sudah melanggar kode etik. Dia tidak hati-hati, dan gampang sekali itu menimbulkan kecurigaan.

Pelanggaran etik itu bisa berimplikasi pemecatan. Tapi, kalau dia tidak melanggar hukum, akan dipecat jugakah?

Pemecatan itu tidak ada kaitan dengan hukum. Walaupun dia tidak melanggar hukum, tapi kalau dia melanggar kode etik, dan pelanggaran itu berat sekali, ya dipecat. Misalnya Andi Nurpati yang masuk pengurus Demokrat. Kan, nggak ada pelanggaran hukumnya. Tapi, melanggar etik kan. Ditambah lagi kasus di tempat lain. Jadi, secara hukum belum tentu terbukti, tapi secara etik sudah terbukti. Jadi, yaa sudah.

Kalau seseorang sudah dipecat oleh DKPP dan pelanggaran etika itu ada kaitannya dengan pidana pemilu, apakah akan diteruskan ke institusi lain?

Kalau ada pidananya bukan urusan kita. Kalau dia baru melanggar etik, belum tentu melanggar hukum. Tapi, kalau dia sudah diputus pengadilan, bahwa dia bersalah, melanggar hukum, otomatis melanggar etik juga. Jadi, kalau dia diberi sanksi hukum, yaa majelis etik DKPP juga harus memberi sanksi etik. Jadi, wilayah etik ini lebih luas dari hukum. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here