Mahkamah Kalkulator versus Pelanggaran STM (2): Bermula dari Pemilukada Jatim

0
163

Ijtihad perluasan kewenangan MK tersebut, dimulai sejak menyelesaikan sengketa pemilukada Jawa Timur pada 2008. Dari sinilah muncul istilah pelanggaran STM.

Veri menyatakan putusan MK tentang perselisihan hasil pemilukada Jatim merupakan tonggak perkembangan kewenangan MK. “Mengingat terdapatnya pelanggaran STM, MK kemudian keluar dari patron penegakan hukum pemilu. Menggunakan pendekatan fungsional sebagai penegak konstitusi dan pengawal demokrasi, MK kemudian mengadili pelanggaran-pelanggaran STM dengan menjatuhkan beragam sanksi demi mengembalikan kedaulatan rakyat.”

Photo: Sang Hyun Cho/Pixabay

Dalam pertimbangan hukum putusan pemilukada Jawa Timur nomor 41/PHPU.D-VI/2008, MK menyatakan: “Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir.”

Mahkamah menambahkan, “Dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan.”

Hal demikian, Mahkamah melanjutkan, “Tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU.”

Kendati ada perluasan, Veri mengingatkan MK tidak menerima semua pelanggaran STM tersebut. “Pelanggaran itu harus benar-benar berpengaruh terhadap hasil pemilu. Kalau tidak signifikan, sebaiknya tidak dijadikan objek sengketa, karena itu janggal,” katanya kepada penulis.

Veri meminta MK benar-benar men-screening perkara yang masuk ke MK lewat sidang pendahuluan. “Nah, ini harus benar-benar dijalankan. Sehingga, kasus-kasus yang tidak cukup signifikan, atau tidak terkait langsung dengan objek perkaranya, jangan diuji. Ini untuk screening awal supaya tidak semua perkara masuk ke MK, yang membuat MK kebanjiran perkara dan sibuk sendiri.”

Batasan istilah

Setelah kasus Jatim, Ramlan Surbakti dkk menyatakan hampir seluruh permohonan sengketa pemilu di MK kemudian dikaitkan dengan STM. Karena itu, mereka menilai perlu memberikan batasan istilah ini. MK memang tidak merumuskan secara eksplisit apa itu STM.

Ramlan dkk berpendapat, STM adalah pelanggaran yang terbukti terjadi dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga jika pelanggaran tersebut tidak terjadi, hasilnya akan berbeda. Atau, dengan kata lain, akibat dari pelanggaran pemilu yang sifatnya masif, terstruktur, dan sistematis itu, hasil pemilu menjadi tidak bisa dengan tegas ditetapkan.

Persoalannya, meski telah ada perluasan definisi sengketa, dan jumlah permohonan sengketa kian bejibun di MK, nyatanya jumlah perkara yang dikabulkan MK tetap tidak beranjak. Baik pemilu legislatif 2009 maupun pemilukada hingga tahun 2013, angka yang dikabulkan masih di kisaran sepuluh persen.

Tetap banyaknya perkara yang tetap mampir ke MK, kendati tidak jelas dasar gugatannya, diduga Ramlan dkk juga merupakan bentuk pelampiasan kekecewaan atas kekalahan belaka. Tapi, itu justru menunjukkan bahwa tradisi menghormati kemenangan pihak lain atau memberikan selamat kepada pemenang, belum melembaga. ■

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here