Mahkamah Kalkulator versus Pelanggaran STM (1): Munculnya Varian Putusan Baru

0
246

Sudah cukup lama Mahkamah Konstitusi berdiri. Namun, ternyata masih banyak yang gagap berperkara di lembaga pemutus perselisihan hasil pemilu ini. Itu terlihat dari banyaknya permohonan perselisihan/sengketa hasil pemilu yang ditolak dan tidak diterima lembaga ini.

Melihat statistik, rata-rata hanya sepuluh persen perkara sengketa hasil pesta demokrasi yang dikabulkan. Sebagian besar permohonan sengketa ditolak, bahkan tidak diterima. Itu terjadi dalam sengketa pemilu legislatif hingga pemilukada (lihat Rekapitulasi Sengketa Pemilu Legislatif dan Pemilukada).

Photo: Herbinisaac/Pixabay

Mengapa itu terjadi? Dalam buku Penanganan Sengketa Pemilu, Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, menilai penyebabnya adalah kebanyakan yang berperkara di MK tidak mengerti apa itu sengketa pemilu. Akibatnya, mereka hanya buang waktu, energi, serta biaya. “Jika dicermati, terlampau banyaknya permohonan yang diajukan… adalah akibat tidak dimengertinya dasar gugatan yang harus diajukan,” tulis Ramlan Surbakti dkk.

Banyak pelanggaran administrasi, pidana, dan sengketa yang seharusnya bisa diselesaikan dalam tahapan pemilu, justru ikut diangkut oleh partai dan kandidat ke MK, dan dijadikan dasar gugatan. Padahal, berdasarkan aturan perundangan, pelanggaran tersebut punya alamat masing-masing. Pelanggaran administrasi diselesaikan KPU/KPUD; pelanggaran pidana pemilu diselesaikan sistem peradilan pidana yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan umum; sedangkan, sengketa dalam proses atau tahapan pemilu diselesaikan Bawaslu dan jajarannya.

MK, sesuai aturan perundangan, hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Itu pun tidak semua sengketa hasil, tetapi yang memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Seperti tertulis di Pasal 74 ayat (2) UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan yang diajukan adalah yang bakal memengaruhi perolehan kursi partai di suatu daerah pemilihan; keterpilihan calon anggota DPD; keterpilihan capres/cawapres; dan penentuan pasangan capres/cawapres yang masuk putaran kedua.

Belakangan, terjadi redefinisi sengketa di MK. Objek sengketa tidak lagi semata angka hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU, tapi juga mencakup pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Pelanggaran ini belakangan disebut dengan istilah sistematif, terstruktur, dan massif (STM).

Putusan-putusan MK pun tidak lagi hanya mengabulkan, menolak, dan tidak dapat diterima –seperti halnya pada Pemilu 2004 silam–, tapi muncul varian-varian putusan baru. Misalnya, dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, penghitungan suara ulang, hingga pemungutan suara ulang.

Dalam bahasa Wakil Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi, dengan tidak semata berkutat memutus selisih hitungan-hitungan suara peserta pemilu, MK tidak lagi sekadar menjadi mahkamah kalkulator. MK menjadi lembaga yang menjawab kebutuhan yang lebih besar dalam menegakkan keadilan pemilu.

Veri Junaidi. Photo: Dokumen pribadi/facebook

Veri menulis, merupakan fakta bahwa mekanisme penegakan hukum pemilu, khususnya administrasi, pidana, sengketa, hingga kode etik penyelenggara pemilu, belum mampu menganulir suara kandidat tertentu yang diperoleh dengan cara manipulatif, curang, dan melanggar aturan main. Selain itu, pelanggaran administrasi dan pidana yang mestinya selesai di tingkat tahapan, tidak tertangani dengan baik.

Jika MK tetap hanya membatasi diri pada kewenangan kalkulator yang diberikan aturan perundangan, Veri menyatakan, MK harus menutup mata dan mengabaikan ketidakadilan serta seluruh pelanggaran yang tidak terkoreksi oleh sistem penegakan hukum pemilu. “MK menerabas aturan hukum formil untuk menutup ruang kosong penegakan hukum pemilu,” tulis Veri dalam bukunya Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here