Kisruh Alokasi Kursi DPR (5): Kesempatan Besar yang Terbuang

0
217

Alokasi kursi DPR ke setiap provinsi, sampai saat ini belum kunjung beres. Sejumlah daerah underrepresented, daerah lainnya malah overrepresented. Semua kekisruhan ini bermula menjelang 2004 lalu, yang dipicu Undang-undang Pemilu buatan DPR dan Pemerintah, dan eksekusi berbau akal-akalan dari Komisi Pemilihan Umum.

Sebenarnya, gagasan-gagasan progresif untuk menata alokasi kursi dan pembentukan dapil, sudah muncul di DPR, bahkan cukup mendominasi wacana publik, menjelang Pemilu 2014. Apalagi, gagasan tersebut mendapat dukungan cukup kuat dari kalangan civil society. Pintu masuk untuk melakukan penataan, adalah lewat penciutan besaran daerah pemilihan (district magnitude).

Photo: Greg Montani/Pixabay

Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu, Arif Wibowo (Fraksi PDIP), mengatakan perubahan besaran dapil menjadi entry point, karena begitu besaran dapil berubah, alokasi kursi di tingkat provinsi juga bisa dibuka. Alokasi kursi DPR ke setiap provinsi, maupun pembentukan dapil, memang satu paket. Keduanya pun sama-sama urusan alokasi kursi. Tidak mungkin membereskan alokasi kursi di level bawah (dapil), tanpa membereskan alokasi kursi di level atasnya (provinsi).

Sejak pembentukan draf RUU di Badan Legislasi DPR, hingga pembahasan di Panitia Khusus RUU Pemilu, partai-partai besarmenengah seperti Demokrat, Golkar, PDIP, dan PKS menghendaki besaran dapil diciutkan menjadi 3-8 kursi per dapil hingga 3-6 kursi per dapil. Sementara, partai-partai menengah-kecil, seperti PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura, menghendaki tetap 3-10, bahkan kembali 3-12 seperti Pemilu 2004 lalu.

Setelah lama berdebat, tren komprominya sudah mengarah ke 3-8 kursi per dapil. Angka yang cukup moderat. Namun, hanya dalam hitungan hari menjelang pengesahan RUU Pemilu, Partai Demokrat tiba-tiba berubah sikap. Diduga, ini berkaitan dengan lobi antara Demokrat dengan sejumlah partai menengah mitra koalisinya. “Entah apa yang terjadi di Setgab, akhirnya Demokrat setuju kursi dapil tetap (3-10),” kata anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKS, Agoes Poernomo, kepada penulis.

Agoes Poernomo. Photo: Dokumen pribadi

Sebenarnya, meskipun besaran dapilnya tetap 3-10 kursi per dapil, tidak berarti pintu penataan alokasi kursi dan dapil tertutup. Bisa saja dilakukan alokasi ulang, karena adanya ketidakberesan. Apalagi, ada banyak daerah otonom baru muncul, serta adanya perubahan jumlah penduduk. “Tapi, kalau menurut yang lain (anggota DPR lain –Red), kalau dapilnya 3-10, kembali seperti kemarin (pemilu sebelumnya),” kata Arif Wibowo.

Itulah, kata Arif, yang menjadi sebab lampiran dapil di UU No 10/2008, kembali dicomot mentah-mentah tanpa perubahan, alias copy paste. Arif menilai para koleganya di DPR sebenarnya memahami adanya persoalan besar dalam alokasi kursi dan dapil di lampiran itu. “Tapi, ini memang persoalan politik. Karena, kalau dialokasi ulang, diproporsionalkan, nanti ada kursi provinsi yang berkurang, dan ada yang bertambah. Ini bisa menimbulkan gejolak, termasuk di internal partai, karena menyangkut posisi orang,” katanya, pasrah.

Konsultan Pemilu Kemitraan, August Mellaz, juga menengarai sejumlah anggota DPR khawatir memproporsionalkan alokasi kursi dan menata dapil, karena khawatir terhadap konsekuensi kursi provinsi tertentu berkurang. Tapi, “Sebenarnya, kalau pengurangan terjadi di satu wilayah, penambahan terjadi di wilayah lain. Artinya kursi 560 ini saja yang dipindah-pindah berdasarkan hak populasi. Soal diterima atau tidak, itu bergantung sikap elite partai utama di Indonesia, dan bagaimana mereka mengelolanya,” katanya.

Bersambung…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here